APBN Kritis, Utang Meroket, Krisis Ekonomi Jadi Ancaman

Spread the love

Oleh: Amelia Zulfitriana

MuslimahTimes.com–Tingginya kasus Covid-19 di Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan lingkungan sosial saja, tetapi juga pada perekonomian negara. Saat dilakukan pelebaran defisit APBN pada 2020 lalu membawa konsekuensi besar bagi lonjakan utang negara. Berdasarkan Peraturan Presiden No.72 tahun 2020, anggaran yang disalurkan untuk membiayai utang negara berjumlah Rp1.039.22 triliun, naik sebanyak 158,4 persen dari tahun lalu. (Republika,01/08/2021)

Sementara realisasi defisit APBN pada tahun 2020 meningkat hingga Rp947,7 triliun sedangkan pada 2021 keseluruhan defisit APBN mencapai angka Rp939,6 triliun atau lebih rendah dari target Rp1006,4 triliun. Lalu pada tahun lalu pemerintah juga mengalokasikan anggaran PC-PEN sebesar Rp695,2 triliun dan hingga akhir tahun terealisasikan sebesar Rp575,8 triliun dan tahun ini sebesar Rp744,5 triliun dari yang awalnya Rp699,43 triliun. Keputusan ini dilandasi dengan adanya lonjakan kasus Covid-19 akhir-akhir ini. Rektor Universitas Paramadina, Didik Rachbini, mengatakan dengan banyaknya alokasi dana bantuan dan perlindungan sosial maka pemerintah sebaiknya menjalankan lockdown saja, namun presiden justru menolak untuk menerapkan kebijakan ini, akibatnya kebijakan penanganan Covid-19 jadi terbengkalai. (Tempo,01/Agustus/2021)

Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan sekaligus tokoh politik menyebutkan bahwa Indonesia mungkin akan sering mengalami resesi ekonomi dan lonjakan kasus Covid-19. Hal ini dilandasi dengan gagalnya pelbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan dan pergerakan yang lamban membawa dampak krisis berkepanjangan bagi perekonomian. Apalagi penanganan Covid-19 yang sangat labil malah membuat dana APBN sia-sia. Perilaku konsumtif pemerintah serta dana bantuan yang tidak tepat sasaran dan kebijakan yang salah tempat mengakibatkan kondisi ekonomi semakin kritis.

Anthony Budiawan juga mengatakan jikalau Indonesia telah memasuki tahap krisis dengan indikasi pemerintah yang telah meningkatkan harga pajak, dimana rasio penerimaan pajak semakin menurun dari angka 10,68 persen saat sebelum pandemi menjadi 8,69 persen, apalagi harga komoditas yang terus turun akan membawa risiko krisis ekonomi paling buruk bagi kita.

Dalam Islam, menegakkan kebijakan ekonomi dengan terstruktur itu penting. Karena itu definisi politik ekonomi menurut Islam ialah negara menjamin pemenuhan kebutuhan primer masyarakat secara menyeluruh, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz pernah memberi bantuan dana pada orang-orang yang dililit utang untuk dilunaskan, beliau juga memberikan pinjaman tanpa riba kepada ahl- adz-dzimmah untuk dijadikan modal pertanian. Dengan begini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka.

Dalam menyelesaikan masalah ekonomi juga membutuhkan implementasi kebijakan politik ekonomi yang jelas, Islam merangkum ini menjadi dua strategi penting yaitu ; pertama, strategi umum terkait sumber-sumber ekonomi negara seperti pertanian, perindustrian, perdagangan dan SDM. Kedua, strategi umum untuk menjamin kebutuhan pokok/dasar elemen masyarakat secara utuh. Maka yang bisa kita upayakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi harus dimulai dari akarnya, yaitu sistem. Dengan memperbaiki sistem maka arus yang salah bisa dikembalikan. Kita perlu fokus pada perbaikan sumber ekonomi negara bukan malah dijual atau digadaikan untuk menyelamatkan keadaan yang mana hal ini hanya akan memporak-porandakan dapur ekonomi negara. Apalagi sistem hari ini dikendalikan oleh modal, maka menjadi sangat lemah untuk meningkatkan taraf perekonomian. Maka dasar yang fundamental adalah memperbaiki struktur ekonomi termaksud anggaran APBN yang juga dihimpun dari utang-utang bukan malah menimbun masalah dengan kebijakan baru yang berpotensi merusak tatanan.

Begitu pun dengan poin kedua yaitu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Dalam Islam, negara tidak boleh menggunakan dana hasil utang dan riba untuk kebutuhan belanja negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebab tidak sesuai hukum syara. Negara Islam punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok individu baik ada ataupun tidak adanya pandemi. Jika kondisinya seperti sekarang, maka masalah utama yang harus diselesaikan ialah pandemi, negara Islam akan memilih melakukan lockdown untuk mencegah kerusakan lain. Sebab jika dibuatkan kebijakan baru hanya akan menambah krisis karena persoalan yang paling fundamental adalah bagaimana kita bisa keluar dari krisis pandemi. Adapun masalah ekonomi juga akan ikut membaik setelah kebijakan lockdown selesai. Selama lockdown berjalan, negara perlu memperhatikan kebutuhan rakyat dengan ssbaik-baik mungkin tanpa kurang satu apa pun.

Negara Indonesia bukan tidak mungkin menjalankan lockdown, namun karena ketakutan yang tidak berdasar akan masalah ekonomi membuat kita lemah mengambil keputusan, padahal jika dilihat dari garis quartel, Indonesia punya anggaran besar untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Islam mewajibkan pemimpin negara untuk menafkahi rakyatnya dengan adil sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :
“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)