Oleh: Yulida Hasanah
(Aktivis Muslimah, Tinggal di Kabupaten Jember)
#MuslimahTimes — Dikutip dari PROKAL.CO pada pertengahan bulan Desember 2019 kemarin, secara mengejutkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan pernyataan yang membuat Menkeu Sri Mulyani sakit kepala. BPS memprediksi ekonomi Indonesia akan buram di 2020 karena berbagai faktor. Beberapa di antaranya, perang dagang antara Amerika dan China, ekonomi global yang mengalami kemerosotan, batubara anjlok di angka 45 persen dan menurunnya komoditas.
Ini baru prediksi terkait kondisi ekonomi negeri ini. Sedangkan terkait dengan tren perkembangan politik rezim dan penegakan hukum 2019, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. menyimpulkan masa depan Indonesia di 2020 masih suram.
Di bidang politik, masih menurut Suteki, rezim akan tetap mengangkat isu radikalisme. Menurutnya, isu radikalisme ini akan terus ‘digoreng’ karena ketentuan tentang radikalisme itu hingga kini belum jelas. Sehingga isu ini bisa disebut obscure (kabur) dan lentur. (Mediaumat.news)
Hal senada, terkait denga kondisi suramnya ekonomi dan politik di Indonesia memasuki tahun 2020 ini juga disampaikan oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Dia menyebut pemerintah perlu mengambil langkah serius dan fundamental memasuki tahun 2020.
“Ke depan akan suram (gloomy), kita harus mengatakan itu terutama kalau berkaitan dengan politik,” ujar Siti saat mengisi acara Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di kawasan Menteng Jakarta, Minggu (29/12) dikutip dari Antara.
Pada saat yang sama, Siti menegaskan, permasalahan Indonesia sejatinya bukanlah radikalisme. Ia menekankan pokok persoalan terjadinya gejolak yang terjadi belakangan ini adalah persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius.
Dari prediksi lembaga resmi pemerintah dan beberapa Ahli di atas, maka tak berlebihan dan bukan sesuatu yang tendensius jika prediksi ‘suramnya’ Indonesia tahun 2020 ini benar-benar akan terjadi.
Melihat bahwa angka kemiskinan yang ada di negeri ini bukan sekedar ada pada tataran data saja, namun benar-benar ada pada tataran kehidupan nyata.
Harga kebutuhan pokok, termasuk pangan, masih tidak terkendali di pasar. Tentu hal ini sangat berkontribusi pada kenaikan jumlah kelaparan di negeri ini. Masih begitu kuat dalam ingatan dan tentu saja menjadi PR besar di tahun 2020 ini, yakni terkait dengan laporan dari Global Hunger Index (HGI), pada 2019 Skor Kelaparan Indonesia di angka 20,1. Angka yang cukup mengerikan. Bahkan, skor ini jauh lebih tinggi daripada negara tetangga di kawasan, seperti Vietnam (15,3), Malaysia(13,1) dan Thailand(9,7). (Kompas.com)
Ironisnya, di tahun yang sama (2019), berdasarkan data BPS Oktober 2019, Impor beras Indonesia dari Vietnam naik dibanding tahun 2017, yakni 16.599,9 ton menjadi 767.180,9 ton. Dan impor beras dari Thailand juga naik dari 108.944,8 ton pada 2017 menjadi 795.600,1 ton di tahun 2018.Masalah impor beras ini makin diperparah dengan fakta mengejutkan di akhir tahun 2019 kemarin. Di mana, 20.000 ton beras mulai membusuk di gudang Bulog.
Ini baru berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Belum membahas nasib petani dalam negeri dan penegakan kedaulatan pangan dalam negeri.
