Industri Politik Calon Koruptor, Benarkah Adanya?

Spread the love

Oleh. Rifka Fauziah Arman, A.Md.Farm (Tenaga Teknis Kefarmasian)

MuslimahTimes–Rasanya lega melihat Indonesia mulai menurunnya angka kasus Covid-19 saat ini, tapi di balik itu semua ada yang sedang mempersiapkan pemilu (Pemilihan Umum) pemerintah tahun 2024 mendatang. Mulai ada beberapa baliho, stiker dan berbagai macam promosi diri yang dilakukan calon legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tak sedikit pula yang sudah mempromosikan lewat media sosial maupun televisi bahkan terdengar kabar mengenai koalisi partai yang mulai didominasi oleh kubu yang mendukung pemerintah demi mendapatkan “kursi” yang lebih banyak. Meskipun masih 3 tahun lagi pemilu nanti diadakan, tetapi anggaran dan proposalnya sudah disiapkan dari sekarang. Faktanya yakni mengenai anggaran pemilu 2024 yang sangat fantastis. Diketahui bahwa anggaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebesar Rp86 triliun dan untuk pilkada mencapai Rp26,2 triliun pada pemilu 2024 nanti. (Beritasatu.com 19/09/2021)

Menurut Sultan Najmudin sebagai wakil ketua DPD, anggaran tersebut sangat fantastis dan akan terus meningkat tiap tahunnya. Menurutnya, penyebab anggaran fantastis ini adalah karena jebakan demokrasi liberal. Beliau menyarankan untuk kembali melakukan restorasi demokrasi pancasila yang lebih berkualitas dan ekonomis. Ia juga menyatakan bahwa semua ini harus diubah dari hulunya yang bukan berasal dari demokrasi pancasila, karena demokrasi pancasila lah yang dianggap terbukti mampu memperbaiki sistem pemilu dan ketatanegaraan di Indonesia.(Beritasatu.com, 19/09/2021)

Beliau juga menyatakan bahwa pemilu langsung yang diadakan saat ini juga menjadi ajang adu kuat modal yang berasal dari cukong dan oligarki. Secara ekonomi juga akan banyak uang yang bertebaran di masyarakat. Jika itu semua harus dibayar dengan rendahnya kualitas pemilu dan konflik horizontal, maka akan menjadi penyebab kemunduran demokrasi itu sendiri. (Beritasatu.com 19/09/2021)

Begitulah penyampaian seorang tokoh mengenai bobroknya sistem pemilu di Indonesia. Memang fakta yang terjadi adalah seperti itu. Saat pemilu, para tokoh politik berbondong-bondong memberikan citra yang baik di depan masyarakat, kemudian menyebarkan uang sebanyak-banyaknya kepada rakyat agar dapat dipilih. Entah ada tidaknya aturan tidak boleh kampanye hitam, faktanya hal tersebut terus terjadi. Lalu saat mereka sudah menduduki kursi parlemen, hilang semua janji kepada rakyat yang sudah mereka sampaikan saat kampanye. Saat menduduki kursi parlemen, seolah menjadi ajang “balik modal” hingga bisa menimbulkan korupsi besar-besaran. Karena pada saat kampanye mereka telah menggelontorkan modal yang tak sedikit. Seperti itu terus setiap tahunnya, siapa pun presidennya, siapa pun pemimpinnya, apa pun kebijakannya selalu berakhir dengan cara yang sama, yakni “korupsi”.

Apalagi baru saja dibeberkan oleh salah satu penyanyi diva Indonesia yang memiliki kursi di parlemen mengenai gaji seorang anggota DPR yang ternyata bisa menghabiskan 3 miliar lebih per bulannya. Sungguh miris nasib menjadi rakyat Indonesia saat ini, di kala rakyat kelaparan dan sulit mencari pekerjaan, nyatanya para pejabat berfoya-foya dengan “kursinya” bahkan seperti tutup mata hingga hak rakyat yang sedang kelaparan pun diambil juga.

Dan benar sekali apa yang dikatakan oleh wakil ketua DPD tadi bahwa hulu dari permasalahan ini yang harus diubah, yakni sistemnya. Sayangnya beliau menyatakan sistem demokrasi pancasila menjadi solusi dari demokrasi liberal, padahal selama itu sama-sama demokrasi tentu akan berakhir dengan ujung yang sama, yakni “korupsi”. Karena pada dasarnya, demokrasi dan liberal adalah anak cucu dari kapitalisme.
Sebuah sistem yang mengacu dan tertunduk pada pemilik modal, apa pun yang dilakukan jika ia mampu menggelontorkan modal terbanyak, kekuasaan terbesar, koneksi paling bagus maka apa pun yang ia inginkan dan lakukan akan menjadi mudah meskipun itu melanggar perintah Allah Swt.

Inilah fakta yang terjadi dalam pemerintahan saat ini baik di Indonesia maupun luar negeri. Karena pada faktanya pun hukum yang diterapkan oleh negeri ini tak mampu menghukum jera para politikus yang melanggar aturan negeri ini, terutama korupsi. Kondisi akan terus terulang dan terus menerus melahirkan nama-nama baru dalam pemerintah, tidak akan mengubah keadaan. Layaknya mesin industri yang memproduksi koruptor-koruptor baru maupun politikus-politikus baru tapi dari mesin yang sama, produksi yang sama, pabrik yang sama, hanya divisi saja yang berbeda. Tak ada bedanya industri dengan kondisi pemerintah saat ini.
Lalu apa yang harus diganti?

Selayaknya pabrik tadi yang menjadi pusat segala industri, sistem yang dipakai seperti pabrik, maka sistem yang cocok untuk menumpas kondisi saat ini adalah Islam, sistem pemerintahnya, pendidikannya, ekonomi, politik dan semuanya hingga nanti bisa menjadikan kondisi sesuai dengan fitrahnya. Iman menjadi pondisi suatu negara, tauhid menjadi dasar sebuah negara, Al-Qur’an dan As-Sunnah menjadi sumber hukum, dan Allah menjadi Al-Mudabbir yang Maha Pengatur segala yang ada di dunia ini. Inilah seharusnya yang menjadi solusi satu-satunya bagi negeri dan dunia saat ini.
Wallahu’alam bisshawwaab