Pentingkah Syarat Kartu Vaksin?

Spread the love

Oleh: Rifka Fauziah Arman, A.Md.Farm
(Tenaga Teknis Kefarmasian)

 

MuslimahTimes.com-Pandemi tak hanya melulu tentang penderitaan, kini ada tren baru di tengah masyarakat yakni kartu vaksin. Mulai beredar dibuka jasa membuat kartu vaksin dengan berbagai macam model dan bingkai seperti kartu nama. Biasanya untuk mengurus kepentingan kependudukan hanya berupa KTP atau KK terkadang paspor sekarang bertambah menjadi kartu vaksin Covid-19. Tren ini bermula semenjak datangnya pandemi dan vaksin menjadi syarat masyarakat dalam melaksanakan aktivitas maupun mengurus kepentingan pribadi. Jika tidak mempunyai kartu vaksin, maka tidak bisa melanjutkan keperluannya. Akibatnya masyarakat berbondong-bondong ke puskesmas ataupun rumah sakit dan tempat-tempat yang menyelenggarakan vaksin demi mendapatkan kartu vaksin tersebut.

Kronologi tren terbaru ini bermula saat adanya pemberlakuan dari pemerintah saat ingin ke luar kota maupun bepergian menggunakan angkutan umum, seperti kereta, pesawat maupun bis harus menunjukkan kartu vaksin dan tidak perlu menunjukkan hasil tes PCR ataupun antigen lagi. Mengingat vaksin yang gratis dan tes PCR atau antigen berbayar, maka masyarakat pun lebih tertarik dengan vaksin. Tak lama kemudian dikeluarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang menerangkan bahwa sekarang jika ingin ke mall harus pakai kartu vaksin, jika perlu saat makan di restoran bahkan sampai tempat perbelanjaan seperti minimarket maupun supermarket. Peraturan ini sudah berlaku di DKI Jakarta sejak awal bulan Agustus ini. (Kompas.com 08/08)

Karena adanya aturan terbaru ini, maka masyarakat semakin banyak yang berbondong-bondong datang untuk vaksin demi mendapatkan kartu vaksin untuk keperluannya masing-masing. Pemerintah menerapkan kebijakan ini dengan tujuan menurunkan lonjakan kasus Covid-19. Karena gelombang vaksin ini kasus korban meninggal di DKI Jakarta menurun drastis dan angka kesembuhan naik drastis. Karena setelah divaksin banyak masyarakat juga yang tetap positif tapi mengalami gejala ringan dan sembuh dengan cepat. (Kompas.com 08/08)

Oleh sebab itu, pemerintah berusaha memenuhi vaksin di seluruh penjuru daerah. Karena masih banyak warga yang enggan vaksin dan tidak masalah jika tidak bisa pergi ke mana pun. Pada dasarnya pemerintah membuat kebijakan tersebut karena menginginkan tercapainya herd immunity dan melihat turunnya kasus saat vaksin digembar-gemborkan di berbagai daerah. Bahkan mall yang tutup hingga bar membuat kegiatan vaksin secara gratis demi mendukung pemerintah. Tapi sayangnya l, banyak hal yang tidak sesuai dengan kebijakan tersebut.

Pemerintah menekan rakyat Indonesia untuk mengikuti vaksin, padahal dalam Islam untuk menekan pandemi ini sebagai langkah awal adalah lockdown dan vaksin menjadi solusi akhir setelah pandemi berakhir. Bukan menjadi solusi utama apalagi seperti kewajiban yang tidak bisa ditoleransi, hingga masyarakat yang tidak bisa vaksin atas anjuran dokter pun harus membuat surat pernyataan demi bisa melakukan aktivitas lainnya. Banyak masyarakat yang mengkritik bahwa kebijakan ini seperti menekan rakyat untuk tidak bisa bergerak, tetapi orang dari luar negeri terus berdatangan dan diterima.

Kemudian atas tren baru ini pun bisnis baru bermunculan seperti tren membuat kartu vaksin lebih bervariatif. Salah satunya di Bekasi ditemukan kembali pembuat kartu vaksin palsu. Tak henti-hentinya kasus seperti ini selalu terjadi mulai dari hasil rapid tes palsu, PCR palsu, antigen palsu hingga yang terbaru vaksin kosong pun terjadi di negeri ini.
Pelaksanaan vaksin ini sebenarnya tidak salah, tapi kurangnya cara yang benar. Seperti pemerintah menginginkan rakyatnya hampir 50% vaksin tapi faktanya banyak fasilitas kesehatan yang kehabisan vaksin. Banyak juga masyarakat termakan hoax seperti soal vaksin itu haram, disusupkan kartu chips, dan lain sebagainya, sehingga membuat rakyat takut dan tidak percaya dengan vaksin. Belum lagi banyak yang sudah vaksin tapi tetap positif, padahal vaksin bukanlah obat hanya mengurangi gejala dan risiko kematian. Ini akibat kurangnya edukasi yang dilakukan pemerintah, tidak secara merata dan hanya di pusat kota.

Oleh karena itu, memang Islamlah satu-satunya solusi karena tidak akan terjadi masalah seperti ini. Vaksin memang boleh terus berjalan, tapi solusi lockdown lebih utama. Kemudian sebelum memberitahukan tentang pengadaan vaksin, negara harus menjamin ketersediaan vaksin di negeri tersebut, dan negara bisa menjamin kehalalan maupun metode vaksin yang diperbolehkan dalam Islam. Vaksin yang diberikan juga tidak menjadi suatu persyaratan keperluan publik karena ini masalah keinginan masyarakat untuk vaksin atau tidak. Karena hal itu bisa berdampak pada ekonomi masyarakat dan pemerintah. Namun sayangnya, saat ini pemerintah kurang perhatian soal itu. Semoga saja dengan adanya vaksin ini pandemi segera berlalu dan pemerintah bisa memperbaiki sistemnya sesuai dengan Islam. Aaamiiin
Wallahu’alam bisshawwaab