Korupsi Terus Menggurita di Sistem Sekuler

Spread the love

Oleh: Eka Putry Azzuhra

MuslimahTimes.com— Salah satu permasalahan di bumi pertiwi yang tak kunjung usai adalah kasus korupsi. Kesulitan dalam menghindari kasus ini tentu menyisakan tanda tanya? Siapa yang bertanggung jawab terhadap berulangnya kasus ini, KPK yang belum maksimal dalam bekerja atau memang individu yang memiliki mental koruptor?

Sebagaimana dilansir dari website news.detik.com bahwa selama 2 tahun terakhir tingkat kasus korupsi di Indonesia meningkat, hal ini menurut penilaian publik sebesar 60%. Survei ini dilakukan pada 1200 responden menggunakan kontak pada telepon, bahkan menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) isu korupsi berada di urutan pertama dari 6 kategori lainnya. Fakta ini salah satu bukti yang menunjukkan pandangan masyarakat bahwa korupsi memang menjadi problem besar bangsa.

Masyarakat pun dibuat kebingungan dengan ditunjuknya Emier Moeis sebagai salah satu Komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (BUMN) yang mana dikutip dari laman kompas.com bahwa beliau adalah mantan terpidana kasus korupsi yang pernah terjerat kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik uap (PLTU) di Tarahan, Lampung pada 2004 saat menjadi anggota DPR. Ia divonis 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta karena terbukti menerima suap senilai 357.000 dolar AS pada 2014.
Hal ini juga masih menyisakan tanda tanya, apakah jutaan penduduk di Indonesia yang menyimpan ribuan para intelektual cerdas tidak ada satu pun dari mereka yang layak dan mumpuni menjadi komisaris, sehingga harus menunjuk seseorang yang pernah berstatus sebagai tersangka?

Apabila permasalahan korupsi ini terus dirunut hingga akarnya, maka akan banyak sekali tampak penyebab menjamurnya kasus korupsi. Pertama, sebagian orang yang memiliki gaya hidup hedonis, lalu mendapatkan posisi strategis maka berpeluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, kadangkala kesempatan juga menjadi peluang sehingga para pelakunya terjebak pada perilaku kotor ini. Ketiga, lemahnya jeratan hukum yang ditimpakan kepada para tersangka korupsi.

Ketiga hal tersebut di atas, apabila ditarik benang merahnya, maka akan didapati bahwa langgengnya kasus korupsi karena adanya penerapan sistem sekuler yang menangunginya. Individu yang hedonis terbentuk dari lemahnya pendidikan di sistem sekuler dalam mencetak intelektual yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Hal ini karena pendidikan terlalu banyak menuntut pada penguasaan materi dan memberikan porsi yang sedikit pada penanaman karakter. Ditambah lagi dengan kehidupan sekuler yang diterapkan, selalu memprioritaskan materi di atas segalanya. Seolah, tak bisa hidup tanpa adanya materi. Kesempatan untuk melakukan tindak korupsi menunjukkan lemahnya pengontrolan pada setiap instansi. Seharusnya, jika pengontrolan ketat dilakukan maka tidak ada satu jengkal pun kesempatan untuk berbuat demikian. Terakhir, lemahnya jeratan hukum juga memicu kasus korupsi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sistem sekuler ‘sangat ramah’ terhadap koruptor. Bahkan, tak jarang koruptor mendapatkan fasilitas lebih dibandingkan para napi lainnya. Misalnya, mendapatkan pengurangan masa tahanan dan lain-lain. Maka, hal ini tentu belum cukup membuat mereka jera.

Permasalahan di atas bisa terselesaikan secara tuntas apabila Islam menjadi aturan dan pedoman dalam hidup dan menjadi hukum yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Islam, memiliki tindak preventif dan kuratif. Dalam hal preventif, Islam memiliki 3 pilar. Pertama, ketakwaan individu, kedua, kontrol masyarakat. Ketiga, negara yang menerapkan hukum. Dalam kehidupan Islam, masyarakat akan selalu dimotivasi untuk meningkatkan ketakwaan agar tidak terjebak pada perilaku yang buruk, sedangkan kontrol masyarkat berperan penting agar kehidupan Islam bisa berjalan semestinya. Dan negara yang menerapkan hukum menjadi perisaI terbaik agar hukum Islam bisa terlindungi.

Adapun langkah kuratif bagi tindak pidana korupsi adalah dijerat dengan hukum yang menjerakan. Jika pelakunya adalah penegak hukum itu sendiri, akan dikenakan sanksi yang menjerakan. Sanksi ta’zir bagi para koruptor beragam tergantung dari tingkat kejahatannya. Mulai dari nasihat, penjara, denda, pengumuman ke masyarakat, cambuk, hingga hukuman mati. Maka dari itu, satu-satunya pilihan terbaik bagi pemberantasan kasus korupsi dan solusi atas segala permasalahan adalah dengan mengembalikan kejayaan Islam yang dengannya hukum-hukum i
Islam dapat diterapkan secara komprehensif. Wallahu a’lam.