Piara Ayam Solusi Cegah Stunting?

Spread the love

Oleh : Eni Imami S.Si

(Pendidik, member Revowriter)

Muslimahtimes– Kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak balita di Indonesia masih tinggi. Meski disinyalir ada penurunan tapi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menobatkan Indonesia sebagai negara ketiga kasus stunting tertinggi di Asia.

Dalam sotf launching hasil SSGBI di Kemenkes, Jum’at (18/10/2019), Nina Moeloek menyatakan prevelensi stunting balita mengalami penurunan dari 30,8% tahun 2018 (Riskesdas 2018) menjadi 27,67% tahun 2019. Tapi angka ini masih di bawah standar WHO, angka stunting tak boleh lebih dari 20%. Maka pemerintah Indonesia menargetkan kasus stunting bisa turun sampai 19% pada tahun 2024. Tentu butuh kerja keras untuk mencapai target ini.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Diantaranya melakukan pemetaan wilayah untuk mengentaskan problem stunting dengan alokasi dana 100 juta. Mengeluarkan perPres nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi yang fokus pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) pada balita. Program peningkatan kualitas sanitasi lingkungan. Namun semuanya itu belum membuahkan hasil yang signifikan.

Seiring menguatnya desakan banyak pihak agar pemerintah serius menurunkan angka stunting, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didukung Kementerian Pertanian akan meluncurkan gerakan nasional piara 1 ayam tiap rumah. Dengan harapan mampu mengatasi gizi buruk dengan mengkonsumsi telur atau ayam hasil piaraan mereka. Dengan demikian kasus stunting bisa di tekan. Benarkah demikian?

Menanggapi solusi tersebut, anggota komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay angakt bicara. “Program pencegahan stunting semestinya dirumuskan secara sungguh-sungguh. Program setiap rumah perlu memiliki ayam dinilai terlalu mengada-ada, bahkan terkesan agak lucu. Selain itu, terkesan menyederhanakan masalah,” (m.detik.com, 15/11/2019).

Sepatutnya pemerintah tak sekadar membuat gerakan nasional yang bertumpu pada keaktifan anggota masyarakat. Namun membuat kebijakan yang mengurai pokok persoalan. Ketua umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan ada dua penyebab kasus stunting di Indonesia tinggi. Pertama, pola asuh orangtua yang salah mengenai asupan gizi. Kedua, kondisi perekonomian orangtua yang masuk dalam kategori miskin.

Kasus stunting bukanlah persoalan individual, tapi persoalan kompleks dan sistemik. Mengandalkan gerakan piara 1 ayam tiap rumah sama artinya menyerahkan kasus stunting pada individu masyarakat. Pemerintah semakin lepas tangan akan tangungjawabnya. Padahal jika ditelisik lebih dalam kenapa pola asuh orang tua salah terkait asupan gizi dan kondisi masyarakat miskin sehingga kasus stunting kian tinggi karena terjadi ketimpangan sistem kehidupan.

Bagaimana bisa menyediakan asupan gizi yang ideal jika dapur ngepul saja susah. Kebutuhan pokok sehari-hari sulit terpenuhi. Pendapatan kurang. Lapangan pekerjaan susah. Pendidikan rendah. Hidup dalam kondisi fakir dan miskin tak banyak yang peduli. Ketika para ibu juga terpaksa membanting tulang, keluarga pun terabaikan. Maka hidup tak lebih hanya bisa menghembuska nyawa jauh dari kata sejahtera.

Semua solusi yang digencarkan untuk menyelesaikan persoalan rakyat, termasuk kasus stunting tak akan menyelesaikan masalah secara komprehensif selama dijalankan dibawah sistem kehidupan sekarang ini, yakni sistem kapitalistik. Dimana hidup hanya mengejar kepuasan materi tak peduli kemaslahatan bersama. Yang kaya semakin beringas, yang miskin semakin tertindas. Negara hanya berdiri sebagai regulator saja. Aturan Sang Pencipta kehidupan tak dihiraukan.

Urusan rakyat merupakan tanggungjawab pemimpin negara. Islam menempatkan urusan kepemimpinan merupakan amanah. Maka tugas pemimpin itu mengurusi, melayani, dan memelihara.

Sebagaimana hadits Nabi Saw, “Seorang pemimpin adalah pemelihara dan dia bertanggungjawab terhadap peliharaannya.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Dalam sistem Islam, persoalan kemiskinan tak dibiarkan berlarut-larut apalagi menjadikan rakyat menderita akibat gizi buruk. Islam memiliki konsep politik ekonomi yang memastikan setiap rakyat terpenuhi kebutuhannya. Tak terbatas kebutuhan pokok saja, bahkan kebutuhan sekunder dan tersier dimudahkan untuk memenuhinya. Termasuk juga menjamin kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Sumber daya alam yang tersedia dipetakan mana yang boleh dimiliki oleh individu, untuk hajat hidup rakyat, dan negara. Semua dikelola sesuai aturan Sang Pencipta. Jika masih ditemui adanya rakyat fakir dan miskin, Islam memiliki mekanisme penyelesainnya. Diwajibkan atas walinya, ahli warisnya, atau kerabat untuk menanggung nafkahnya. Jika tidak ada yang mampu maka negara yang menanggungnya dengan pembiayaan dari kas negara (Baitul mal). Jika dalam baitul mal tak ada anggaran, maka negara akan menarik pajak atas orang-orang kaya itupun hanya sementara.

Dengan demikian tak akan tejadi ketimpangan sosial. Pemimpin negara menjalankan tugasnya sesuai aturan Sang pencipta. Rakyat hidup sejahtera. Negara menjadi aman sentosa. Generasi terselamatkan masa depannya. Maka tak ada solusi yang paripurna kecuali penerapan aturan Allah Swt dalam segala aspek kehidupan. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *