Konglomerat Tak Taat Pajak

Spread the love

Oleh. Meriam Yenita

 

#MuslimahTimes — Pandora Papers menjadi perbincangan dunia saat ini. Sebelumnya, Panama Papers yang telah terkuak terlebih dahulu pada tahun 2016, dikatakan memiliki motif politik dan rivalitas ekonomi di balik kebocorannya. Namun, saat ini publik tidak bisa lagi menampik adanya realita gelap didalam perpajakan dunia.

 

Baik Panama ataupun Pandora Papers, keduanya merupakan dokumen rahasia tentang para pemimpin dunia, pejabat nakal, bankir, donor politik, pedagang senjata, sindikat kriminal internasional, selebritas, kepala mata-mata, bahkan atlet yang menyembunyikan harta agar tidak terkena pajak. Kedua dokumen ini diterbitkan oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICJI). Berbeda dengan Panama, Pandora Papers mengungkapkan lebih banyak dokumen dan orang, bahkan hingga lebih dari dua kali lipat jumlahnya (Kompas.com, 11/10/2021). Bukan mustahil, akan ada temuan-temuan yang lebih besar di masa berikutnya.

 

Hampir 12 juta dokumen rahasia diungkap berupa dokumen, gambar dan email. Direktur ICIJ, Gerard Ryle mengatakan Pandora Papers mengungkap beberapa tokoh-tokoh internasional yang bisa menghindari pajak luar negeri. Mereka dengan diam-diam memindahkan uang dan aset mereka keluar dari pantauan otoritas pajak dan penegak hukum negerinya (Kompas.com, 11/10/2021). Banyak dari mereka menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan hartanya. Sebesar 32 triliun dollar harta disembunyikan dari pajak, belum yang termasuk barang berharga non moneter seperti barang seni dan real estate (detikFinance, 02/10/2021). Jumlah yang sungguh fantastis dibandingkan APBN Indonesia tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.954,5 triliun.

 

Kedua dokumen tersebut mengajak kita untuk membuka mata terhadap bobroknya sistem ekonomi kapitalis yang tengah diterapkan saat ini. Lebih tepatnya terkait dengan cacat bawaan sistem ekonomi kapitalis itu sendiri, diantaranya;

1. Konsep kebebasan kepemilikan. Setiap orang dalam sistem ini berhak memiliki apapun yang bisa ia beli. Akibatnya sumber daya yang seharusnya bisa dinikmati oleh segenap rakyat, justru dikuasai oleh individu-individu pemilik modal.

2. Keberpihakan sistem ekonomi kapitalis terhadap para pemilik modal. Di beberapa negara maju dunia, rata-rata pajak perusahaan besar turun setiap tahunnya. Artinya perusahaan besar justru menyumbang pajak dalam jumlah yang semakin sedikit setiap tahunnya (Elpais.com, 05/10/2021). Ini jelas memperlihatkan ketidakberpihakan sistem kapitalis terhadap rakyat.

3. Lingkaran setan perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Hal ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa, hanya menjadi alat untuk mengeruk kekayaan dan mengokohkan kekuasaannya. Slogan orang bijak taat pajak hanya berlaku bagi rakyat, bukan bagi konglomerat.

 

Walhasil, beribu temuan tentang ulah para konglomerat untuk menghindari pajak, tidak memiliki arti apa-apa tanpa adanya tindak lanjut dari sistem yang ada saat ini. Allah SWT berfirman dalam Alquran yang artinya “Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan Kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu” (QS. Al-Mu’minun : 71). Hanya sistem Islam saja yang mampu menutup jalan-jalan monopoli kekayaan, disamping juga memberi tindakan tegas pada para penguasa dan pengusaha yang senantiasa mengkhianati harta rakyat.

 

Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan terdiri atas kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Individu haram menguasai harta yang menjadi kepemilikan umum seperti barang tambang, sungai, danau, laut, jalan raya, dan sebagainya. Adapun terkait dengan sumber pemasukan negara, Islam menetapkan adanya pos-pos pemasukan semisal fai, kharaj, jizyah, usyr, rampasan perang, harta waris yang tidak ada ahli warisnya. Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan negara. Pajak hanya diberlakukan sewaktu-waktu dan ditarik hanya dari kaum muslim yang kaya.

 

Aturan-aturan yang tertera didalam Islam ditetapkan bukan berdasarkan kompromi dari berbagai kepentingan manusia, termasuk para penguasa dan pengusaha. Hanya Allah yang punya wewenang dalam membuat aturan kehidupan manusia di segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Maka, kebijakan dalam Islam harus berlandaskan kepada dalil-dalil syariat, sehingga mampu mencegah masuknya kepentingan-kepentingan tertentu yang bisa berakibat munculnya kezhaliman terhadap yang lain. Dunia akan menjadi jauh lebih indah, jika Islam dapat diterapkan saat ini.

 

Terkait dengan hal tersebut, sungguh Allah SWT telah berjanji dalam QS. Al-A’raf : 96, yang artinya, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,…”

 

Wallahu A’lam bis Shawwab