Neoliberalisme Korporatokrasi Sumber Suramnya Kondisi Negeri
Rezim Neoliberalisme telah sukses melahirkan berbagai kesengsaraan hidup rakyatnya. kesenjangan sosial ekonomi akibat kebijakan liberal kapitalistik semakin ke sini makin terasa dampaknya. Mengawali tahun 2020 saja, rakyat telah disuguhi dengan berbagai kenaikan tarif terhadap kebutuhan pokok seperti kenaikan tarif Listrik, BPJS Kesehatan, tarif tol dan lain-lain. Tentu saja hal ini memperparah kondisi rakyat pasca kebijakan berbau Neolib yang telah lama diterapkan di negeri ini. Seperti kebijakan menghapus subsidi BBM dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Hal serupa terjadi pada tarif dasar listrik, harga gas elpiji, tarif angkutan, dan lain-lain. Padahal, kebijakan menyerahkan barang publik pada mekanisme pasar melanggar konstitusi: pasal 33 UUD 1945.
Ditambah lagi, rezim Neolib akan terus melestarikan ketergantungan pada investasi asing. Sampai-sampai di hadapan para investor asing di World Economic Forum, di Jakarta tahun 2015 lalu . Jokowi dengan bangga mengatakan, “If you have any problem, call me.”Dan di tahun 2019 kemarin, pemerintah mengebut sejumlah tauran yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, dari RUU Pertanahan, RUU Tenaga Kerja, hingga RUU Mineral dan Batu bara dalam rangka memuluskan investasi. Dan yang jelas, sebagian besar isi regulasi ini lebih berpihak pada korporasi.
Maka, utopis ingin menyejahterakan rakyat dengan memobilisasi sebesar-besarnya investasi asing di Indonesia. Justru, hal itu semakin memperkuat bahwa negeri ini telah menjadi negeri korporatokrasi, kesejahteraan dijual dengan harga mahal.
Rezim Neolib ini jelas telah melahirkan kepemimpinan kaum korporat. Rakyat hanya menjadi tumbal dari kerasukan nafsu bejat mereka. Kondisi ini akan terus ada apabila umat diam bahkan tak mau melakukan perubahan. Sebab, apabila rezim Neolib telah sukses merusak tatanan perekonomian dan politik dalam negeri. Juga berdampak pada kerusakan tatanan sosial, budaya, pendidikan masyarakat yang akan menambah suramnya wajah Negeri ini.
Khilafah Menyelamatkan
Islam memandang seluruh perbuatan manusia harus terikat dengan hukum syariat Islam. Maka Islam telah menetapkan model negara untuk mengatur interaksi dan aktifitas manusia, negara itu adalah Khilafah Islamiyah.
Perangkat sistem Khilafah harus berdiri dengan seluruh perangkat-perangkat sistem lainnya,melalui penerapan syari’at islam kaffah . Penerapan Sistem pendidikan, melahirkan manusia-manusia berkepribadian Islam, dengannya akan terlahir pula manusia-manusia bertaqwa dengan ilmu yang dimilikinya. Dengan sistem hukum Islam, Khilafah akan menutup celah penyimpangan dan pelanggaran masyarakat dalam semua aktifitasnya.
Dengan sistem pemerintahan Islam, akan terbentuk aparatur negara yang jujur, bermoral, dan berintegritas. Dengan sistem sosial kemasyarakatan Islam akan menciptakan budaya masyarakat yang luhur dan berbudi. Kesemua perangkat sistem Khilafah ini saling terintegrasi dan saling menguatkan. Karena dasar masyarakat dibangun dari kesamaan perasaan, pemikiran dan peraturan, maka Islam adalah ideologi yang mampu membenahi perasaan, pemikiran, dan peraturan masyarakat.
Dalam Khilafah, tidak boleh perekonomian yang kuat berada ditengah buruknya moral pemerintah dan masyarakat. Karena baik dalam aktifitas pribadi maupun negara, Islam menetapkan nilai ibadah dalam semua aktifitas itu.
Oleh karena itu, darurat terwujudnya Khilafah adalah wajib bagi semua umat Islam dan tuntutan rasional lagi luhur bagi non muslim dan semua manusia. Selain untuk mengakhiri era kapitalisme neoliberal yang telah melahirkan pemrintahan korporatokrasi.
Sebab hanya dengan Khilafah, masalah politik dan ekonomi sebuah negara akan berjalan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Menjadikan umat ini benar-benar menjadi hamba bagi Sang Pencipta sekaligus mampu mengelola bumi dengan keadilan penerapan Hukum-hukum-Nya.
Wallaahua’lam
