Minyak Goreng Murah Bikin Rakyat Latah

Spread the love

Oleh. Eri

(Pemerhati Masyarakat)

MuslimahTimes.com – Melonjaknya harga minyak goreng di akhir tahun 2021 membawa dampak signifikan. Perekonomian masyarakat ke bawah semakin lesu. Beban hidup semakin berat. Menimbulkan rasa cemas yang berlebihan, membuat kepanikan di tengah-tengah masyarakat.

Kepanikan rakyat didorong setelah prediksi penurunan harga oleh pemerintah di awal tahun tidak terjadi. Sebaliknya, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga termasuk minyak goreng kemasan sederhana menyentuh Rp18.500 per liter pada 3 Januari 2022. (solopos.com)

Langkah praktis pun diambil pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng. Menetapkan satu harga dengan mengeluarkan dana sebesar Rp7,6 triliun untuk menyebar minyak goreng seharga Rp14.000 per liter ke seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut membuat warga berbondong-bondong pergi ke supermarket demi memborong minyak goreng. Luar biasa, persediaan minyak goreng di ritel modern langsung ludes kurang dari 24 jam. (cnnindonesia.com 22/1/22)

Subsidi dan operasi pasar selalu menjadi andalan pemerintah. Di saat barang komoditas mahal, operasi pasar seakan menjadi solusinya. Padahal operasi yang dilakukan hanya menurunkan harga sesaat, tidak benar-benar menstabilkan harga. Kedua opsi kebijakan yang diambil pemerintah sama sekali tidak menuntaskan masalah.

Latah panic buying yang dialami masyarakat adalah akibat tidak ada kepastian dan jaminan di masa depan. Fenomena ini membuktikan masyarakat bergerak sendiri mencari solusi. Masyarakat dipaksa untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasilnya terjadi kekacauan dan kelangkaan barang-barang pangan.

Sangat wajar, dalam kapitalisme memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat bukanlah prioritas utama pemerintah. Namun, lebih mengutamakan kepentingan para pengusaha, khususnya di sektor industri dan investasi. Kebijakan yang diterapkan tidak jauh dari perputaran ekonomi para pengusaha. Mereka sibuk menggelar karpet merah dan menyediakan segala fasilitas mewah, yang ‘katanya‘ demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Buruknya kinerja pemerintah dalam mengatur kebijakan pangan menjadi bencana. Tidak tercapainya ketahanan pangan, ketidakstabilan harga hingga tidak terwujudnya kesejahteraan para pekerja terutama sektor pertanian. Semua tidak terlepas dari sistem ekonomi kapitalisme yang menghasilkan berbagai macam keburukan. Di sisi lain, negeri ini kaya dengan sumber daya alam dan menjadi raja ekspor sawit dunia. Sungguh heran bila pengaruh pasar global selalu menjadi alasan kenaikan harga. Hal ini disebabkan meningkatnya harga crude palm oil (CPO). Tidak dapat dielak, pemerintah selalu gagap dalam menghadapi permasalahan ini. Adanya permainan kartel atau mafia akibat hilangnya peran negara. Maka dari itu, korporasi dengan mudah menguasai perdagangan.

Dalam Islam, negara wajib menjamin setiap kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara sempurna. Kebutuhan dasar meliputi pangan, papan, dan sandang. Baitul Mal menjadi tempat yang mengatur keuangan negara dan menjamin kebutuhan rakyat. Negara juga wajib menyediakan keamanan, pengobatan dan pendidikan untuk seluruh rakyat. Tidak ada perbedaan antara Muslim dan nonmuslim (kafir dzimmi) baik orang kaya atau orang miskin.

Sistem pemerintahan Islam merupakan sistem yang mengurusi urusan umat. Para pemimpin memiliki visi misi kepemimpinan yang dilandasi keimanan kepada Allah. Tidak berpihak kepada korporasi. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan hanya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Langkah-langkah konkret perlu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan bahan pangan. Pertama, mendorong maksimal produksi dalam negeri. Mengelola lahan pertanian secara optimal dengan dukungan sains dan teknologi. Diharapkan program ini mampu memperbanyak cadangan bahan pangan.

Kedua, mengatur distribusi secara merata terutama saat ketersediaan bahan menipis. Dengan ini, kenaikan harga dapat dihindari. Ketiga, membiasakan hidup sederhana, agar masyarakat tidak perlu membeli kebutuhan secara berlebihan. Negara juga memberikan jaminan rasa aman. Termasuk ketersediaan bahan pangan di pasaran.

Islam mempunyai sistem pemerintahan yang jauh berbeda dengan kapitalisme. Sistem yang telah berdiri lebih dari 13 abad, mampu mengatasi berbagai masalah. Sistem pemerintahan Islam dalam bingkai Khilafah, mempunyai konsep sempurna untuk membangun kedaulatan pangan. Sebab peran sentral pengaturan seluruh kehidupan umat berada di tangan Khilafah.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. ” (HR Muslim dan Ahmad)

Meri’ayah (mengurusi) urusan umat merupakan tanggung jawab negara. Secara praktis, Khilafah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Semua siklus perdagangan dan pengaturan di bawah pengawasan Khilafah. Jika negara menjalankan sistem ekonomi Islam, niscaya mencegah terjadinya gejolak berbagai harga kebutuhan pangan.

Islam lah satu-satunya solusi yang mampu mengatasi persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok sehingga menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Maka wajib bagi kaum Muslim untuk meninggalkan sistem rusak ini dan mengambil Islam sebagai solusi serta sistem kehidupan.

Waallahu a’lam bis shawwab.