Kapitalistik; Pembangunan Tak Tepat Sasaran, Mengamputasi Hak Pendidikan

Spread the love

Oleh : Wulandari Rahayu, S.Pd

(Penggiat Literasi, Anggota Revowriter)

#MuslimahTimes — Kebijakan pemerintah yang menetapkan kegiatan belajar dan mengajar secara daring menjadi cerita tersendiri bagi anak-anak yang tinggal dipelosok negeri. Tinggal didaerah terpencil menjadikan mereka harus mengeluarkan daya ektra untuk memenuhi haknya itu. Mirisnya masih sangat banyak wilayah dinegeri ini yang terkategori pelosok dan belum terakses jaringan komunikasi. Contohnya Kampung Todang Ili Gai, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT menjadi salah satu wilayah yang terisolir dari berbagai akses kehidupan saat ini. Untuk menuju kampung Todang Ili Gai, harus berjalan kaki sejauh tiga kilometer dengan jalan setapak yang berbukit. Sejak dulu kehidupan masyarakat kampung Todang memang masih jauh dari semua akses baik, listrik, jalan hingga telekomunikasi. Selama masa pandemi Corona, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak bisa terlaksana karena diliburkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus asal Wuhan, China itu (https://www.merdeka.com/).

Kegiatan Belajar Mengajar secara daring terus saja mengalami permasalahan yang tak kunjung selesai. KBM secara daring ini memaksa jutaan anak Indonesia yang berada dipelosok dan miskin terpaksa kehilangan hak belajar dan menuntut ilmu.

Padahal di saat yang sama gelontoran dana mengalir deras untuk pembangunan infrastruktur yang tidak jelas buat siapa. Misalnya wacana pindah ibukota yang terus digaungkan meski ditengah wabah. Namun nyatanya pembangunan dengan dana besar itu tidak berdampak apapun bagi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyebut, perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluas 40.000 hektar mencapai Rp 466 triliun. (https://money.kompas.com/30/04/2019)

Dipihak lain pemerintah malah menyunat dana pendidikan untuk menangani pandemi covid ini. Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, punya pandangan lain. Semestinya, yang dipangkas terlebih dahulu justru anggaran untuk Ibu kota baru. Sebab, hingga sekarang lelang untuk proyek tersebut masih berjalan. “Permasalahan utamanya tidak ada statemen yang jelas dari pemerintah soal penundaan pembangunan IKN (Ibu Kota Negara). Saya juga kaget ketika melihat lelang pembangunan IKN tetap berjalan normal,” kata Bhima kepada detikcom, Senin (6/4).

Begitulah sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan kepentingan korporasi diatas segalanya sehingga melibas semua yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Dalam lingkaran system ini penguasa bekerja untuk memnuhi kepentingan pengusaha dalam menghasilkan laba sebesar-besarnya. Pembangunan infrasrtuktur juga didasarkan pada kepentingan pengusaha dan korporasi. Sehingga begitu banyak pembanguan yang memakan dana besar namun tidak berpengaruh dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ketidakadilan yang diciptakan system ini membuat rakyat miskin semakin terjerat dalam lingkaran kemiskinan yang tidak pernah usai.jurang si miskin dan si kaya menganga lebar. Pencabutan subsisdi Gas LPG, TDL dan terus naiknya iuran pajal dan jenis usaha yang terkena pajak semakin membuktikan bahwa penguasa dinegeri bersistem kapitalis ini membunuh secara perlahan rakyat miskin dan memberikan surge bagi para pengusaha

Kepemimpinan dalam sistem islam memiliki perbedaan yang kontras dengan kepemimpinan demokrasi-kapitalis saat ini.  Dalam sistem islam kholifah sebagai pemimpin tunggal kaum muslim memiliki tanggungjawab yang cukup berat sebagaimana hadist nabi SAW

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Nabi Muhammad Saw juga bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Maka dalam sistem islam kebutuhan dasar umat akan menjadi fokus utama tanggungjawab pemerintah. Kebutuhan dasar umat ini akan diupayakan pemenuhannya dalam kondisi apapun dan tidak akan dipangkas dananya untuk hal-hal lain karena posisinya sebagai kebutuhan dasar. Termasuk didalamnya pendidikan. Maka sejarah mencatat bahwa pendidikan dalam peradaban islam mampu mencetak generasi-generasi yang terdepan  unggul dan mulia.  Kepemimpinan dalam islam akan membuat seorang pemimpin amanah untuk mengurusi umat dan memenuhi hak umat. Sebagaimana cerita mashur dari Umar bin Abdul Aziz ketika diberi amanah jabatan khalifah (raja) oleh Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz justru bersedih hati.  Dia menggigil karena membayangkan bahwa jabatan seorang khalifah sejati tidak terlepas dari kesukaran dan tanggung jawab. Suatu ketika, setelah menjabat, Umar bin Abdul Aziz diketahui sedang menangis di dekat istrinya, Fatimah. Ketika ditanya mengapa menangis, dia menjawab: “Ya Fatimah! Saya telah dijadikan penguasa atas kaum Muslimin dan orang asing dan saya memikirkan nasib kaum miskin yang sedang kelaparan, kaum telanjang dan sengsara, kaum tertindas yang sedang mengalami cobaan berat, kaum tak dikenal dalam penjara, orang-orang tua renta yang patut diberi hormat, orang yang punya keluarga besar tetapi penghasilannya sedikit, serta orang-orang dalam keadaan serupa di negara-negara di dunia dan propinsi-propinsi yang jauh. Saya merasa bahwa Tuhanku akan bertanya tentang mereka pada Hari Kebangkitan dan saya takut bahwa pembelaan diri yang bagaimanapun tidak akan berguna bagi saya. Lalu saya menangis!”. Wallahu’alam bishowab

(Visited 21 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *