Menakar Efektivitas Sepekan PPKM Darurat

Spread the love

Oleh. Eni Imami, S.Si (Pendidik, Pegiat Literasi)

Muslimahtimes.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Se-Jawa-Bali sudah sepekan lebih berjalan. Namun, tampaknya belum mampu mengurai kedaruratan keadaan. Kasus Covid-19 dan kematian harian terus meningkat. Fasilitas kesehatan dan rumah sakit rujukan nyaris penuh dan kolaps. Tenaga kesehatan pun banyak yang berguguran.

Kasus Covid-19 di Indonesia terus mencetak rekor. Pada Kamis (15/7) terdapat 56.757 kasus baru, kini totalnya mencapai 2.726.803 kasus. Kalangan Epidemiolog meyakini kasusnya lebih dari itu, bahkan Indonesia disebut sebagai episentrum penularan Covid-19 tidak hanya di Asia namun di dunia. Lantas masihkah ada harapan PPKM Darurat mampu mengurai persoalan?

//Menakar Efektivitas PPKM Darurat//

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, menilai pelaksanaan PPKM Darurat sepekan ini belum berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Ia melihat dari pertumbuhan kasus atau Growth rate yang meningkat dari 38,3% pada 3 Juli menjadi 45,4% pada 9 Juli, dan angka reproduksi Covid-19 pada 3 Juli 1,37 meningkat menjadi 1,4 pada 9 Juli 2021.(news.detik.com, 11/7/2021)

Jumlah testing dan tracing selama PPKM Darurat juga masih minim. Targetnya mencapai 400 ribu per hari, namun realitanya belum mencapai 200 per hari. Menurut Dicky, ini berbahaya karena menyebabkan kasus dan kematian buruk. Dicky menyarankan testing harus ditingkatkan sedikitnya 500-1 juta orang per hari.

Selain itu, efektivitas PPKM Darurat juga dapat dinilai dari tingkat mobilitas masyarakat. Benar jalanan tampak lengang, namun penurunan mobilitas belum memenuhi target yang dicanangkan. Target keberhasilan PPKM Darurat ketika mobilitas masyarakat turun 50 persen. Sementara ini masih turun 30 persen.

Pelanggaran aturan juga terjadi di berbagai wilayah, salah satunya di Bandung. Hasil evaluasi sepekan PPKM Darurat, tercatat labih dari 7.000 pelanggaran, yakni 6.083 pelanggaran perorangan dan 1.623 pelanggaran pelaku usaha. Jenis pelanggaran perorangan seperti tidak memakai masker, tidak membawa surat hasil swab negatif saat ke luar kota. Sedangkan pelanggaran pelaku usaha meliputi melanggar aturan jam operasional, tidak menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan termogun. (bbc.com, 14/7/2021)

Melihat fakta demikian, seolah menjawab keraguan banyak pihak terkait kebijakan yang dipilih pemerintah. Sebelum PPKM Darurat ini diberlakukan, banyak pakar menganggap bahwa PPKM bukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi kegentingan dan ledakan Covid-19. Beberapa pihak justru menyarankan pemerintah melakukan penguncian wilayah atau lockdown. Namun, lagi-lagi demi kepentingan ekonomi, pemerintah memilih opsi lain.

Tidak efektifnya PPKM Darurat bukan semata abainya atau minim edukasi pada masyarakat, tetapi juga inkonsisten dari pemerintah. Bahkan ada yang menilai PPKM Darurat hanya bagus di atas kertas, namun buruk dalam implementasi. Kebijakan hanya berganti nama tanpa perubahan konsep dari kebijakan sebelum-sebelumnya yang dinilai gagal menekan laju Covid-19.

