Breaking News

BUMN, Ajang Kreativitas Pemangku Kebijakan

Spread the love

Oleh. Rut Sri Wahyuningsih
(Institut Literasi dan Peradaban, Kontributor Muslimahtimes.com)

Muslimahtimes.com–Akun instagram @kementerianbumn dan @lifeatbumn menggunggah status demikian, “KERJA SEMINGGU 4 HARI IS GETTING REAL. Ternyata bisa loh SOEbat kerja empat hari doang dalam seminggu di @kementerianbumn!!,”

Ya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, Sang Punggawa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi melakukan uji coba penerapan sistem kerja empat hari dalam sepekan (cnbcindonesia.com,10/6/2024).

Tujuannya bukan pegawai perusahaan pelat merah RI bisa bermalas-malasan, justru implementasi program yang disebut Compress Working Schedule (CWS) untuk meringankan tingkat stress di kalangan pekerja. Menurut Erick, 70% generasi muda saat ini memiliki isu kesehatan mental yang memengaruhi produktivitas.

Secara ringkas, seorang pegawai bisa bekerja hanya 4 hari dalam seminggu dan memiliki 3 hari libur. Syaratnya pekerja tersebut sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu. Erick memastikan uji coba ini juga bisa dilakukan di perusahaan BUMN.

Semakin ke sini aturannya semakin tak jelas, terutama terkait perekrutan SDM untuk posisi strategis, diambil dari kalangan pesohor negeri, politisi partai, dan lainnya seolah makin menegaskan adanya bagi-bagi kue politik. Kali ini BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) yang dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin (10/6/2024) resmi mengangkat Fuad Bawazier sebagai Komisaris Utama (Komut) dan Pamitra Wineka sebagai Komisaris Independen. Dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris digantikan Grace Natalie Louisa sebagai Komisaris.

Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso, juga menyampaikan capaian kinerja perusahaan sepanjang periode 2023 dimana laba bersih mencapai Rp27,5 triliun, 36,3% lebih tinggi dari RKAP 2023. Inilah hasil komitmen MIND ID dan Anggota Holding untuk terus menjaga kinerja operasional perusahaan dengan optimal.

MIND ID meyakinkan bahwa pihaknya serius menjaga mandat dari pemerintah untuk dapat mengelola komoditas mineral Indonesia agar memiliki nilai tambah yang baik, serta mampu menjaga kondisi perusahaan agar terus berada dalam kondisi yang prima khususnya dalam mendukung berbagai program ekonomi pemerintah.

Selama ini, MIND ID dan seluruh anggota holding telah mampu melakukan mitigasi terkait kondisi geopolitik serta antisipasi fluktuasi harga dan nilai tukar menjadi perhatian penting perusahaan. Sebagai informasi, MIND ID adalah perusahaan tambang yang terdiri dari banyak perusahaan di dalamnya dan memproduksi batu bara, timah ingot, aluminium, nikel, feronikel, bauksit dan emas.

Namun lebih tepatnya, BUMN di Indonesia hanyalah tempat peternakan uang bagi kaum kapitalis dan penguasa pragmatis. Tak ada sambung rasa kepada nasib rakyat, pemilik hakiki kekayaaan tambang yang berlimpah itu. Hal ini semakin dibuktikan pernyataan Hendi, terkait adanya upaya penjajakan ekspansi pasar baru, menjaga penguatan penetrasi pasar eksisting komoditas dalam rangka mengoptimalkan penjualan dan produksi mineral Indonesia (cnbcindonesia.com, 10/6/2024).

Korporasi Ancam Hilangnya Kedaulatan Negara

Di saat banyak pencari kerja khususnya generasi z menjadi pengangguran hingga jumlahnya 10 juta dalam status youth not in education, employment, and training (NEET), para politis praktis mendapatkan kursi kehormatan sebagai komisaris utama BUMN, pemandangan ironis, mereka yang memiliki ilmu dan bisa jadi lebih kompeten justru dikalahkan dengan orang yang kebetulan ada di lingkaran pemerintahan dan mendapat jatah pekerjaan hanya karena mendukung dan menjadi timses.

Lantas masih bisakah dipercaya jika kerja BUMN ini untuk rakyat? Jika isinya hanya bagi-bagi kue kekuasaan? Belum lagi berbagai keistimewaan sebagai ASN yang terbaru mereka terima, jam kerja hanya 4 kali dalam sepekan. Sebetulnya bukan masalah besar, asalkan setiap harinya diisi dengan produktivitas tinggi. Masalahnya perusahaan tambang di negeri ini hanya sedikit yang berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Semua dijual di pasar, kebutuhan dalam negeri justru impor.

Sudah menjadi rahasia umum jika kinerja ASN asal-asalan. Bahkan BUMN adalah sarang korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejak zaman orde lama , orde baru hingga reformasi tak pernah ada perubahan signifikan. Previlege ASN selalu di atas rata-rata, hingga menjadi profesi dambaan setiap individu rakyat. Dan rela menggunakan segala cara, halal maupun haram untuk terdaftar namanya sebagai ASN dan bisa dipastikan lebih “sejahtera” dibanding profesi lain di negeri ini.

Islam Wujudkan Kesejahteraan

Inilah kapitalisme, yang asasnya sekuler dan dijadikan aturan negara dalam mengurusi urusan rakyatnya. Posisi di pemerintahan, hingga perusahaan milik negara dijadikan manfaat “balas budi” politik. Padahal BUMN yang dikelola adalah hak milik rakyat, mulai dari tambang, energi , perumahan, keuangan hingga pelayanan umum terkait kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Dalam pandangan Islam, BUMN sebagai perusahaan milik negara wajib fokus mengelola apa yang menjadi hak rakyat untuk kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pun bentuknya juga bukan PT atau pun syirkah lainnya yang tidak riil dan bertentangan dengan syariat. Hal itu membuka peluang kepemilikan dikuasai asing atau setidaknya orang-orang boneka yang hanya formalitas tanpa pengetahuan mumpuni tentang perusahaan.

Syariat Islam mewajibkan negara untuk membuka peluang kerja seluas mungkin. Baik di pemerintahan maupun swasta semisal pertanian, perkebunan dan lainnya. Hal ini demi terterapkan perintah Allah terkait kewajiban penafkahan kepada keluarga. Sementara kesejahteraan ada pada pundak negara. Dengan demikian, tak ada lagi istilah “anak tiri” bagi profesi selain ASN.

Negara juga akan memajukan pendidikan agar SDM semakin berkualitas, mampu menghadapi tantangan zaman namun tidak diperbudak nafsu duniawi. Demikian pula terkait kinerja, yang diutamakan adalah ketakwaan dan akad antara pekerja dan pemberi kerja. Bukan asal comot dan berasas manfaat. Hal ini tak akan terwujud selama kita masih percaya kapitalisme mampu menyejahterakan hingga mengabaikan Islam sebagai solusi terbaik. Wallahualam bissawab.