Oleh: Linda Ariyanti, A.Md
(Tenaga Pendidik dan Anggota Komunitas Muslimah Jambi Menulis)
#MuslimahTimes — Memasuki tahun 2019, politik di Indonesia makin memanas. Meski hanya terasa lewat sosial media, namun ini menjadi indikator bahwa rakyat mulai jera dengan sistem di negeri ini. Hanya dalam hitungan bulan rakyat akan memilih pemimpin bangsa ini, apakah pertahana yang terpilih? ataukah pemimpin baru?. Dan untuk menjatuhkan pilihan, tentu rakyat membutuhkan visi misi kedua paslon.
Rencana sosialisasi visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak akan difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU). Keputusan tersebut diambil berdasar kesepakatan antara KPU dengan tim kampanye pasangan calon melalui rapat bersama yang digelar pada Jumat (4/1/2019) malam. Sosialisasi tetap akan dilakukan, tetapi oleh masing-masing tim kampanye.
Tim kampanye juga dibebaskan dalam hal jumlah pelaksanaan sosialisasi visi misi pasangan capres-cawapresnya. Keputusan ini diambil karena KPU kesulitan jika harus memfasilitasi keinginan kedua tim kampanye yang berbeda-beda. Arief mengatakan, dalam beberapa kali rapat, pembahasan mengenai rencana sosialisasi visi misi capres-cawapres tidak juga menemui titik terang. Ada hal-hal yang tak berujung pada kesepakatan antara kedua tim kampanye, baik waktu penyelenggaraan maupun pihak yang akan menyampaikan sosialisasi (nasional.kompas.com).
Apa yang Harus Dipilih?
Setelah KPU mengumumkan pembatalan sosialisai visi misi paslon, beragam kritik muncul dari rakyat yang perduli akan nasib bangsa ini. Bagaimana mungkin rakyat akan menjatuhkan pilihan jika tak mengenal visi dan misi calon pemimpin? Seperti ada yang aneh dengan keputusan ini, jika hanya alasan tentang waktu penyelenggaraan maupun pihak yang akan menyampaikan sosialisasi, sungguh ini perkara yang begitu mudah diselesaikan. Ini hanya perkara teknis saja.
Urgensi penyampaian visi misi adalah agar rakyat tidak salah menjatuhkan pilihan, tetapi justru ditiadakan. Keputusan ini malah menunjukan calon pemimpin negeri ini minus visi misi, padahal negeri ini sedang dilanda problem multi dimensi. Bagaimana bisa dipandang sederhana, sungguh rakyat menaruh harapan besar untuk mengakhiri kehidupan yang penuh kesengsaraan.
Pentingnya Visi dan Misi Pemimpin Negeri
Bagi rakyat, memilih pemimpin itu tak sekedar formalitas bukan? Justru rakyat sedang bertaruh hidup. Tak hanya tentang lima tahun ke depan, tapi bagaimana kehidupan ini dapat berjalan. Tak banyak hal yang dibutuhkan rakyat dari seorang pemimpin, hanya bagaimana seluruh kebutuhan rakyat bisa terpenuhi, baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Disinilah pentingnya rakyat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh paslon jika terpilih nanti, sehingga saat pemimpin melaksanakan kebijakannya menyimpang dari visi misi, akan mudah bagi rakyat untuk mengevaluasi. Melakukan muhasabah (koreksi) adalah kewajiban kaum muslim sebagai bagian dari perintah Allah swt yakni amar makruf nahyi munkar. Pertanyaanya, jika tim sukses yang menyampaikan visi misi, apa iya mereka yang dikoreksi? Jika kebijakan penguasa tak mensejahterakan rakyat, apa tim sukses yang akan diganti? Bahkan ini tak masuk akal sehat!
Pemimpin dalam Islam: Amanah dan Bertanggung Jawab
Islam sebagai agama yang sempurna telah menetapkan karakter bagi pemimpin, agar tercapai tujuan pemilihan penguasa sebagai pemelihara urusan rakyat. Secara individu seorang pemimpin harus memiliki beberapa kriteria: pertama, memiliki kepribadian yang kuat yakni kuat secara pemikiran, cerdas dan paham tentang tatalaksana kenegaraan serta hubungan internasional, memiliki sensitifitas dalam memimpin dan senantiasa terikat dengan hukum syara’.
Kedua, memiliki ketakwaan yakni kesadaran ruhiyah yang tinggi, tidak egois, tidak rakus dan tidak zhalim. Menjalankan amanah dan tanggung jawab kepemimpinan dengan tepat dan benar. Ketiga, mencintai rakyatnya yakni menyayangi rakyat dan mengutamakan mereka, pemberi berita gembira bukan menakut-nakuti dan memudahkan urusan rakyat bukan mempersulit.
Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi rakyat dari musuh dan hal buruk yang berasal dari dalam maupun luar negeri, tidak menipu rakyat, dan tidak korupsi. Ia juga harus mampu mengelola harta umum dan negara dengan amanah. Terakhir, ia tidak menerapkan aturan & UU lain selain syari’ah Islam.
Dengan karakter pemimpin seperti ini, akan terwujud syariat Islam dalam mengatur kehidupan, hingga Islam sebagai rahmatan lil’alamin akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Semua ini hanya akan tercapai jika diterapkan Sistem Islam (Khilafah) yang akan mensejahterakan kehidupan manusia, tak hanya di Indonesia, tapi seluruh manusia di berbagai belahan dunia. Wallahua’lam Bishshowwab []
