Oleh: Herlina
(Penulis di Komunitas Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)
#MuslimahTimes — Pasca krisis moneter 1998, Jiwasraya menjadi skandal megaproyek yang cukup viral setelah BLBI. Sebagai BUMN asuransi jiwa, perusahaan ini mengalami kegagalan membayar premi hampir Rp13T. Untuk menyehatkan dirinya, Jiwasraya memerlukan dana talangan Rp32T.Jumlah pemegang polis asuransi Jiwasraya saat ini tercatat sekitar lima juta orang(vivanews, 29/12).
Menurut Said Didu selaku Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, setidaknya ada tiga kesalahan Jiwasraya. Pertama, Jiwasraya tidak hati-hati membuat produk yang tidak pruden. Kedua, Jiwasraya berinvestasi ke tempat yang dilarang berpremi asuransi. Dugaan terkuat yaitu adanya perampokan. Pada 2016-2017 kondisi perusahaan cukup sehat. Tetapi defisit yang mencapai triliunan rupiah sepanjang 2018 mengindikasikan adanya penyedotan dana(cnbcindonesia, 19/12).
Dari penuturan Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko, kasus bermula dari pengeluaran produk JS Saving Plan yang beresiko tinggi. Investor dijanjikan imbal hasil yang lebih tinggi, fixed return sebesar 14%, dan garansi jangka panjang. Walaupun aset dan reksa dananya masih ada di saham, aset tersebut bukanlah aset likuid yang bisa dijual cepat. Akibatnya muncul skema Ponzi, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnyaperlu menempuh proses hukum (cnbc Indonesia, 29/12).
Bisnis moneter saat ini memang dikuasai oleh para pemodal. Semakin banyak modal yang dimiliki, keuntungan dan tujuan makin mudah diraih. Inilah prinsip bisnis perekonomiankapitalisme.Dalam sistem ini, modal tertentu dapat dianggap sebagai komoditas yang dapat dijual di pasar saham. Jika modal tersebut laris, pemodal mendapatkan sejumlah modal akhir beserta keuntungan. Penanaman modal ini disebut investasi.
Dalam kasus Jiwasraya, JS Saving Plan merupakan produk asuransi sekaligus investasi. Nasabah yang ingin memegang polis ini harus mempunyai modal yang besar terlebih dahulu. Jika nasabah sudah berinvestasi di Jiwasraya setahun, nasabah dapat menarik modal awal beserta bunga keuntungan. Pada 2018, Jiwasraya mempromosikan bunga sebesar 9-13%. Perlu diketahui bahwa Jiwasraya merupakan BUMN asuransi. Jika bermasalah, Jiwasraya akan mendapat dana talangan dari negara.
Jiwasraya bermitra dengan beberapa bank untuk menjual JS Saving Plan ini. Tujuannya agar Jiwasraya lebih gampang mengetahui aliran dana masyarakat. Cara bancassurance seperti ini membuat produk JS Saving Plan laku keras. Namun pada akhirnya Jiwasraya gagal melunasi utangnya.Jiwasraya kolaps karena hampir semua nasabah menarik uangnya.
Selama 3 tahun berturut-turut, Jiwasraya meraup uang rakyat melalui penjualan premi JS Saving Plan. Persentase yang diraup pada 2015, 2016, 2017, dan 2018 masing-masing 50%, 69,5%, 75,3%, dan 51,1%. Pada akhir 2019 Jiwasraya tak mampu membayar polis mendekati Rp13T (tempo.co, 23/12). Jiwasraya terpaksa mencari investor baru agar klaim polis mendatang bisa dibayar. Namun sayangnya, suku bunga JS Saving Planyang lebih tinggi daripada suku bunga deposito tak mampu di-cover oleh saham beresiko rendah sekalipun.
Sektor perekonomian sektor non riil terbukti menimbulkan banyak masalah. Sekitar 2008, AS mengalami krisisakibatperekonomiannya yang berfokus pada perdagangan saham dan investasi. Sektor ini memperjualbelikan saham, obligasi, surat utang, dan lainnya karena dianggap sebagai komoditas. Fluktuasi di pasar saham tak menentu. Permainan angka di sana tidak memberi pengaruh terhadap pasar rakyat di sektor riil.Ironisnya, metode ini dilakukan oleh rezim sehingga kemajuan perekonomian rakyat menjadi mimpi belaka.
Kapitalisasi ekonomi lahir dari ideologi kapitalisme. Ideologi ini mempunyai prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai kesenangan individu sebanyak-banyaknya. Kekayaandibiarkan menumpuk padapihak-pihak tertentu, tidak merata di masyarakat luas. Negara yang berada di bawah hegemoni ini tak akan mampu menghentikan kapitalisasi perekonomiannya. Sebab, sejatinya ideologi kapitalisme akan terus menjajah negeri-negeri yang dikuasainya.
Bahaya ideologi kapitalisme hanya dapat dituntaskan secara sistemik. Negara sebagai pelindung dan penjamin hak-hak rakyat harus hadir dalam penyelesaian masalah ini. Penerapan ideologi yang shahih dalam kehidupan bernegara akan memunculkan berbagai peraturan yang membawa kemaslahatan. Islam sebagai ideologi mampu menggeser semua pengaruh kapitalisme bila diaplikasikan secara holistik.Sumber peraturan dalam Islam diambil dari hukum-hukum syara’ di dalam Al Qur’an, hadits, ijma’ dan qiyas.
Dalam hal perekonomian, negara yang menerapkan ideologi Islam akan memutus seluruh kerja sama para kapitalis. Perekonomian sektor non riil ini tak sesuai dengan syariat Islam, di dalamnya banyak akad-akad yang batil. Di antaranya terdapat unsur-unsur gharar (penipuan), maisir (perjudian), dan riba. Syariat Islam mewajibkan negarauntuk memprioritaskan perbaikan ekonomidi sektor riil. Negara juga harus menjamin barang terdistribusi secara merata.Selain itu, negara harus mengelola sendiri semua sumber daya yang ada di wilayahnya.
Penerapan ideologi Islam merupakan konsekuensi ketaatan kaum muslim terhadap syariat yang diturunkan Allah. Penerapan ideologi ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah beserta para sahabat dan pengikut beliau. Itulah yang mengantarkan kaum muslim pada puncak kejayaanya selama 13 abad dan menjangkau dua per tiga belahan dunia. Sangatlah wajar bila kaum muslim mendambakan hadirnya kembali suasana Islami yang menjaga ketaatan kepada Rabb-Nya. Kaum muslim mesti menyadari sepenuhnya bahwa menegakkannya kembali adalah suatu kewajiban. Hanya dengan pemberlakuan hukum-hukum Allah-lah, suatu negeri akan mendapatkan limpahan karunia yang besar.
