Breaking News

Apa Kabar Transformasi Digital Indonesia?

Spread the love

Oleh. Ayu Mela Yulianti, SPt
(Pegiat Literasi dan Pemerhati Kebijakan Publik)

MuslimahTimes.com–Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghentikan proyek Hot Backup Satellite (HBS) senilai Rp5,2 triliun. Hal itu disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kantor Kominfo, Jumat (20/10/2023). (Jakarta, Tirto.co, Oktober 2023)

Akhirnya, slot orbit administrator Indonesia pada slot 113 derajat Bujur Timur yang awalnya diperuntukkan bagi HBS akan diambil alih negara lain. Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) mengerjakan proyek pengadaan Hot Backup Satellite (HBS) pada 2022.

HBS diproyeksikan sebagai satelit cadangan satelit Satria-1 jika terjadi anomali pada peluncuran Satria-1 serta untuk menambah kecepatan internet di Indonesia.

Namun rupanya ada perubahan keputusan, setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut CEO Tesla Elon Musk bakal berkunjung ke Indonesia pada Oktober mendatang. Kunjungan Musk untuk membahas proyek satelit internet Starlink. Akhirnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengajak SpaceX untuk membangun jaringan internet murah di timur Indonesia melalui Starlink.

layanan satelit Low Earth Orbit (LEO) Starlink milik Elon Musk akan beroperasi untuk menyediakan akses internet untuk wilayah Terpencil, Terdepan, dan Terluar (3T) di Indonesia. Hal demikian dilakukan guna mempercepat pengadaan dan perwujudan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia

Padahal pemerintah telah meluncurkan Satelit Satria1 pada Juni kemarin sebagai akselerasi penyediaan internet di kantor-kantor pemerintah seperti sekolah, Puskesmas, rumah sakit, di lokasi tak terjangkau jaringan fiber optik.
Namun kecepatan internet di Indonesia saat ini masih “kurang jos yaitu kualitas kecepatan internet yang lambat.
Hingga Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, pun berharap layanan internet milik Elon Musk, Starlink, yang bakal terpasang di ribuan puskesmas se-Indonesia bakal berbiaya kurang dari US$ 50 per bulan. Dengan jaringan layanan internet milik Elon Musk tersebut, Budi menyebut puskesmas terpencil bakal memiliki kapasitas internet hingga 200 mbps download dengan harga jauh lebih murah daripada provider lokal.

Karenanya untuk jangka pendek, Starlink adalah jawaban mengatasi ketersediaan akses internet, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur telekomunikasi daratan. Namun, di sisi lain ada juga sejumlah potensi persoalan yang mungkin timbul karena satelit tersebut.
Antara lain akan membahayakan di bidang Astronomi, berpotensi membahayakan pesawat, berpotensi menimbulkan praktek monopoli, berpotensi menghancurkan bisnis operator lokal, dan berpotensi mengancam keamanan nasional.

Untuk itu, perlu ada upaya untuk meninjau ulang kembali, rencana pemerintah untuk melakukan kerjasama membangun jaringan internet dengan koorporasi dunia, Tesla, sebab hal demikian akan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara. Dan tak kalah pentingnya adalah untuk melanjutkan proyek HBS yang telah rampung 80%, hingga final. Sebab proyek HBS sama dengan proyek kedaulatan nasional. Dimana negara yang berdaulat adalah negara yang tidak tergantung pada kekuatan negara lain apalagi tergantung pada sebuah koorporasi atau perusahaan swasta asing.

Namun, kedaulatan nasional harus dibangun dengan mengandalkan kekuatan sendiri termasuk dalam membangun satelit yang canggih yang mampu memberikan pelayanan atas kebutuhan masyarakat, mulai di bidang pendidikan. kesehatan hingga keamanan.

Bukan malah memberikan pengurusan urusan publik termasuk di bidang telekomunikasi kepada pihak asing, apalagi yang bermodal besar dan kuat. Sebab dapat membuka celah penjajahan baru di negeri ini, dan akan mengantarkan pada penderitaan hidup warga masyarakatnya.

Sebab pihak asing apalagi sebuah perusahaan, akan memiliki prinsip dalam hal pelayanan kebutuhan masyarakat kita dengan prinsip untung-rugi, dan tujuan dalam melakukan upaya bisnisnya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara otomatis kekuatan modal yang dimiliki perusahaan raksasa swasta asing lambat laun, pelan namun pasti, akan membuat bangkrut usaha anak negeri atau usaha lokal. Dan hal ini berarti menambah daftar masalah sosial baru.

Karenanya memang perlu keteguhan hati untuk mengupayakan tegaknya kedaulatan bangsa di tengah gempuran promosi kerjasama yang seolah menguntungkan dalam jangka pendek, namun hakikatnya membahayakan kedaulatan negara dalam jangka panjang. Dan keteguhan ini hanya akan diperoleh dengan upaya sungguh-sungguh dalam melakukan riset untuk mengembangkan bidang telekomunikasi, dengan membayar keahlian para ahli di bidangnya, untuk membuat segala sarana dan prasarana yang mumpuni untuk dapat melakukan tugas pelayanan bagi kebutuhan hidup masyarakat. Bukan dengan menyerahkan urusan ini pada swasta asing.

Sebab sekelas negara pasti bisa membayar skill tenaga ahli untuk melakukan beragam riset pengembangan teknologi apa pun, dalam upaya melakukan tugas pelayanan bagi rakyatnya. Sebab negara memiliki modal yang cukup untuk itu. Modal yang bisa diambil dari hasil pengelolaan harta milik umum dan harta milik negara. Berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui.

Apalagi Indonesia, memiliki modal yang sangat banyak yang bisa menghasilkan kekayaan negara yang luar biasa. Dari hasil pengelolaan bahan tambang dan energi, dari kekayaan laut, sungai, hutan, danau dan yang semisalnya. Sehingga hal demikian akan mampu membiayai segala macam riset yang dibutuhkan negara dalam rangka upaya untuk melakukan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya, tanpa harus membebani kehidupan rakyatnya dengan beban yang berat.

Sebab tugas negara dan pemerintah atas rakyatnya adalah tugas pelayanan, bukan tugas mencari keuntungan dari hasil menjual produk kepada rakyatnya. Sebab negara bukanlah perusahaan. Termasuk dalam bidang telekomunikasi, adalah tugas pelayanan kebutuhan rakyat. Sehingga kekuatannya harus dipegang utuh oleh negara. Tidak boleh dibagi dua pengelolaannya dengan pihak lain apalagi swasta asing.
Sehingga dengan motto pelayanan kepada rakyat dan masyarakat, akan terbentuk masyarakat yang kuat dan solid, juga kemandirian bangsa dan negara, yang akan berkontribusi positif terhadap tegaknya kedaulatan negara, hingga dalam pergaulan internasional.

Wallahualam.