BBM Naik Lagi, Bukan Salah Sasaran tapi Salah Peri’ayahan

Spread the love

Oleh. Asha Tridayana

Muslimahtimes.com- Masyarakat tengah dilanda kerumitan hidup yang tak kunjung berkesudahan. Seperti belum lama ini, bahan pangan mengalami lonjakan harga dan sekarang bahan bakar minyak juga mengikuti jejaknya. Seakan jatuh tertimpa tangga, nasib masyarakat semakin tidak menentu. Kehidupan terasa sangat sulit dijalani. Sayangnya, pihak berwenang yang semestinya mengayomi dan melindungi justru menjadi predatornya.

Dilansir dari wartaekonomi.co.id saat Konferensi Pers Tindak Lanjut Kebijakan Subsidi BBM di gedung Kementerian Keuangan pada Jumat (26/8/2022), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun. Namun, subsidi tersebut masih belum tepat sasaran karena sebagian besar dinikmati oleh orang kaya. Sehingga Sri Mulyani berpandangan dengan adanya subsidi justru akan menciptakan kesenjangan yang semakin lebar karena masyarakat mampu yang menikmati subsidi lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat tidak mampu.

Oleh karena itu, diperlukan langkah yang tepat untuk tetap menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber. Artinya subsidi tidak dicabut dan penyesuaian anggaran perlu menjadi pertimbangan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki manfaat distribusi subsidi ke masyarakat. Sementara itu, Sri Mulyani juga mengimbau kepada masyarakat mampu pada khususnya untuk bergotong royong menjaga APBN agar beberapa tahun ke depan tetap mampu menghadapi potensi ketidakpastian yang terjadi.

Pernyataan Menteri Keuangan tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa negara ingin berlepas tangan dari tanggungjawabnya. Ketidakmampuan APBD menanggung seluruh subsidi BBM untuk masyarakat dikatakan sebagai bentuk salah sasaran. Karena menurutnya subsidi hanya dialokasinya kepada masyarakat tidak mampu. Lantas bagaimana bisa masyarakat kaya turut andil menggunakan BBM bersubsidi? Sementara itu, kekeliruan tata kelola distribusi BBM oleh pemerintah malah menjadikan masyarakat tidak mampu yang harus menanggung akibatnya. Sangat tidak manusiawi, masyarakat lagi-lagi menjadi korban kegagalan negara dalam menjalankam tugasnya.

Realita demikian semestinya membuat masyarakat mampu menolak dengan tegas bahwa alasan yang disampaikan pemerintah dalam menetapkan kenaikan BBM subsidi tidak masuk akal. Apalagi dikatakan APBN akan jebol jika terus menerus memberikan dana ratusan triliun tetapi salah sasaran. Karena ini semua hanyalah cara pemerintah berkelit dari tanggung jawab menjamin ketersediaan BBM yang murah bahkan gratis bagi masyarakat. Sehingga melalui penolakan seluruh elemen masyarakat setidaknya akan memberikan pengaruh pada kebijakan pemerintah selanjutnya.

Karena sudah menjadi rahasia umum, ketika BBM naik maka pemenuhan kebutuhan hidup yang lain akan menjadi sulit. Sementara pemerintah dengan kebijakannya hanya memberikan solusi dengan penyaluran bansos. Berkali-kali dilakukan tetapi tetap tidak mampu mencukupi kebutuhan rakyat. Apalagi melihat besarannya yang kecil dan cakupan penerimannya yang sangat terbatas. Bahkan akan sangat mungkin terjadi lagi salah sasaran. Atau timbul masalah lain yang tak berkesudahan. Sehingga tidak dapat dipungkiri, kenaikan BBM memiliki efek domino yang tidak bisa diatasi dengan mudah.

Adanya kenaikan harga BBM akan menambah daftar panjang jumlah kemiskinan. Hal ini akan berimbas pada naiknya angka kriminalitas yang terjadi di negeri ini. Sehingga setiap hari masyarakat diliputi keresahan baik dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan juga perasaan takut menjadi korban kejahatan. Karena kesulitan ekonomi mampu membutakan akal sehat sebagian masyarakat sehingga mudah baginya melakukan perbuatan diluar batas norma dan hukum yang berlaku. Akhirnya, kesejahteraan di tengah masyarakat menjadi hal langka yang sulit dijangkau.

Rangkaian problematika kehidupan yang terjadi sekarang tidak terlepas dari pengaruh penerapan sistem negara ini. Pemerintah dengan mudah melepas tanggung jawab, sementara yang kaya makin kaya (para pemilik modal dan pemegang kekuasaan) dan masyarakat semakin sengsara. Karena sistem yang diemban tidak lain sistem kapitalisme yang menjadikan segala aspek kehidupan sebagai ladang menimbun pundi-pundi. Setiap celah dimanfaatkan sekalipun menjadikan masyarakat korban kezaliman. Sistem yang merusak tata kehidupan dan merampas kesejahteraan masyarakat. Keberadaan negara tidak lebih sebagai alat yang melanggengkan cengkeraman kapitalisme.

Maka sudah saatnya masyarakat menyadari dan melakukan perubahan dengan beralih pada sistem yang hakiki. Tentu saja sistem Islam yang diridai Allah Swt yang mampu memberikan kebaikan bagi seluruh umat tanpa terkecuali. Hanya sistem Islam yang menjadikan kemaslahatan umat sebagai tujuan untuk benar-benar diwujudkan. Termasuk memberikan pelayanan terbaik yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti BBM gratis, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, terjaminnya keamaan dan lain sebagainya.

Semua itu dapat terealisasi ketika sistem Islam diterapkan dengan seperangkat mekanismenya. Diantaranya sistem ekonomi Islam yang dikelola oleh Baitulmal dengan salah satu sumber pemasukannya yakni kepemilikan umum. Kepemilikan yang pengelolaannya diatur oleh negara sementara peruntukannya untuk kemaslahatan umat. Termasuk di dalamnya kekayaan alam berupa barang tambang seperti minyak bumi, batu bara dan lain-lain. Sehingga bukan hal mustahil ketika sistem Islam diterapkan BBM dapat dinikmati seluruh masyarakat dengan harga murah bahkan gratis. Maka bukan hanya masalah salah sasaran tetapi memang cengkeraman sistem rusak yang melanggengkan masalah tersebut terjadi.

Di samping itu, kepemimpinan di dalam sistem Islam menjadi sebuah amanah yang dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Swt. Bukan ambisi kekuasaan semata yang tega menzalimi siapa saja. Sehingga setiap penguasa akan benar-benar meriayah umatnya tanpa terkecuali. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.” (HR. Muslim)

Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Wallahu’alam bishowab.