Penghapusan Red List untuk Kepentingan Siapa?

red list
Spread the love

Oleh: Eri
(Pemerhati Masyarakat)

MuslimahTimes–Memiliki ribuan pulau, keragaman budaya dan bahasa menjadi daya tarik para pelancong untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisatanya. Kekayaan alam yang beragam tak perlu diragukan lagi keindahannya. Sangat pas untuk memanjakan mata bagi mereka yang ingin berlibur.

Dilansir dari kompas.com, Indonesia mendapatkan predikat nomor satu tujuan wisata favorit di dunia 2019 versi CNTraveler. Terutama di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi tujuan teratas karena pantai dan candinya. Hal ini terbukti jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung sebanyak 11,6 juta pada 2019. Tak heran, besarnya jumlah tersebut turut menyumbangkan pendapatan negara, realisasi devisa mencapai Rp 280 triliun tahun 2019.

Tak dimungkiri, pandemi membawa dampak negatif bagi sektor pariwisata. Penyusutan devisa terjadi akibat anjloknya kunjungan wisatawan mancanegara. Tidak hanya devisa yang berdampak, tapi jutaan pekerja juga terancam kehilangan pendapatan atau pekerjaannya. Untuk itu, pemerintah terus berupaya memulihkan sektor pariwisata.

Dalam pertemuan tinggi di Sidang Majelis Umum PBB ke 76, New York, AS, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, meminta petinggi negara sahabat untuk menghapus Indonesia dari daftar merah perjalanan (cnbcindonesia.com 26/9/21).

Melihat kondisi covid-19 yang diklaim sudah membaik, ditambah program vaksinasi yang masih berjalan dan aturan ketat prokes masih diberlakukan. Sehingga positivity rate di Indonesia jauh lebih baik yang berada di bawah rata-rata 2% dari standar WHO. Dengan menghapus Indonesia dari daftar merah, diharapkan sektor pariwisata kembali bergairah lagi. Sektor ini secara tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat setempat. Diharapkan dengan membuka kembali sektor pariwisata dapat menggerakkan roda perekonomian daerah. Jikalau sektor pariwisata dibuka, akankah menyelamatkan ekonomi rakyat? Lantas untuk kepentingan siapa?

Perekonomian menjadi alasan utama pemerintah membuka kembali sektor pariwisata. Jika diperhatikan, keputusan tersebut terlalu terburu-buru, tanpa melihat kondisi sudah bebas Covid-19 atau belum. Pembukaan tempat wisata di saat pandemi belum usai memiliki risiko besar. Badai Covid-19 bisa kembali terjadi dan kemungkinan varian baru bisa masuk ke Indonesia. Jangan sampai mengorbankan nyawa rakyat demi menyelamatkan ekonomi.

Alih-alih menggerakkan roda perekonomian rakyat sekitar, justru pariwisata hanya memberi keuntungan bagi para pengusaha kelas kakap. Wajar, sebab tempat-tempat pariwisata banyak dikelola swasta. Bila tidak segera dibuka, akan menambah beban kerugian yang makin besar. Sedangkan rakyat kecil tidak mampu berbuat banyak akibat modal tipis untuk bersaing dengan pengusaha besar. Selain itu, mereka kesulitan membuka usaha di tempat pariwisata karena bentrok dengan kebijakan berlapis yang diterapkan. Inikah yang dinamakan untuk rakyat?

Seharusnya pemerintah lebih fokus menangani Covid-19 secara tuntas. Perekonomian tidak akan bergerak normal bila virus masih menghantui masyarakat. Semua kebijakan tidak membawa dampak positif, melainkan menambah masalah baru yang membebani rakyat maupun pemerintah. Sulit bagi ekonomi neoliberal mengutamakan kepentingan rakyat. Sudah menjadi tabiat kapitalisme meraup materi sebanyak mungkin. Hal ini bukan rahasia lagi, setiap kebijakan selalu memihak para kapitalis. Sinyal negara korporatokrasi makin kuat, saat pemerintah lemah di hadapan korporasi. Perannya bergeser menjadi regulator untuk kepentingan korporasi. Alhasil, rakyat kian menderita. Kesejahteraan menjadi perkara mustahil bila dikelola sistem berbasis untung rugi. Selalu rakyat yang menjadi korban. Maka penting untuk memilih pemimpin dengan standar apa ia memutuskan kebijakan tanpa mengorbankan rakyat.

Pemimpin yang dalam pemerintahan Islam akan menerapkan hukum Syara’ dalam mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga, tidak ada lagi rakyat yang sengsara. Indonesia adalah negeri yang kaya sumber daya alam. Keragaman dan keindahan alamnya adalah karunia Allah subhanallahu wa ta’ala. Tadabur alam yang dilakukan untuk memahami makna kekuasaan dan kebesaran Sang Pencipta sehingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat. Aktivitas wisata Islam berbeda dengan negara korporatokrasi. Islam juga menjadikan wisata sebagai sarana dakwah menyebarkan Islam, bukan meraup rupiah demi devisa negara.

Sumber pendapatan negara diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam, harta fa’i dan sedekah. SDA yang melimpah haram dikuasai individu atau asing. Negara sebagai wakil umat wajib mengelola SDA untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi umat. Sedangkan korporatokrasi menggenjot pariwisata sebagai tumpuan devisa dan meningkatkan ekonomi walau melanggar hukum Syara’.

Sulit mengoptimalkan fungsi pariwisata dalam sistem kapitalisme. Jangankan untuk berdakwah, pengelolaannya saja berbasis bisnis. Dibutuhkan langkah revolusi total terhadap paradigma dan pengelolaan pariwisata. Hanya sistem pemerintahan yang berbasis Islam kafah yang mampu memfungsikan pariwisata sebagai syiar agama Islam.

Waallahu a’lam bis shawwab.