Ironi Demokrasi, Saat Kritik Dijadikan Delik

Spread the love

Oleh : Zahrana Amatullah

 

MuslimahTimes– Tiga personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat sanksi hukum dan dicopot dari jabatannya. Para anggota ini mendapatkan hukuman disiplin karena unggahan para istri mereka di media sosial terkait kasus penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto. Tidak hanya dicopot dari jabatannya, mereka pun harus menjalani hukuman penahanan selama 14 hari. Mereka adalah Kolonel HS yang menjabat sebagai Kodim Kendari, Sersan Dua Z, dan Peltu YNS, anggota POMAU Lanud Muljono Surabaya.

Sementara ketiga istri mereka, yakni IPDL, LZ, dan FS pun telah dilaporkan ke polisi karena dianggap melanggar UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) XIV Hasanuddin Letnan Kolonel Maskun Nafik menjelaskan, sikap atau pernyataan seorang istri perwira atau personel TNI bisa berimplikasi menjadi gangguan atau polemik di dalam kondisi sosial masyarakat. Yang pada akhirnya, akan dapat menjatuhkan kehormatan sang prajurit militer. (kontan.co.id, 12/10/2019)

Sungguh ironi sebuah negeri demokrasi yang konon menjunjung tinggi kebebasan termasuk kebebasan berpendapat atau freedom of speech. Namun, pada faktanya kebebasan ini kini kian terkebiri. Berbicara di negeri ini kini dimata-matai. Tiap ujaran yang mengkritik pemerintah dan tiap afiliasinya pun dianggap ujaran kebencian. Tanpa pikir panjang, para pelakunya pun segera diberikan sanksi. Setiap mereka yang menyinggung pride (harga diri) penguasa pun segera dilaporkan ke polisi. Ini jelas telah jauh dari nilai-nilai demokrasi yang memang hanya ada dalam teori. Kekuasaan pun telah berubah menjadi rezim tirani. Anti kritik dan pantang dikoreksi. Ini terlihat dari respon pemerintah yang cenderung reaktif menanggapi berbagai suara rakyat yang mengkritisi pemerintah dan segenap petinggi.

Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi pun mengatakan, kasus pencopotan dua anggota TNI akibat postingan istri mereka yang bernada nyinyir pada salah satu tokoh pemerintah, seharusnya mengutamakan asas praduga tak bersalah. Menurut dia, seharusnya ada penyelidikan terlebih dahulu sebelum pemberian hukuman disiplin. Khariul pun menilai penghukuman terhadap Dandim Kendari dan dua prajurit TNI lainnya dinilai tergesa-gesa. Pengambilan keputusan penghukuman itu juga dilihat sebagai sikap yang reaktif, sikap yang tak tepat dilakukan oleh sebuah institusi negara. Pengambilan keputusan itu tampak berlebihan dan melampaui prosedur yang semestinya. (republika.co.id, 13/10/2019)

Berubahnya wajah demokrasi negeri ini menjadi wajah tirani memang tak bisa dipungkiri. Hal ini pun menjadi tidak terelakkan karena dalam demokrasi kekuasaan hanya menjadi alat kepentingan individu atau kelompok belaka. Sistemnya yang membuat kekuasaan dapat dibeli oleh mereka yang bermodal, membuat negeri ini pun dikuasai oleh para kapital. Sudahlah sekularisme membuat mereka bebas membuat aturan, suara rakyat pun tak lagi diperhitungkan.

Bahkan tiap upaya kririk terhadap pemerintahan dan segenap jajarannya pun dikriminalkan. Tak pernah dianggap sebagai suara aspirasi rakyat yang datang dari nurani yang tengah jengah dengan penguasa yang kian arogan dan abai mengurus rakyatnya.

Sistem demokrasi yang digagas oleh akal manusia yang terbatas memang nyata penuh cela. Aturan dan kekuasaan begitu mudah dipermainkan. Urusan dan kepentingan rakyat pun menjadi nomor sekian. Sementara urusan segelintir mereka yang haus kekuasaan yang diutamakan. Apapun menjadi benar bagi mereka yang memegang kue kekuasaan. Termasuk menyebar berita bohong dan membuat drama demi propaganda.

Sungguh petaka saat negeri ini jatuh pada genggaman demokrasi yang ‘gila’. Padahal sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, bahkan dengan jumlah terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadikan Islam sebagai pandangan hidupnya. Dan menjadikannya landasan bagi pengaturan urusan rakyatnya.

