Ilusi Atasi Korupsi dalam Demokrasi

Spread the love

Oleh.Hana Annisa Afriliani,S,S
(Penulis Buku dan Aktivis Dakwah)

Muslimahtimes– Nama Ahok kembali menjadi perbincangan pasca diangkatnya kembali ia ke jajaran pemerintahan. Sebagaimana yang banyak diberitakan bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Sesuai fungsi dan tugasnya, Ahok akan mengawasi direksi dalam menjalankan perusahaan, termasuk memberi nasihat. (CNNIndonesia.com/23-11-2019)

Publik geger. Betapa tidak, Ahok yang baru saja bebas dari tahanan akibat kasus penistaan agama, kini namanya bersinar lagi. Bukan hanya itu, penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama PT.Pertamina dinilai sangat konyol sebab Ahok memiliki catatan kelam dugaan penggelapan lahan RS Sumber Waras. Bagaimana mungkin Ahok menjadi jawaban atas harapan pemerintah membersihkan sektor BUMN dari mafia korupsi jika yang ditunjuk saja ada orang yang pernah bermasalah dalam hal tersebut? Jelas ini adalah ilusi yang hakiki.

Banyak pihak yang kontra terhadap penunjukkan tersebut. Diantaranya Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS),Marwan Batubara, beliau menilai sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak akan mampu memberantas korupsi di tubuh BUMN sebab ia memiliki rekam jejak yang buruk. Bahkan menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai Ahok dipilih bukan untuk memperbaiki kinerja bisnis perusahaan BUMN, melainkan ada motif politis di dalamnya. (diolah dari Kompas.com/22-11-2019)

Inilah ironi yang terjadi di negeri ini. Segala sesuatu ditimbang bukan berdasarkan pada kemaslahatan umat melainkan untuk kepentingan segelintir konglomerat dan penguasa. Padahal sejatinya, sektor migas merupakan sektor strategis negara yanh di dalamnya terdapat hak umat secara umum. Maka, perlu diawasi secara ketat pengelolaannya agar tidak ada hak umat yang terciderai.

Faktanya, di dalam tubuh BUMN kini banyak kasus korupsi, baik yang terungkap maupun tidak. Dan parahnya sistem demokrasi, meniscayakan siapapun bisa menjadi pejabatnya. Tak lagi memandang rekam jejak. Jika begitu, sungguh lingkaran korupsi di tubuh BUMN tak akan pernah bisa diputus. Sejatinya, korupsi di negeri ini adalah masalah sistemik. Bukan sekadar kelembagaan. Maka penyelesaiannya pun harus sistemik.

Islam yang merupakan sistem kehidupan sesungguhnya memiliki solusi yang paripurna untuk memberantas korupsi di tubuh pejabat negara. Islam menjadikan pengawasan sebagai aspek paling utama demi mencegah terjadinya korupsi.

Pertama, pengawasan secara individu, artinya setiap diri memiliki tanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Ia mengontrol tindakannya agar tetap berada dalam kebenaran. Adapun hal tersebut ditopang dengan adanya ketakwaan yang kokoh di dalam dirinya. Ya, ketakwaan itulah yang akan mampu menuntun setiap orang untuk bertindak benar. Orang yang bertakwa akan mustahil melakukan korupsi, sebab korupsi adalah bentuk kemaksiatan terhadap Allah.

Kedua, pengawasan masyarakat. Hal ini sangat penting adanya, fungsi amar ma’ruf nahyi mungkar di tengah-tengah masyarakat harus berjalan. Inilah yang diperintahkan Islam dalam rangka mencegah terjadinya praktik-praktik kejahatan, termasuk korupsi. Jika masyarakat diam, akibat terpapar individualisme, pantaslah jika korupsi kian membudaya.

Ketiga, pengawasan oleh negara. Inilah benteng terakhir dalam pencegahan korupsi. Oleh karena itu dibutuhkan seperangkat hukum yang mapan demi mencegah dan mangatasi praktik korupsi, yakni hukuman yang bersifat jawazir (pemberi efek jera) dan jawabir (penebus dosa).

Tak hanya itu, sistem Islam pun memiliki mekanisme untuk menutup celah terjadinya kasus suap-menyuap dalam berbagai modusnya. Sistem Islam melarang pejabat Negara atau pegawai untuk menerima hadiah. Bisa kita lihat, pada masa sekarang ini banyak diantara pejabat/pegawai, ketika mereka melaporkan harta kekayaanya, kemudian banyak ditemukan harta yang tidak wajar, mereka menggunakan dalih mendapatkan hibah. Kasus seperti ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang kami (Negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami beri rezeki (upah/gaji), maka apa yang diambil olehnya selain (upah/gaji) itu adalah kecurangan.” (HR. Abu Dawud).

Sungguh jelaslah hanya dengan penerapan sistem Islam secara sempurna, kasus korupsi dapat diakhiri, sebab sejatinya Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam. Islam adalah solusi atas segala permasalahan yang membelit umat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *