Oleh. Lesa Mirzani, S.Pd
#MuslimahTimes — Sudah hampir 3 bulan Indonesia mengalami Pandemi Covid-19 dan dari hari ke hari jumlah pasien penderita Covid-19 semakin meningkat dan yang paling memprihatinkan adalah nasib rakyat yang semakin terpuruk akibat pandemi ini. Kebijakan pemerintah yang terkesan tidak konsisten membuat masyarakat bingung untuk mengambil tindakan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah melakukan PSBB hingga sekarang ini belum terlihat hasilnya karena pada kenyataannya penderita Covid-19 masih tinggi. Di saat seperti ini Presiden Jokowi justru mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan yang membuat masyarakat semakin kebingungan. Melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis (7/5), Jokowi meminta agar masyarakat untuk bisa berdamai dengan Covid-19 hingga vaksin virus tersebut ditemukan (Cnnindonesia.com, 09/05/2020).
Pernyataan Jokowi sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam virtual KTT G20 pada Maret lalu. Kala itu, Jokowi secara terbuka mendorong agar pemimpin negara– negara dalam G20 menguatkan kerjasama dalam melawan Covid-19 terutama aktif dalam memimpin upaya penemuan anti virus dan juga obat Covid-19. BahasaJokowikalaitu “peperangan” melawan Covid-19. Pengamat komunikasi politik, Kunto Adi Wibowo menyikapi diksi kontradiktif “damai dan perang”, menurutnya Jokowi menggunakan diksi “damai” untuk memperlihatkan selama ini pemerintah tidak hanya diam dalam melawan Covid-19, namun berbeda dengan anggapan masyarakat yang memaknai “damai” disini berarti pemerintah sudah berusaha saatnya kita berdamai, fokus ke ekonomi (cnnindonesia.com, 08/5/2020).
Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyikapi pernyataan berdamai dengan Covid-19 seharusnya Presiden Jokowi juga membuat kebijakan dan perintah kepada Kemenristek dan Kemenkes serta lembaga lainnya untuk bekerja sama menemukan vaksin Covid-19 serta mendukung anggaran untuk riset di Kemenristek bukan malah memotongnya secara besar-besaran. Padahal, riset sangat dibutuhkan untuk mempercepat menemukan vaksin Covid-19 sebagai cara efektif untuk menyelesaikan darurat kesehatan bencana nasional ini (tribunnews.com, 10/05/2020).
Dari sini kita bisa lihat bahwa Presiden Jokowi beserta jajaran di pemerintahannya tidak bisa memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat justru membuat masyarakat semakin menderita berlalarut – larut akibat tidak adanya kepastian hidupnya. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah dan menaati PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), akan tetapi tidak dibarengi dengan pemenuhan kehidupan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang nekat keluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Karena alasan tersebut akhirnya pemerintah melonggarkan himbauan untuk tetap di rumah dan aturan PSBB tersebut. Pemerintah mengizinkan masyarakat yang berusia di bawah 45 tahun untuk tetap bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah dari awal memang tidak serius untuk bertanggung jawab penuh menangani wabah ini sehingga banyak aturan yang berubah–ubah dan masyarakat yang menjadi korbannya. Pernyataan damai Covid-19 menandakan pemerintah sudah pasrah dan lebih tepatnya lepas tangan untuk menangani wabah ini.
Sistem kapitalis demokrasi yang dianut Indonesia inilah yang membuat pemerintah lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan memperdulikan kepentingan rakyatnya. Rakyat harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya padahal Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam tetapi masih saja pemerintah berdalih tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Berbeda dengan sistem negara Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang terjadi pada masa Khalifah Umar r.a yang pernah mengalami wabah tha’un dimasanya. Dalam kondisi wabah tersebut Khalifah Umar r.a terdata 70 ribu orang membutuhkan makanan dan 30 ribu warga sakit. Semua diperlakukan sebagai warga negara yang berhak mendapat haknya dari negara. Khalifah Umar r.a selalu memastikan semua warganya tercukupi kebutuhan hidupnya sebagaima perintah Allah S.W.T dalam firman-Nya : “Dan pada harta–harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta–minta karena ia memelihara dirinya dari perbuatan itu“ (Q.S Adz Dzariyat :19).
Selain itu, Khalifah Umar r.a adalah sosok pemimpin yang bertanggung jawab penuh atas semua rakyatnya karena beliau tahu kewajibannya sebagai pemimpin adalah bertanggung jawab memenuhi hajat hidup rakyatnya bahkan beliau rela hidup sederhana demi memenuhi kebutuhan rakyatnya, mengharamkan makan makanan yang mewah karena beliau juga ingin merasakan apa yang dirasakan rakyatnya dan tetap terjaga di malam hari untuk memastikan rakyatnya terpenuhi kebutuhannya. Ada suatu peristiwa dimana ada seorang janda bersama anak–anaknya yang kelaparan kemudian Khalifah Umar r.a mengetahui hal tersebut dan dengan rasa ketakutan karena masih ada rakyatnya yang kelaparan maka khalifah Umar r.a sendiri yang membawa bahan makanan dan memasaknya. Beliau takut dimintai pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah S.W.T karena masih ada warganya yang kelaparan. Sabda Rasulullah S.A.W “Pemimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya” (H.R al-Bukhari dan Muslim).
Betapa mulianya sifat yang di miliki Umar r.a sehingga rakyatnya merasa aman dan puas terhadap kepemimpinannya. Allah S.W.T menciptakan manusia beserta aturannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah jika semua pemimpin menjalankan perintah sesuai dengan Al- Qur’an dan Sunnah pastilah muncul generasi penerus Khalifah Umar bin Khattab.
