Oleh. Meitya Rahma
MuslimahTimes.com – Pilpres masih tahun 2024, namun seperti sudah mendekati masa-masa pemilu. Geliat perpolitikan tetap eksis walau pandemi masih menghantui negeri ini. Di kota-kota besar sudah terpampang baliho-baliho ataupun bendera-bendera bergambar capres, bahkan cawapres. Di Surabaya misalnya, berkibar bendera dengan warna dasar merah menampilkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Ganjar dan Puan diketahui sama-sama digadang bakal maju di pilpres 2024. Bendera merah berukuran 50×40 cm banyak ditemukan di flyover Pasar Kembang hingga kawasan Jembatan Merah Plaza. Bendera kedua elite PDIP itu dipasang oleh DPD Laskar Ganjar Puan (LGP) Jawa Timur (detik.com, 5/2/22). Menurut ketua DPD LGP Jatim, Saleh Ismail Mukadar, ini merupakan suara relawan yang menginginkan Pak Ganjar dan Mbak Puan maju dalam Pilpres 2024. (Detik.com,5/2/22)
Sedangkan di Blora, Jawa Tengah sejumlah warga Blora yang tergabung dalam jaringan petani dan peternak mendeklarasikan dukungan Kepada Capres Gus Muhaimin Iskandar. Para pendukung cak Min menggunakan spanduk yang bertuliskan Gus Muhaimin Iskandar sebagai presiden harapan petani. (kompas,.com,5/2/22)
Luar biasa, mereka sudah menyiapkan para relawan yang akan membantu kampanye para Capres dan Cawapres. Dalam pesta demokasi selain butuh biaya, juga butuh pendukung untuk mendulang suara demi sukses pemilu. Seperti laskar pendukung yang bergabung dalam Laskar Ganjar Puan. Alasan mereka memasangkan Ganjar-Puan menurut LGP Jatim agar tak terjadi gesekan dari bawah, antara kubu Puan dan Ganjar.
Founder lembaga survei Kedai KOPI Hendri Satrio menilai bendera bergambar Ganjar-Puan di Surabaya adalah jawaban atas kekhawatiran bahwa internal PDIP pecah. Kekhawatiran ini dikarenakan Puan dan Ganjar sama-sama maju dalam pilpres 2024. Usulan memasangkan Ganjar-Puan hanya sebatas usaha meminimalisasi perpecahan di kalangan internal PDIP. Menurut Hendri, ‘duet‘ Ganjar-Puan itu sebagai langkah yang berani. Karena pendukung Puan belum tentu mau jagoannya berpasangan dengan Ganjar, begitu juga sebaliknya. (Detik.com,5/2/22)
Menurut hasil survei Kedai KOPI, jika PDIP mengusung calon sendiri, maka PDIP tidak masuk 2 besar, bahkan bisa saja tidak masuk 3 besar. Jadi, kalau dipaksakan, mereka berduet, maka pasangan ini akan kalah. Lebih parah lagi, akan jadi makanan empuk lawan partai koalisi lainnya. (Detik.com,5/2/22)
Begitu juga dengan pendukung Cak Imin, pastinya ada harapan-harapan ke depan ketika Muhaimin Iskandar berhasil menjadi presiden 2024-2029. Seperti para pendukungnya di Blora Jawa Tengah, yang berharap agar bisa memprioritaskan peternakan dan pertanian yang ada di Indonesia. Namun, pertanyaan yang logis adalah semangatnya para pendukung ini apakah sebanding dengan semangatnya orang yang didukung (capresnya). Ketika yang di dukung sudah berhasil berkuasa, apakah kemudian dia akan memenuhi janji para pendukungnya? Lalu, dengan koalisi Puan-Ganjar, yang dinilai ada plus minusnya. Jika koalisi terjadi, maka PDIP tidak masuk 3 besar. Tapi jika tidak terjadi koalisi akan timbul perpecahan. Partai pun menghadapi pilihan yang sulit. Semua ini mereka lakukan adalah untuk meraih kekuasaan. Setelah mereka dapatkan kekuasaan itu, mereka akan lupa dengan janji yang mereka ucapkan pada saat kampanye. Para pengusung dan pendukung mulai kecewa. Banyakkah yang seperti ini? Jawabannya, banyak.
