Ada Apa di Balik Kontroversi Laptop Pelajar?

Spread the love

 

Oleh. Hana Annisa Afriliani, S.S
(Penulis Buku dan Aktivis Dakwah)

Pemerintah kembali membuat gebrakan, kali ini datang dari Kemendikbudristek yang mewacanakan pengadaan laptop bagi pelajar. Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek telah menganggarkan dana sebesar Rp2,4 triliun demi pengadaan 240 ribu laptop untuk pelajar. Rencananya pengadaan itu akan ditargetkan untuk 15.656 sekolah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2021.

Perlu diketahui bahwasannya dana Rp2,4 triliun yang dianggarkan tersebut bukan hanya untuk laptop saja, melainkan juga untuk alat-alat penunjangnya, seperti router, printer, scanner, wireless, proyektor, dan lain sebagainya. Nantinya, alokasi dana untuk program itu akan disalurkan melalui pemerintah daerah di tiap wilayah untuk nantinya dibelanjakan sesuai kebutuhan sekolah di wilayah setempat.

Menariknya, program ini mensyaratkan belanja alat-alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) ini melalui e-katalog dari vendor dalam negeri yang sudah terdaftar jika sudah memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Terkait hal tersebut, tentu saja sejalan dengan program Laptop Merah Putih yang juga tengah digodok oleh pemerintah. Adapun Laptop Merah Putih adalah penamaan yang diberikan kepada Laptop yang akan diproduksi oleh konsorsium perguruan tinggi bersama industri dalam negeri. Melalui program Laptop Merah Putih, pemerintah bermaksud menggenjot produksi dalam negeri dalam rangka mengembangkan industri lokal. Adapun sejauh ini sudah ada enam perusahaan yang lolos TKDN, di antaranya PT Zyrexindo Mandiri Buana, PT Tera Data Indonesia, PT Supertone, PT Evercoss Technology Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia, dan Acer Manufacturing Indonesia.

Sementara itu, proyek Laptop Merah Putih sedang dalam tahap riset yang melibatkan akademisi dari beberapa perguruan tinggi, di antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Jadi, proyek Laptop Merah Putih ini kelak akan menjadi proyek kerja sama antara akademisi dan industri. (Kompas.com/30-07-2021)

Adapun laptop Merah Putih diwacanakan akan lauching pada tahun 2022 dengan penjualan sebanyak 10.000 unit. Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam rangka memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Disebutkan bahwa perusahaan yang tinggi akan TKDN akan mudah berkolaborasi dengan pemerintah. (Sindonews.com, 02-08-2021)

Wacana tersebut sekilas tampak indah, namun kita perlu mengkritisi beberapa hal di baliknya. Karena sejatinya, wacana pengadaan laptop, baik untuk pelajar maupun laptop merah putih menuai kontroversi di tengah masyarakat. Di antaranya soal urgensitas pengadaannya? Sudahkah tepat sasaran mengingat masyarakat hari ini tengah bergelut dengan pandemi yang tak berkesudahan.

Jika dikatakan bahwa pengadaan laptop pelajar adalah dalam rangka menopang digitalisasi dunia pendidikan, maka perlu ditilik ulang penyebab adanya digitalisasi ini merupakan implikasi dari pandemi. Para siswa terpaksa belajar daring sebagai upaya ikhtiar menghindar dari paparan Covid-19. Padahal jika kita menakar efektivitasnya, belajar tatap muka tentu saja jauh lebih efektif ketimbang daring. Lihat saja, selama pembelajaran daring berlangsung, begitu banyak keluhan datang dari orang tua, guru, maupun siswa. Di antara keluhan tersebut di antaranya ketidakmampuan guru melakukan pengajaran yang efektif lewat media digital, ketidakfokusan siswa menyerap materi pembelajaran via daring, serta permasalahan teknis seperti kendala kuota, sinyal, bahkan keterbatasan media daring seperti smartphone dan laptop.

Adakan Laptop atau Atasi Pandemi, Mana yang Jadi Prioritas? 

Kita semua tahu bahwa saat ini Indonesia tengah kelimpungan menghadapi badai pandemi yang kian menggila. Masyarakat yang terpapar Covid-19 kian bertambah setiap harinya, angka kematian pun tak pernah berhenti menunjukkan penambahan. Mirisnya, Indonesia dihadapkan pada kenyataan pahit kurangnya nakes dan keterbatasan rumah sakit untuk menampung pasien Covid-19. Akibatnya, banyak rakyat yang terpaksa harus menjalani isolasi mandiri tanpa perawatan medis yang memadai, maka tak sedikit yang akhirnya meregang nyawa saat menjalani isoman.

Lantas, tegakah pemerintah di saat genting seperti ini lebih memprioritaskan dana jumbo untuk pengadaan laptop ketimbang mengatasi pandemi?

Alangkah tak bijak dan salah arah jika pemerintah lebih memprioritaskan penggelontoran dana untuk proyek-proyek yang sebetulnya tidak terlalu urgent untuk dilakukan saat ini. Tidak hanya salah arah, namun juga salah perhitungan. Pengadaan laptop untuk pelajar jelas bukanlah solusi efektif untuk menunjang efektivitas pembelajaran. Sebab, masih banyak kendala lain yang butuh penyelesaian, misalnya permasalahan sinyal serta kuota. Apalagi untuk wilayah-wilayah pedalaman yang seringkali kesulitan menangkap sinyal internet. Belum lagi masalah kuota, di saat masyarakat terpuruk secara ekonomi akibat pandemi, rasanya akan lebih memprioritaskan membeli kebutuhan pokok daripada membeli kuota internet. Maka, keberadaan laptop nantinya tidak akan berguna jika tidak ada sinyal maupun kuota.

Dengan demikian, yang perlu dilakukan oleh pemerintah semestinya adalah mengatasi pandemi sampai tuntas. Sehingga tak ada lagi penularan. Dengan begitu, kondisi masyarakat akan kembali seperti sediakala. Ekonomi akan pulih. Dan dunia pendidikan akan kembali kepada kepada konsepnya yang alami, yakni pembelajaran tatap muka antara murid dengan guru. Maka, tak perlu lagi pengadaan laptop untuk sekolah.

Butuh Pemimpin Visioner

Sungguh kita merindukan sosok pemimpin visioner yang mampu memecahkan problematika kehidupan dengan efektif dan efisien. Tentu saja pemimpin demikian takkan kita temui di sistem kehidupan yang menyandarkan segala urusan pada kepentingan para korporat.

Pemimpin visioner hanya akan lahir dari rahim sistem Islam yang Agung. Sebab pemimpin dalam naungan sistem Islam akan senantiasa dibimbing oleh wahyu dalam membuat kebijakan. Maka, ia akan mampu secara jitu menancapkan solusi atas setiap permasalahan.

Pemimpin visioner tergambar dari sosok Rasulullah Saw, para Khulafaur Rasyidin, dan para khalifah setelahnya. Mereka mampu menjalankan roda pemerintahan dengan penuh ketakwaan dan kehati-hatian, sehingga urusan masyarakat dapat tertangani dengan tepat dan efektif. Karena mereka menjadikan kepemimpinan sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, karena mereka menyadari bahwa amanah itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban kelak di pengadilan akhirat.

Oleh karena itu, kita membutuhkan hadirnya institusi politik Islam yang akan menjadi kerangka bagi penerapan syariat Islam secara sempurna. Dengan itulah, umat akan hidup dalam keteraturan, kemuliaan, dan keberkahan. Wallahu’alam bi. Shawab.