APBN Makin Berat, Utang Bikin Sekarat

Spread the love

Oleh: Sherly Agustina, M.Ag
(Penulis dan pemerhati kebijakan publik)

MuslimahTimes.com–Pandemi yang terjadi lebih dari satu tahun, telah mampu membuka buruknya sistem kesehatan kapitalisme. Hal ini dilihat dari cara penyelesaian negara terhadap pandemi yang terjadi, kian hari kasus bukannya melandai tapi semakin melonjak. Bahkan, Indonesia saat ini menjadi rekor di dunia. Selain itu, pandemi mampu membongkar wajah buruk sistem ekonomi kapitalis yang bengis hingga tak mampu menangani krisis.

Negara makin terseok menghadapi pandemi dan krisis, berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan, mulai dari PSBB hingga PPKM darurat level empat. Hasilnya, belum benar-benar signifikan dan ekonomi sekarat bagi rakyat kecil. Untuk menyuntik dan membangkitkan ekonomi, pemerintah telah banyak berutang pada asing.

Data yang ada dari Kementerian Keuangan sampai akhir Juni 2021, utang pemerintah di angka Rp6.554, 56 triliun. Bahkan para ahli ekonomi memprediksi angka ini akan tembus lebih dari Rp10.000 triliun. Adapun utang dari pinjaman luar negeri sebanyak Rp830,24 triliun, angka yang sangat fantastis.

Utang tersebut untuk membantu APBN karena krisis yang terjadi membuat pemerintah kekurangan pemasukan. Menurut Kementrian Keuangan, pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 mencapai Rp1.006,4 triliun. Pembiayaan ini menurun dari total APBN 2020 yaitu sebesar Rp1.039,2 triliun.

Utang Membuat Negara Sekarat

Menurunnya pembiayaan tersebut karena defisit anggaran tahun 2021 yang mencapai 5,7% dari produk domestik bruto (PDB) , serta ketidakpastian ekonomi di tahun depan akibat pandemi. Beban APBN semakin berat, sementara utang yang ada untuk membantu pembiayaan APBN membuat negara sekarat. Pasalnya, bagaimana pemerintah mampu membayar utang-utang tersebut di tengah ekonomi yang tak pasti. Bisa dipastikan pemerintahan saat ini akan mewariskan utang pada pemerintahan selanjutnya dan pada seluruh rakyat Indonesia yang mayoritas dari mereka tak tahu apa-apa. Maka wajar jika Rektor Universitas Paramadina, Didik Rachbini, mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki masalah berat di masa pandemi. Beliau menduga APBN dapat memicu krisis ekonomi.

Beliau mengatakan, ada lima faktor mengapa APBN menyebabkan krisis ekonomi. Di antaranya, politik APBN yang sakit dan bias, defisit primer yang semakin lebar dan tidak terkendali. Ditambah rasio pembayaran utang terhadap pendapatan yang naik di era Jokowi dan dana yang mengendap dan bocor di daerah, serta pembiayaan PMN dan BMN yang memiliki potensi masalah di masa yang akan datang. (Bisnis.tempo.com, 1/8/21)

Sistem ekonomi kapitalisme tak mampu memberikan solusi terhadap krisis yang terjadi di tengah pandemi. Utang dan pajak yang menjadi salah satu pemasukan dalam sistem ekonomi kapitalisme tak bisa menyelesaikan masalah. Sebaliknya, menambah masalah dengan pajak yang meningkat tentu semakin memberatkan rakyat. Ditambah utang, semakin membuat negara terjebak pada imperialisme SDA dan bunuh diri politik menjadi mental terjajah dan pasrah.

Tak heran, jika SDA yang ada di Indonesia begitu mudah dimiliki asing. Karena kompensasi berutang yang ditawarkan adalah SDA, jika negara tak mampu membayar utang pada tempo yang telah ditentukan. Miris, tuan rumah terjajah oleh penjajah dan penjajah bebas berbuat sesuka hati. Betapa sistem ekonomi kapitalisme begitu bobrok dan rusak.

Sistem Ekonomi Islam Solusi

Selain itu, sistem ekonomi kapitalisme berpangku pada ekonomi non-riil yang tak pasti. Berbeda dengan Islam menggunakann ekonomi ril yang bebas riba. Di dalam Islam tak dikenal adanya APBN dengan struktur isinya bab, pasal dan dana yang dibutuhkan lalu dibuat tahunan seperti yang digunakan dalam sistem Kapitalisme. Karena Islam memiliki konsep yang jelas tentang keuangan, baik pos pemasukan dan pengeluaran.

Jika penggunaan istilah pasal dan bab dalam kas negara dibutuhkan sesuai kemaslahatan, maka kebijakan khalifah yang akan menentukan digunakan atau tidak. Kas negara dalam Islam dikenal dengan sebutan Baitul Mal. Pos pemasukan di Baitul Mal sangat banyak, di antaranya zakat, harta kepemilikan umum dan negara, fa’i, kharaj, jizyah. Adapun pajak digunakan jika kas negara kosong, sementara kondisi paceklik harus segera ditangani. Hanya muslim dan yang memiliki harta lebih saja yang akan dibebankan membayar pajak.

Pengeluaran untuk menangani pandemi misalnya, Islam memiliki dana dari harta kepemilikan umum. Kepemilikan umum di antaranya adalah tambang yang tak terbatas. Jika dikumpulkan tambang ini sedunia, maka cukup untuk menyelesaikan pandemi yang terjadi. Itu baru dari satu pos pemasukan, yaitu kepemilikan umum pada barang tambang. Sementara jenis barang tambang sangat banyak.

Islam tak pernah mengenal utang pada asing atau kafir harbi, karena jika dilakukan maka sama saja dengan bunuh diri politik. Namun, negara boleh berutang pada rakyat yang dermawan dalam kondisi kas negara kosong, sementara negara wajib mengeluarkan harta misal dalam kondisi pandemi. Penjelasan ini jelas dan rinci di dalam sistem ekonomi Islam.

Hanya Islam yang memiliki konsep yang jelas, rinci dan komprehensif sehingga mampu menyelesaikan masalah apa pun yang terjadi, termasuk krisis dan pandemi. Karena Islam datang dari Zat yang Mahahebat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Mustahil, aturan yang diberikan oleh Sang Pencipta membawa pada kerusakan dan tak bisa menyelesaikan masalah. Fajar kebangkitan Islam telah tampak, mari umat Islam menyambutnya.

Allahu A’lam bi ash Shawab.