Alvi Rusyda S.Pd.I
(Mahsiswi Pascasarjana UIN IB, Penulis dan Pendidik)
#MuslimahTimes — Berbagai cara dilakukan untuk meraih simpati masyarakat, dalam menduduki bangku kekuasaan. Diantaranya melakukan Survei manipulatif tentang kepuasaan rakyat kepada rezim, tujuannya untuk mempertahankan eksistensi dirinya sebagai pejabat, dan tentunya mengumpulkan pundi-pundi rupiah, bukan untuk kemaslahatan rakyat.
Lembaga Alvara Research Center mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK di ujung masa jabatannya berada di angka 76,7%. Hal ini berdasarkan hasil survei nasional Alvarapada 12-31 Agustus 2019.
Riset ini menggunakan multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.800 responden berusia 14-55 tahun melalui wawancara tatap muka. Sampel diambil di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, dengan jumlah sampel tiap provinsi proporsional terhadap jumlah penduduk. Rentan margin of error sebesar 2,35% dengan tingkat kepercayaan 95%.
“Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi- JK di bulan Agustus 2019 mendapatkan angka 76,7%. Dari waktu ke waktu, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi-JK memang naik turun tergantung dinamika yang terjadi, namun angkany arelatif stabi lcukup baik yaitu 70-an persen,” ujar CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali kepada Beritasatu.com, Senin (14/10/2019).
Saat publik diminta untuk menilai tingkat kepuasan terhadap berbagai aspek, Hasanuddin menjelaskan, terdapat lima aspek yang mendapat kepuasan tertinggi yaitu telekomunikasi dan internet (87,9%), transportasi publik (86,5%), pendidikan (85,3%), infrastruktur (84,7%), dan kesehatan (82,7%).
Sementara itu, di sisi lain ada 5 aspek terendah yaitu kondisi ekonomi nasional (68,8%), kesejahteraan tenaga kerja (65,5%), kemudahan lapangan kerja (58,9%), pengentasan kemiskinan (58,4%), dan stabilitas harga kebutuhan pokok (58,1%).
“Bidang ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bagi kepemimpinan Joko Widodo di periode kedua nanti, karena selama 5 tahun aspek-aspek yang terkait dengan kondisi ekonomi masih belum memenuhi harapan publik,” ungkap dia.
Survei tersebut juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Dari hasil survei, ternyata DPR, partai politik, dan MPR memiliki tingkat kepuasan terendah dengan angka di bawah 70%. Sementara kepuasan tertinggi diperoleh institusi TNI (91%), KPK (80%), dan Polri (78,1%).
“Tingkat kepuasan terhadap lembaga-lembaga ini mencerminkan harapan publik kepada lembaga-lembaga negara tersebut. Semakin rendah tingkat kepuasan maka semakin besar kesenjangan harapan dengan kenyataan .Maka di masa mendatang, menjadi kerja besar bagi DPR, Parpol dan MPR untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar tidak jauh meninggalkan harapan masyarakat,” ungkapHasanuddin.
Lebih lanjut, Hasanuddin menuturkan survei ini juga menampilkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Jokowi-JK. Ada 10 Menteri yang masuk dalam kategori 10 besar menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi.
Tingkat kepuasan tertinggi kinerja Menteri diraih oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (91,95%), disusul oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono (84,07%) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (83,39%).
”Susi Pudjiastuti diapresiasi karena keberanian dan ketegasannya, sementara penghargaan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia memunculkan Basuki Hadi Mulyono di urutan selanjutnya. Sedangkan Sri Mulyani dihargai publik karena mampu mengelola keuangan negara dengan baik meskipun kondisi ekonomi global yang tidak menentu,” pungkas dia (Beritasatu.com).
Penipuan Untuk Menarik Simpati Rakyat
Tindakan yang dilakukan penguasa ini, sangat melanggar aturan. karena tindakannya sangat menzhalimi rakyat. Menggunakan survey manipulatif mengambarkan watak rezim sekuler yang menipu rakyat demi mempertahankan kekuasaan. Sebenarnya rakyat tidak dilibatkan dalam kepentingan survei. Bahkan ada yang kaget tiba-tiba muncul hasil survey. Salah satu buktinya bisa dilihat pada hasil survey, terkait persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan rezim bertolak belakang, dengan fakta-fakta, tentu makin hilangnya kepercayaan publik pada emerintah baru.