Dalam sistem demokrasi, kampanye merupakan ajang meraup suara sebesar-besarnya, dengan cara membuat janji-janji bagi para pendukungnya. Walaupun tak tahu nantinya apakah orang yang didukung ini menepati janjinya ataukah tidak. Dalam kampanye di sistilem demokrasi ini, koalisi juga dijadikan cara ampuh untuk mendapatkan dukungan suara. Kekecewaan para pendukung masing-masing adalah ketika jagonya berhasil ke tampuk kekuasaaan, namun lupa dengan para pendukung dan juga para pendukung koalisinya. Memang begitulah demokrasi negeri ini. Ketika kampanye obral janji ke sana ke mari. Begitu sudah jadi penguasa, pura-pura lupa dengan janjinya.
Janji dengan rakyat kecil terkadang dilupakan. Berbeda halnya dengan janji kepada para para kapital. Ketika seseorang sudah berhasil ke tampuk kekuasaan, maka ia tidak akan berani mengelak dengan janjinya. Jika mengelak siap-siap saja dia diturunkan dari kekuasaannya. Para pemodal atau kapital inilah yang biasa menjadi sponsor para calon penguasa.
Di sistem kapitalis, meraih tampuk kekuasaan membutuhkan dana yang tak sedikit. Alih-alih kemampuan yang ditunjukkan, asal punya modal dan pendukung ini sudah cukup. Urusan kemampuan untuk memimpin, kapabilitas sebagai pemimpin ini urusan belakang. Maka pemimpin yang dihasilkan mayoritas tidak amanah dengan jabatannya. Penguasa yang harusnya menjadi raa’in dan junnah (perisai dan pelindung) umat. Tetapi pada kenyataannya tidak bisa menjadi perisainya umat. Berbagai kebijakan yang tertuang dalam undang-undang, Perpres, Perpu, dll yang dihasilkan tidak mencerminkan bahwa penguasa menjadi pelindung umat.
Persiapan pemilu 2024 sudah dipersiapkan masing-masing partai yang mencalonkan. Dipersiapkan juga para pendukung-pendukungnya. Namun, apakah mereka sudah mempersiapkan program kerja, target apa yang harus dilakukan untuk kemajuan negeri. Apakah masing-masing calon sudah mempersiapkan seperti ini? Atau hanya mempersiapkan bagaimana meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya. Beginilah penguasa di sistem kapitalis. Kepentingan pribadi diprioritaskan dan diupayakan. Begitu kepentingan rakyat, mereka akan mengabaikannya.
Andai para penguasa tahu bahwa menjadi penguasa bukan sekadar mendapat dukungan demi mendapat jabatan saja. Namun, yang perlu direnungkan adalah bagaimana menjadi penguasa yang amanah. Karena sejatinya pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia memimpin. Terlebih lagi seorang pemimpin negara, yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Penguasa adalah perisai dan pelindung umat. Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Pemimpin yang digambarkan dalam hadis itu adalah yang bisa meluruskan jika ada yang berbuat salah, dia juga tidak berbuat zalim. Pemimpin tidak membiarkan rakyatnya terlilit berbagai kesulitan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Penguasa juga tidak membiarkan rakyatnya miskin dan lapar. Penguasa tidak boleh membiarkan para pemilik modal menguasai kekayaan alam negara. Penguasa pun harus melindungi rakyat seperti perisai yang melindungi. Penguasa juga harus bisa mengayomi dalam segala aspek kehidupan.
Pemimpin seperti yang digambarkan dalam hadis di atas tidak biasa terwujud di negeri ini jika sistem kapitalis sekuler masih bercokol di negeri ini. Sekalipun pemimpin memiliki karakter sebagai pengayom dan pelindung rakyat, namun jika sistem kapitalis sekuler yang menjadi aturan di negeri ini maka kepemimpinannya tidak bisa menjadi pengayom dan pelindung rakyat. Untuk mewujudkan penguasa seperti apa yang ada dalam hadis riwayat Bukhari diatas maka perlu sistem yang kondusif untuk mewujudkannya.
Pada sistem Islam, syariat yang diberlakukan menjadikan seorang pemimpin selain memiliki karakter sebagai pemimpin yang baik dan amanah, syariat Islam juga yang mengondisikan agar pemimpin menjalankan kepemimpinannya sesuai syariat Islam. Mereka sadar betul bahwa segala bentuk kebijakan dan kekuasaannya akan dipertanggungjawaban di akhirat. Jadi seorang pemimpin tidak cukup hanya dengan memiliki kepribadian yang bertakwa dan amanah saja, namun harus disertai dengan ketaatan pada syariat Islam dan hanya untuk mencapai rida Allah. Semoga negeri ini disegerakan terterapkannya syariat Islam agar para penguasa memimpin dengan amanah. Dengan demikian ia akan menjadi pemimpin dambaan umat yang akan didukung oleh rakyat tanpa syarat.
