Tuai Polemik, Sisi Buruk Pemindahan IKN

Spread the love

 

Oleh. Andriani

MuslimahTimes.com – Rencana pemerintah untuk pindah ibu kota negara ke Kalimantan yang tertuang dalam UU IKN telah disahkan oleh DPR dan telah ditandatangani oleh presiden. Walaupun banyak pihak yang tidak setuju dengan hal tersebut karena dirasa bukan jalan keluar yang terbaik, tampaknya bapak presiden tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Alasan pemindahan ibu kota negara ini dikarenakan beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2015 menyebutkan, sebesar 56,56 persen penduduk Indonesia atau 150,18 juta jiwa terkonsentrasi di pulau Jawa. Apalagi dengan kondisi lingkungannya yang semakin buruk membuat pemerintah berani mengambil langkah untuk melakukan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan tanpa memedulikan dampak dan kondisi perekonomian negeri saat ini.

Salah Mengambil Kebijakan

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk pemindahan ibu kota tersebut bukanlah keputusan yang harus diprioritaskan untuk diambil saat ini, karena mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Ditambah anggaran pemindahan ibu kota yang tidak main-main yakni mencapai Rp456 triliun dan disebut-sebut menggunakan dana APBN. Kondisi Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Begitu banyak kemiskinan dan kelaparan, angka pengangguran tinggi, jaminan fasilitas kesehatan yang belum memadai, banyaknya jalan akses keluar masuk pedesaan yang jauh dari kata layak, jembatan penghubung antar desa masih banyak yang belum ada, serta deretan-deretan masalah lainnya.

Alasan lain dari pemindahan ibu kota, selain dikarenakan Jakarta sudah tidak layak karena keruwetannya, juga muncul alasan, hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan. Tidak bisa dimungkiri pembangunan pada era Presiden Jokowi sekarang begitu masif dilakukan. Beberapa proyek berskala besar tidak luput dari kegagalan di tengah jalan karena faktor anggaran seperti proyek Bandara Kartajati, tol Cisumdawu, tol Manado-Bitung, Bandara Yogyakarta, dan lain-lain. Kalau dipikir-pikir, jika ingin melakukan pemerataan pembangunan seharusnya pemerintah memperhatikan dan menyelesaikan terlebih dahulu masalah yang ada dan yang diperlukan oleh masyarakat, baru dilakukan rencana pembangunan selanjutnya. Bukan malah berlepas tangan dan muncul inisiatif pembangunan yang baru.

Tak terelakkan, permasalahan demi permasalahan yang terjadi di negeri ini solusinya hanya dengan berutang. Indonesia adalah salah satu negara yang gemar berutang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Alih-alih menyelesaikan permasalahan malah muncul masalah baru, hingga sampai detik ini utang malah semakin menumpuk. Utang pemerintah pada Januari 2022 bertambah Rp10,28 triliun dibandingkan bulan sebelumnya (katadata). Seharusnya pemerintah lebih memikirkan cara untuk bayar utang yang tiap harinya semakin membengkak karena penambahan bunga.

Sangat disayangkan padahal Indonesia punya segudang potensi untuk mengelola negara sendiri tanpa bantuan dari pihak asing yaitu dengan mengelola sumber daya alam yang begitu melimpah. Namun, SDA yang melimpah ini malah diserahkan kepada asing maupun swasta, yang membuat negeri ini akhirnya karut-marut dan menjadikan setiap permasalahan jalan keluarnya adalah dengan berutang. Apakah dengan membangun IKN ini sebagiannya akan utang lagi?

Rakyat Tidak Berdaya

Akhir-akhir ini kebijakan yang tidak mendengar aspirasi rakyat begitu gemar diambil oleh pemerintah, karena saat ini kemaslahatan rakyat bukanlah tujuan utama, melainkan sekumpulan elite politik, pihak asing maupun swasta yang jadi perhatian pemerintah. Sangat disayangkan, sebagai masyarakat walaupun mengerahkan pergolakan yang besar, tetap saja ujung-ujungnya tidak didengar. Rakyat hanya dibutuhkan pajaknya saja. DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat malah tidak ada gunanya. Mirisnya lagi, ketika dana APBN yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat malah dipergunakan oleh pemerintah untuk pembangunan IKN yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat merupakan hal yang sia-sia.

Kalimantan merupakan jantungnya Indonesia, jadi bisa dipastikan ketika komponen paling penting dalam hidup rusak pastinya akan menimbulkan banyak persoalan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari pembabatan hutan secara besar-besaran akan menimbulkan banjir dan kebakaran lahan gambut, selain itu flora dan fauna akan punah. Tercatat ada 10,000 sampai 15,000 jenis spesies berbunga yang pernah ditemukan disana. Begitu pula dengan pepohonan, ada ribuan jenis pohon yang terdapat di hutan Kalimantan.

Namun sayang karena ketidakbijakan pemerintah mengambil keputusan, keasrian alam yang terjaga lambat laun akan menjadi bencana alam seperti banjir ketika musim hujan dan kebakaran lahan gambut di musim panas. Mata air akan menipis, pembangunan perusahaan yang menghasilkan limbah tidak terelakan. Kini masyarakat hanya bisa pasrah, karena selangkah demi selangkah rentetan pembangunan akan dilakukan, masyarakat tidak akan mampu menghentikannya. Akankah hutan rimba Kalimantan akan menjadi sebuah kenangan?

Pindah Ibu Kota dalam Pandangan Islam

Pindah ibukota tentunya bukan hanya dilakukan oleh negara dalam sistem kapitalisme, tetapi hal tersebut juga pernah dilakukan oleh daulah khilafah islamiah. Tentunya berbeda kondisi dan situasi dari kedua ideologi tersebut. Dalam kapitalisme pemindahan ibu kota di tengah krisis yang melanda tidak lagi diindahkan, ditambah adanya penolakan dari berbagai pihak tapi tetap saja dilaksanakan.

Berbeda dengan perpindahan ibu kota dalam daulah Islam. Dalam sejarahnya ibu kota daulah telah beberapa kali berpindah-pindah, dan tidak menimbulkan berbagai masalah yang berarti. Pertama, ibu kota negara berada di Madinah, setelah itu berpindah lagi di kota Damaskus pada masa khilafah Umayyah, kemudian berpindah lagi ke kota Baghdad pada masa khilafah Abbasiyah, setelah itu pindah lagi ke Kairo dan terakhir pindah ke Istambul Turki yaitu pada masa khilafah Utsmani.

Perpindahan ibu kota yang bukan cuman sekali tapi beberapa kali itu sama sekali tidak menimbulkan persoalan yang berarti. Karena perpindahan ibu kota bukan seperti negara sekularisme kapitalisme sekarang, yang mengandalkan APBN yang bersumber dari pajak dan utang melainkan anggaran untuk pindah ibu kota berasal dari Baitul Mal yaitu dari pos kepemilikan umum dan pos kepemilikan negara. Juga tidak boleh pihak asing dan swasta ikut campur dalam pembangunan ibu kota baru dan urusan dalam negeri, semua harus melibatkan rakyat demi terjaminnya perekonomian. Dua kebijakan yang sangat berbeda bukan?