Sebab Islam selain ia adalah sebuah agama, ia juga merupakan ideologi yang memiliki seperangkat aturan yang jelas. Mulai dari ranah pribadi hingga pengaturan negara. Islam yang memiliki aturan yang bersumber dari Sang Pencipta jelas menjadikannya sebuah sistem yang sempurna. Dalam mengatur kehidupan rakyatnya dan menjaga fungsi penguasa sebagai ra’in (pengurus urusan) rakyatnya.

Rasulullah saw bersabda, “Kullukum ra’in, wa kullukum masulun an-ra’iyyatih (Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban).” (HR. Bukhari Muslim)

Dengan orientasi rakyat sebagai fokus pengurusan, maka tiap suara yang datang rakyat pun selalu didengarkan. Ia menjadi masukan yang berharga yang akan meningkatkan kualitas pengurusan negara atas rakyatnya. Berbeda dengan demokrasi yang menganggap suara nurani rakyat sebagi seauatu yang berbahaya. Dan menghukum siapapun yang berani bersuara.

Dalam Islam, rakyat, siapa pun dia dapat menyampaikan kritik/ muhasabah kepada penguasa. Hal ini dilakukan juga sebagai bentuk kontrol atas penguasa yang menjalankan amanahnya sebagai pemimpin yang menerapkan segenap aturan Sang Pencipta.

Banyak peristiwa dalam sejarah pemerintahan Islam yang menunjukkan bagaimana pemimpin dalam Islam begitu terbuka dengan tiap kritik atau koreksi dari rakyatnya. Kisah Khalifah Umar bin Khatab yang pernah dikoreksi pidatonya oleh seorang wanita Quraisy pun menggambarkan bahwa siapapun berhak memberikan koreksi. Pada seorang khalifah sekalipun. Meskipun ia adalah manusia terbaik setelah Rasul. Ketika itu Khalifah Umar berpidato membatasi pemberian mahar yang tidak boleh lebih dari 12 uqiyah atau setara 50 dirham. Beliau pun berkata, “Sesungguhnya kalau ada seseorang yang memberikan atau diberi mahar lebih banyak dari mahar yang diberikan Rasulullah shalallahu alaihi wasalam pastilah aku ambil kelebihannya untuk Baitul mal.”
Mendengar itu, ada seorang wanita di kalangan hadirin yang dengan lantang berkata, “Wahai Amirul mukminin, apakah yang wajib kita ikuti itu Kitab Allah ataukah ucapanmu?”. Dia pun kemudian mengutip surat An Nisa ayat 20.

Khalifah Umar pun menyadari kekhilafannya, kemudian dengan tanpa merasa malu, ia membenarkan ucapan wanita itu dan mengakui kesalahannya. “Wanita ini benar dan Umar salah,” ucapnya di depan banyak orang.

Demikian lah pemimpin dalam Islam. Tidak sungkan mengakui kesalahan meski yang mengoreksi hanya seorang wanita yang bahkan pada masa jahiliyah dianggap sebagai makhluk rendahan.Tidak hanya pemimpinnya yang siap menerima nasihat dan koreksi, dalam sistem Islam, upaya kontrol dan muhasabah pada penguasa pun diatur dengan pasti. Ada Majelis Umat yang terdiri dari perwakilan-perwakilan rakyat yang akan menjalankan fungsi ini. Hingga tiap penyimpangan dari aturan Allah pun dapat dihindari.

Sistem Islam adalah sebuah sistem yang memang diformulasikan oleh Allah Azza wa Jalla demi kebaikan manusia. Aturan diterapkan di tengah masyarakat demi terurusinya tiap kepentingan rakyatnya. Maka, suara rakyat pun menjadi masukan berharga yang akan memastikan pengurusan urusan rakyat berjalan sebagaimana mestinya. Para penguasanya tak pernah merasa terancam dengan koreksi dari manusia. Sebab mereka lebih takut pada pertanggungjawaban di hadapan Rabb-nya.

Akan tetapi, kritik ini pun tidak serta merta sebebasnya. Ia tetap harus senantiasa berada dalam koridor syara’, aturan Allah yang Mulia. Di sinilah saat penguasa senantiasa berupaya sesuai dengan syariat-Nya, begitu pula rakyatnya. Niscaya kedamaian dan kesejahteraan juga ridha Allah akan senantiasa tercurah di segenap penjuru negerinya.

Demikianlah Islam, sebuah dien (agama) sempurna yang juga satu-satunya mabda (ideologi) yang sahih di dunia. Yang akan dapat mengantarkan manusia pada kesejahteraan dan keselamatan di dunia hingga ke surga-Nya. Wallahu a’lam bishshawab.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *