‘Kawin Paksa’ Rakyat dan Corona

Spread the love
Oleh. Syarifa Ashillah
(Pengamat Ekonomi dan Politik)
#MuslimahTimes — Saat jumlah pasien melonjak hingga delapan ribu kali lipat setelah temukan kasus pertama kali sejak dua bulan lalu, belum ada tanda-tanda pandemi Covid-19 berakhir bahkan diprediksi akan ada gelombang kedua yang lebih menggila. Namun di tengah banyaknya jumlah pasien ada sebuah sinyal dari pemerintah meminta rakyat untuk hidup berdampingan dengan virus corona yang semakin kuat tiap hari. Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menulis seruan untuk berdamai dengan Covid-19 sebelum ditemukan vaksinnya di akun Twitter pada Kamis, 07/05/20. Dan pernyataan ini juga diaminkan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto.
Alasan Pak Jokowi berujar demikian karena menurut WHO virus ini tak akan benar-benar hilang dari bumi walau kurvanya agak melandai. Maka dari itu, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan yang baru. Beliau melihat kondisi masyarakat yang banyak terkena dampak Covid-19 seperti, PHK dan masyarakat yang tidak berpenghasilan lagi. Jadi, menurutnya masyarakat harus kembali produktif dan beraktivitas normal kembali namun, harus tetap dalam protokol kesehatan seperti menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. (Detik.com)
Pernyataan ini ditakutkan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia, karena berbeda persepsi dengan presiden. Belum lagi melihat fakta di lapangan sebagian besar masyarakat hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. Masih lekat dalam ingatan, di mana sejumlah warga nekat berkumpul untuk mengucapkan perpisahan pada salah satu gerai makanan cepat saji di Jakarta. Padahal, saat itu PSBB diberlakukan di Jakarta, juga kerumunan warga yang mengabaikan protokol kesehatan saat mengambil BLT di berbagai daerah di Indonesia. Jadi melihat tipikal masyarakat Indonesia itu, cuek, tak patuh dan tidak disiplin. Maka protokol kesehatan harusnya dibarengi dengan sangsi yang tegas pula. 
Pemerintah seolah mengeluarkan pernyataan yang membingungkan sebelum diksi ‘berdamai’ dengan corona mencuat, pemerintah memakai diksi ‘berperang’ dengan corona. Pemerintah juga sempat melarang mudik namun membolehkan pulang kampung, apalagi larangan mudik tidak dibarengi dengan regulasi yang lain yang mendukung, seperti masih di bukanya mode transportasi umum. 
Begitu juga ajakan melakukan sosial distancing namun di sisi lain pemerintah juga tak mau kondisi perekonomian nasional runtuh. Maka Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengizinkan para pekerja kembali bekerja yang berusia di bawah 45 tahun. Kebijakan ini pun sontak mendapat kritikan dari berbagai pihak.
Jangan sampai pemerintah melontarkan diksi yang membingungkan sehingga menunjukkan inkonsistensi kebijakan. Demi alasan pertumbuhan ekonomi namun kemudian pemerintah memberikan kelonggaran dan relaksasi. Kesehatan masyarakat haruslah menjadi prioritas utama pemerintah
Kita masih harus mewaspadai gelombang kedua melihat jumlah korban yang belum ada tren penurunan. Jangan sampai pemerintah hanya ikut latah mengikuti negara lain melakukan relaksasi, padahal negara-negara lain telah lebih dahulu melakukan lockdown. Pemerintah seyogianya melakukan langkah preventif  dengan menggencarkan penelitian dan riset dalam negeri. Tidak sibuk menanggulangi dampak tapi tidak menyelesaikan akar permasalahan dari semua ini yaitu Covid-19. Namun jika melihat regulasi yang ada, seolah masih jauh panggang dari api. 
Seperti Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Perpres ini mengatur soal perubahan postur dan rincian APBN 2020. Anggaran yang dipangkas dialihkan untuk atasi Corona. Pemerintah pusat memangkas belanja sejumlah kementerian dan lembaga. Namun dari semua kementerian dan lembaga yang dipangkas paling besar adalah Kementerian Riset dan Teknologi. 
Tak tanggung-tanggung, anggaran kementerian ini dipotong sekitar Rp 40 triliun atau 94 persen, dari semula Rp42,1 triliun menjadi Rp 2,4 triliun. Walau pemotongan anggaran yang dilakukan  karena Jokowi sudah memindahkan urusan pendidikan tinggi dari Kemenristek ke Kemendikbud. Namun melihat jumlah ini (Rp 2,4 triliun) tentu terbilang kecil. Padahal justru saat ini, kita sedang membutuhkan banyak riset dan penelitian terutama yang terkait dengan virus corona seperti mengembangkan alat kesehatan, obat, dan juga vaksin. Apakah pemerintah mempunyai strategi  lain untuk menyediakan vaksin, impor misalnya. Karena jika menengok ke belakang memang Menteri BUMN, Erick Thohir pernah mengatakan alat-alat kesehatan dan bahan baku obat Indonesia hampir 90 persen adalah impor melalui live streaming di akun Instagram miliknya, Kamis (16/4/2020). 
Pernyataan Erick Thohir, diperkuat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil menjelaskan kondisi tersebut memang sengaja diciptakan dengan tidak membangun industrinya di dalam negeri. Tak hanya itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dilansir dari Tempo.co menduga ada praktik mafia alat kesehatan di Tanah Air.
Ironi memang melihat di saat bumi Pertiwi sedang ditimpa musibah masih saja mencari keuntungan. Begitu pun dengan negara saat ini, dengan alasan ekonomi rakyat di paksa berdamai dengan wabah. Ini adalah konsekuensi dari penerapan sistem Kapitalisme di mana landasan melakukan suatu perbuatan dilakukan berdasarkan keuntungan saja, lebih mengutamakan kemanfaatan ketimbang kemaslahatan. 
Di saat negara lain melakukan lockdown Sebagai langkah pencegahan meluasnya wabah namun negara tidak mengambil opsi tersebut diduga kuat karena alasan ekonomi. Negara memikirkan jika Indonesia di karantina wilayah maka kegiatan ekspor dan impor bakal terhenti, kunjungan para wisatawan juga mandek, pemerintah juga punya kontrak kerja sama dengan China seperti penyaluran TKA China, dan negara harus menjamin kebutuhan rakyat tentu ini menjadi suatu beban bagi negara. 
Dikarenakan kita tak punya dana yang cukup. Semakin membuktikan Indonesia menerapkan sistem kapitalisme yang bernafaskan liberalisme (kebebasan), di mana negara menyerahkan kepada swasta untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi termasuk pengelolaan SDA dalam hal ini disebut kebebasan Ekonomi. Dan pemerintah,  hanya sebagai regulator dan fasilitator. Maka tak heran jika negara tidak punya dana yang cukup setiap tahun selalu defisit begitu pun dengan pertumbuhan ekonomi tak mengalami kenaikan  yang signifikan. Terlebih saat Covid-19 akan perekonomian akan semakin tersungkur.
Maka jika ingin menemukan solusi tuntas untuk wabah ini, terlebih dahulu menyingkirkan sistem kapitalisme yang bercokol karena telah menjadi biang dari kerusakan pengurusan rakyat hari ini,  pergantian sistem akan berdampak pada regulasi yang ada. Tak cukup dengan mengganti rezim karena rezim hanya akan menjalankan mandat dari Undang-undang yang ada,  penuh dengan kompromi yang hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok.
Saatnya kita menengok ke sistem Islam yang pernah diterapkan selama 13 abad lamanya dan terbukti menjadi negeri yang adidaya. Dalam sistem Islam, penguasa (Khalifah) memiliki pandangan bahwa penguasa wajib memiliki watak riayaah su’unil ummah (mengurusi urusan rakyat) watak ini dapat karena tegak di atas keimanan, dan karena Rasulullah telah mengingatkan bahwa Khalifah ibarat penggembala yang artinya mengurusi. 
Dan perintah ini dibarengi dengan sangsi yang tegas jika para pemimpin tidak amanah mengurus rakyat yaitu siksa pedih neraka. Khalifah membuat regulasi tanpa memikirkan untung rugi dari sebuah pengambilan kebijakan, pasti lah kebijakan yang di ambil adalah tegak di asas keadilan karena pemimpin (Khalifah) menerapkan hukum-hukum dari sang pencipta secara keseluruhan dari mengatur kehidupan manusia.
Maka saat terjadi wabah Khalifah akan melakukan langkah preventif dan kuratif. Seperti yang dilakukan Umar bin Khathab saat ada daerah kekhilafan mengalami wabah. Yang pertama dilakukan oleh Umar bin Khathab adalah mengunci (lockdown). Sang Khalifah menerapkan kebijakan ini karena perintah dari Rasulullah melalui hadisnya dan regulasi lainnya yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.
Begitu pun yang pernah dilakukan Khalifah-khalifah selanjutnya. Pendidikan dibuka seluas-luasnya dengan gratis sehingga melahirkan generasi yang cerdas baik ilmu fikih dan ristek. Hal ini dibenarkan oleh Howard R Turner dalam bukunya Science in Medievel Islam, umat Islam mulai menguasai farmakologi dan farmasi di era Kekhalifahan Abbasiyah, kaum Muslimin telah menyumbang banyak hal dalam bidang farmasi dan pengaruhnya sangat luar biasa terhadap Barat. 
Namun tentu riset dan teknologi yang dibuka lebar-lebar serta negara berani melakukan lockdown itu semua harus disokong oleh dana yang besar. Namun khilafah mampu. Ini tak lepas dari pengaturan sistem ekonomi sehingga menghasilkan ekonomi yang kuat. 
Bahkan dalam sejarah juga tercatat Khalifah pernah mengirimkan bantuan uang dan pangan untuk penduduk Irlandia yang dilanda bencana kelaparan besar dan pada abad ke 18 Khilafah Turki Utsman pernah mengirimkan bantuan pangan kepada Amerika pasca perang melawan Inggris. Ini membuktikan negara khilafah sukses membangun kemandirian ekonomi.
Sumber Foto : Mojok
(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *