Oleh. Yuniasri Lyanafitri
MuslimahTimes.com – Proyek IKN tak henti-hentinya menarik banyak perhatian dari masyarakat berbagai kalangan. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo bersama 34 Gubernur se-Indonesia di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) melakukan ritual mengisi Kendi Nusantara. Tak hanya ritual, Presiden Jokowi juga dijadwalkan berkemah di titik nol IKN Nusantara.
Menurut pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, praktik yang dilakukan Presiden Jokowi dalam terminologi sosiologi budaya dan sosiologi politik bisa dikategorikan sebagai politik klenik. Suatu praktik politik yang mengimplementasikan kemauan penguasa (IKN) berdasar imajinasi irasionalitasnya yang meyakini semacam adanya mistisisme tertentu. (kompas.com 14/03/2022)
Ubedilah juga menambahkan bahwa politik klenik itu menunjukkan suatu kemunduran peradaban politik. Praktik itu bertentangan dengan rasionalitas masyarakat modern. Sebab politik modern yang menghadirkan pemerintah modern meniscayakan syarat rasionalitas dalam seluruh implementasi kebijakannya.
Berbeda dengan antropolog Sipin Putra, menurutnya, proses penyatuan tanah dan air di titik nol IKN Nusantara dinilai sebagai wujud kearifan lokal budaya masyarakat Indonesia. Hal ini memiliki harapan agar proyek yang sedang dilakukan akan berkelanjutan dan langgeng. Di samping itu juga merupakan kepercayaan masyarakat Jawa yang memiliki kebiasaan yakni membawa segenggam tanah dari tanah kelahiran mereka ketika hendak merantau. Tujuannya untuk selalu mengingat akan tanah kelahirannya, betah di perantauan, dan lancar dalam bekerja. (kumparan.com 14/03/2022)
Sehingga maksud prosesi Kendi Nusantara tersebut disinyalir mengandung filosofi sebagai pengingat asal usul nenek moyang dan kearifan leluhur. Dan hal inilah yang ingin diperlihatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam proyek pembangunan IKN Nusantara.
Dari kedua pernyataan di atas menunjukkan bahwa tindakan pemerintah selalu menimbulkan pergolakkan dalam masyarakat. Niat hati ingin meredam hiruk pikuk proyek IKN yang tengah menjadi buah bibir, dengan prosesi Kendi Nusantara ini malah memperkeruh suasana di tengah masyarakat.
Pasalnya, proyek IKN sendiri telah banyak mendapat penolakan dan proses gugatan dari masyarakat. Akibat dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan di sekitar tempat pembangunan, serta dana pembangunan yang semakin menambah daftar panjang utang kepada para pemodal.
Kemudian pemerintah malah melakukan tindakan “nyleneh” dengan politik klenik tersebut. Bukannya menyelesaikan satu per satu masalah yang ada saat ini.
Tentu saja, respons masyarakat apalagi para ahli semakin geram. Ditambah, ada pihak yang terkesan membela dengan alasan yang tak logis. Padahal saat ini negara tengah menghadapi berbagai persoalan yang sangat membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah langsung. Sebagai contoh, kasus pandemi Covid-19 yang entah kapan berujung pada penyelesaian, kasus langkanya minyak goreng, naiknya harga gas elpiji, dan berbagai bahan dan barang lainnya. Kenaikan pajak menjadi 11%, kasus korupsi, dan masih banyak kasus urgensi lainnya.
Kemudian pemerintah Indonesia yang notabennya merupakan seorang muslim dengan jumlah warga negara yang mayoritas muslim justru mempraktikkan kesyirikan dalam menjalankan pemerintahannya. Dalihnya, hanya untuk melestarikan budaya masyarakat. Seharusnya, sebagai pemimpin sebuah negara mampu untuk memberikan teladan dan contoh yang baik dan benar kepada warganya. Apalagi dalam menjalankan pemerintahan yang mengurusi urusan semua individu rakyatnya. Seorang penguasa semestinya mampu untuk membedakan budaya yang memang perlu dilestarikan dengan yang tidak. Apalagi jika budaya tersebut sangat jelas bertentangan dengan akidah seorang muslim.
Hal tersebut wajar terjadi, karena pemerintahan saat ini tidak menjadikan syariat Islam sebagai landasan hukum. Melainkan demokrasi sekuler yang berperan dalam setiap keputusan yang diambil. Akhirnya, hal-hal yang haram pun tetap ditabrak tanpa peduli apapun. Semua didasarkan dengan keuntungan yang bisa diperoleh.
Kerusakan iman rakyat dengan tindakan dan kebijakan pemerintah tidak dipusingkannya. Bahkan, seolah-olah pemerintah tidak pernah memikirkan terjaganya keimanan warga negaranya. Sehingga dengan enteng pemerintah menampilkan praktik kesyirikan kepada umat secara terangan-terangan. Dan malah terkesan akan sangat mendukung warganya untuk berbuat hal yang sama dengan alasan pelestarian kebudayaan.
Padahal dalam Islam, semua adat kebiasaan dan kebudayaan masyarakat harus lebur dengan syariat Islam jika kebudayaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam.
Karena sebagai seorang muslim, terutama seorang penguasa yang bertakwa dan beriman kepada Allah Swt. memiliki konsekuensi penuh untuk taat kepada semua hukum Allah Swt. tanpa terkecuali.
Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam menjaga keimanan warganya. Karena hanya dengan kekuasaan sebuah negara mampu menertibkan warganya untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak atau menggoyahkan imannya.
Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa : 65 yang artinya, “Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang Engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”
Dikatakan dalam ayat tersebut, bahwa manusia tidak beriman sebelum menjadikan hukum-hukum yang dibawa Rasulullah saw. sebagai landasan dalam kehidupannya, mengartikan bahwa konsekuensi setelah ikrar keimanan kepada Allah Swt. adalah dengan sepenuhnya menjadikan hukum Allah Swt secara keseluruhan sebagai sumber hukum dalam memutuskan setiap perkara kehidupan. Termasuk dalam aspek pemerintahan, karena politik merupakan jalan untuk mengurusi semua urusan manusia terutama dalam menjaga akidahnya.
Wallahu’alam bishshowwab.
