Mampukah UMKM Menjadi Ujung Tombak Perekonomian?

Spread the love

Oleh : NS. Rahayu

(Pengamat Masalah Sosial)

 

#MuslimahTimes — Pembicaraan mengenai UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menjadi sorotan tajam sistemik saat ini. Pasalnya usaha UMKM ini, sangat tangguh menghadapi goncangan apapun, sehingga mampu bertahan meski ada hempasan pandemi Covid-19 yang membuat kolaps perekonomian nasional maupun dunia.

Di tengah keterpurukan ekonomi pasca serangan wabah Covid-19 di Indonesia, ternyata UMKM mampu bertahan hidup, bahkan berkembang pesat. Tekanan ekonomi dampak dari salah kelola perekonomian plus pandemi yang belum nampak usai, membuat masyarakat berfikir keras agar mampu menopang ekonomi keluarga. Caranya membuka usaha mandiri.

Tak heran jika perekonomian negara merintih karena roda perekonomian melambat dan hampir berhenti, justru roda perekonomian di tengah masyarakat berupa UMKM mengeliat dan terus terbangun. Hal ini menjadi daya pikat negara untuk menjadikan UMKM sebagai ujung tombak perekonomian.

Digelontorkanlah bantuan-bantuan untuk UMKM agar bisa lebih besar dan maju. Hal ini bisa juga sebagai pemikat lahirnya UMKM-UMKM baru di tengah masyarakat. Selain masyarakat bisa hidup mandiri sekaligus mampu menggerakkan perekonomian.

Dilansir dari Kompas.com ( 26/5/2021) : Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa tengah mengusahakan pembangunan lapak UMKM di seluruh kelurahan di Madiun. Pembangunan sebagai penunjang program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat. Maidi menambahkan bahwa pembangunan lapak UMKM akan memberikan kesempatan bagi pedagang kecil untuk mengembangkan usahanya.

UMKM Sebagai Ujung Tombak Perbaikan Ekonomi

 

Menggeliatnya perkembangan UMKM ternyata jadi daya pikat untuk dijadikan ujung tombak perbaikan ekonomi, baik daerah, nasional bahkan negara. Dalam hal ini masyarakat dilepas begitu saja untuk bertahan dalam kondisi ekonomi kolaps. Berkembangnya UMKM pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk lepas tangan.

Kebijakan-kebijakan pro UMKM yang digelontorkan semata untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Sekaligus mampu merangsang berdirinya UMKM baru yang bisa menjadi pendapatan bagi negara.

Makin nampak wajah asli sistem kapitalisme, setiap bantuan diberikan ada nilai manfaat yang dihitung. Bukan murni bantuan sebagai bentuk tanggung jawab negara pada pengurusan rakyat. Dan yang lebih membahayakan adalah bisa memalingkan umat dari berfikir yang jernih atas penerapan sistem yang salah yaitu kapitalisme.

Masyarakat dijadikan korban dalam solusi masalah ekonomi kapitalisme. Pengurusan permasalahan ekonomi adalah tugas negara. Adanya UMKM justru mengalihkan beban tanggung jawab ada pada rakyat.

Keterpurukan ekonomi terjadi buah penerapan sistem ekonomi kapitalis yang ditopang oleh sektor ekonomi non riil dan praktek ribawi, di mana penguasaan kepemilikan hanya dikuasai oleh segelintir pemilik modal. Maka harus ada perombakan sistem ekonomi.

Menggerakkan sektor UMKM tidak bisa menjadi solusi tuntas permasalahan keterpurukan ekonomi, karena akar permasalahan yang menimbulkan ekonomi kolaps ada pada sistem kapitalisme itu sendiri.

Solusi Islam Memperbaiki Ekonomi

Berbeda dengan sistem Islam dalam mensolusi kondisi perekonomian yang sulit bahkan ketika terjadi resesi. Saat kegemilangan Islam dalam kekhilafahan dengan pemimpin yang disebut khalifah. Islam telah memiliki mekanisme berdasarkan hukum Allah SWT, ketika diterapkan akan memberi kebaikan bagi semesta alam.

Khilafah akan selalu mengontrol kondisi rakyatnya dan segala urusannya. Hal itu disebabkan bentuk tanggung jawabnya atas amanah kepemimpinan yang diembannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW; “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Khilafah akan mendetili setiap permasalahan, seperti jatuhnya keterpurukan perekonomian. Ada akibat pasti ada sebab. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan atas harta diatur dengan jelas, sehingga tidak boleh aset-aset kepemilikan umum yang hasilnya dapat dipergunakan untuk rakyat, justru dikusai oleh korporasi asing dan aseng.

Islam melarang privatisasi aset-aset milik umum, kekayaan alam dan SDA. Khilafah hanya berperan sebagai pengelola saja, adapun hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan rakyat dan penopang perekonomian. Karena khilafah bertanggung jawab atas urusan rakyat dan pemenuhannya, termasuk kebutuhan hidupnya ketika ada keterpurukan ekonomi bahkan jika terjadi resesi.

Darimana harta didapat? Tentu saja dari aset-aset milik umum, hasil kekayaan alam maupun SDA yang dikelola secara benar. Dibandingkan hasil pemasukan dari UMKM, pengelolaan harta bersama ini jauh lebih besar nilai materi dan hilafah akan berupaya secara maksimal demi menyejahterakan rakyatnya, bukan sebaliknya.

Penerapan sistem Islam dengan aturan Pencipta kehidupan, justru mampu menjamin  baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur bagi seluruh warga negaranya. Wallahu’alam bishawab.