Rakyat bukanlah boneka yang siap diperlakukan dengan bebas oleh tuannya. Hanya kelompok tertentu saja yang pro kepada mereka. Rakyat banyak sudah cerdas, bahkan mereka melakukan berbagai cara untuk mengkritisi kebijakan penguasa. Buktinya, penolakan berbagai kebijakan yang meresahkan, menyampaikan berbagai opini umum di dunia nyata dan dunia masa, bahkan beberapa bulan yang lalu mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan aksi, penolakan kebijakan yang menzalimi. Sayangnya penguasa menganggap kecerdasan rakyat menjadi ancaman. Sikap kritis rakya tdianggap sebagai tindakan yang melanggar. Maka mereka melakukan cara untuk tetap bertahan. Diantaranya melakukan survey ini, dan deradikalisasi ajaran Islam. Sepandai apapun kejelekan ditutupi, pasti akan ketahuan juga. nauzubillah
Semuanya diakibatkan karena penerapan system sekuler, yang menggunakan asas manfaat, dan kebebasan dalam berperilaku, serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi. Selain itu tim lembaga survey, mengikuti kemauan rezim, sehingga data yang didapatkan hanya hasil tebak-tebakan saja. Inilah Bukti lemahnya kepemimpinan, hingga lembaga survey yang semestinya harus berusaha objektif, digunakan sebagai medium pencitraan rezim. Bahkan tanpa malu mengangkat simpulan yang bertentangan dengan nalar sehat masyarakat.
Pemimpin yang Baik Dalam Islam
Islam adalah agama yang sempurna, di antara kesempurnaan Islam ialah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Swt (Hablumminallah), diri sendiri (Hablumminannafs) maupun hubungan dengan manusia (Hablumminannas), termasuk di antaranya masalah kepemimpinan di pemerintahan.
Syariat Islam yang sempurna memberikan solusi tuntas, semua problematika kehidupan. Landasannya adalah akidah Islam, yang berasal dari ketakwaan kepada Allah. Jadi yakin semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dalam Islam pemimpin dan penguasa rakyat harus menaati aturan Allah dan Rasulnya. Kepemimpinannya hanya untuk mengurusi urusan rakyat, dalam semua aspek kehidupan. Yaitu ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan.
Kepemimpinan bermakna kekuasaan, tetapi di sisi lain juga bisa bermakna tanggung jawab. Ketika kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan, Allah SWT. mengingatkan kita bahwa hakikat kekuasaan itu adalah milik Allah SWT. Allah SWT yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah pula yang mencabut kekuasaan dari siapa pun yang dikehendaki-Nya
Firman Allah Qs Ali-Imran/2: 26 Katakanlah: “WahaiT uhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Qs: Ali Imran / 2: 26)
Substansi kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar “ahli”, berkualitas dan memiliki tanggung jawab yang jelas dan benar serta adil, jujur dan bermoral baik, serta tidak haus akan kekuasaan, apalagi melakukan tindakan manipulasi, yang merugikan rakyat. Inilah beberapa kriteria yang Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin yang sejatinya dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tentram.
Al-Qur’an menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Banyak keistimewaan terdapat dalam kepribadian beliau yang mulia, sehingga patut ditiru. Firman Allah SWT: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS al-Ahzab [33]: 21).
Selain Rasullullah SAW, banyak para sahabat yang juga seorang pemimpin umat, namun berkepribadian Islam. Memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menjalankan syari’at, dan mengurusi umat, bertanggung jawab, sederhana, dan takut kepada Allah, wara’ dan tidak haus kekuasaan. Kita kenal khalifah Umar bin Khattab. Beliau seorang pemimpin yang sederhana. Jabatannya hanya untuk melayani rakyat dan bertanggung jawab. Buktinya ketika beliau patrol malam di suatu kampung, beliau langsung memanggul gandum dari baitul mal, untuk diberikan kepada rakyat yang membutuhkan.
Tentu kita rindu dengan pemimpin yang adil, jujur, dan melayani umat, dalam system kapitali sini tidak akan ditemukan. Hanya system Islamlah yang melahirkan pemimpin yang takwa dan peduli kepada rakyat.