Inilah gambaran pemerintah yang berpijak pada sistem Kapitalisme. Kepentingan ekonomi dikedepankan meski dalam kondisi pandemi, harusnya setiap kebijakan diambil demi keselamatan jiwa rakyat. Andai sejak awal disikapi dengan tegas, mengunci akses dari negara luar yang terpapar wabah, melakukan pemetaan wilayah yang terdampak wabah, mungkin kondisi tidak akan separah ini. Nasi sudah menjadi bubur, namun pemerintah masih saja mengambil kebijakan setengah hati hingga puluhan ribu rakyatnya mati.

Melihat ketidakefektifan PPKM Darurat, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) merekomendasikan agar pemerintah menerapkan kebijakan ‘lockdown’ regional. Senada dengan hal itu, untuk menghadapi kemungkinan terburuk, Epidemiolog Tri Yunis Miko Wahyono menyarankan pemerintah mengambil kebijakan yang lebih ketat dari PPKM Darurat. Menurutnya, lockdown bisa menjadi pilihan. Dimana tidak ada aktivitas apapun untuk menurunkan prevelensi dalam jangka waktu tertentu. Namun, negara harus bersepakat dengan ilmuwan dan pebisnis untuk menentukan indikator lockdown agar tidak menimbulkan pukulan berat di tengah masyarakat. (bbc.com, 15/7/2021)

//Karantina Wilayah, Solusi Kongkrit//

Islam menetapkan, keberadaan pemimpin adalah raa’in (pengatur) bagi urusan rakyatnya, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Keselamatan jiwa rakyat menjadi tanggung jawabnya. Dalam sistem Islam, keselamatan jiwa manusia adalah prioritas. Jangankan jutaan jiwa melayang, satu jiwa saja sangat berarti. Sebagaimana sabda Nabi Saw, “Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang Mukmin tanpa hak.” (HR. An-Nasa’I dan At-Tirmidzi)

Seorang muslim sebagai pemimpin akan bersungguh-sungguh menjalankan amanah disertai dengan ketakwaan. Menjadikan syari’at Islam sebagai rujukan atas setiap persoalan. Termasuk dalam menghadapi situasi pandemi.

Lockdown atau karantina wilayah sudah ada dalam sistem Islam. Menjadi langkah strategis untuk mengatasi pandemi. Sesuai sabda Nabi Saw, “Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat, maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu, maka janganlah keluar.” (HR Imam Muslim)

Berdasarkan hadist tersebut, konsep karantina wilayah dalam sistem Islam fokus pada penyelamatan jiwa manusia. Wilayah yang terpapar wabah harus dikunci atau diisolasi agar wabah tidak tersebar. Selain itu, aspek kesehatan ditopang penuh untuk melakukan pengobatan maksimal. Selama masa isolasi kebutuhan mereka dijamin penuh oleh negara. Sehingga mereka fokus untuk penyembuhan dan tidak keluar wilayah demi mencari nafkah. Sedangkan penduduk diluar wabah tetap beraktifitas seperti biasa, dengan catatan tidak boleh masuk ke wilayah yang terkena wabah.

Dengan pemetaan wilayah yang jelas maka dalam jangka waktu tertentu fokus penyelesaian wabah dapat dilakukan. Dengan demikian, aspek kesehatan terselamatkan, aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan normal. Adapun korban yang berjatuhan akibat wabah tak akan sampai jutaan jiwa seperti saat ini.

Hingga saat ini, negeri dengan mayoritas penduduk muslim tidak menjadikan syari’at Islam sebagai solusi atas segala persoalan. Lebih memilih solusi buatan manusia, terlebih berbijak pada sistem Kapitalisme yang orientasi pada materi, untung dan rugi. Paradigma berpikir sekuler yang ditanamkan oleh sistem ini menjadikan manusia alpha pada agama dan akhirat. Hingga mudah melakukan kezaliman pada rakyat.

Sungguh, persoalan demi persoalan yang terjadi saat ini harus segera disadari dan diakhiri. Dengan mencampakkan sistem Kapitalisme dan kembali pada sistem Islam. Karena Islam satu-satunya sistem yang akan membawa kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyat.  Allahu a’lam