Waspada Self-Declare ala UU Ciptaker

Spread the love
Oleh. Desi Kurnia
(Anggota Komunitas Tinta Peradaban Ketapang)
#MuslimahTimes — Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan polemik mengenai sertifikasi halal. Ada sejumlah poin penting yang disoroti MUI sebagai salah satu lembaga yang ikut terlibat dalam menerbitkan lebel halal ini. Dalam UU Ciptaker, muncul aturan terkait sertifikasi halal yang memungkinkan pelaku usaha mendeklarasikan sendiri (self-declare) bahwa produknya halal tanpa melewati proses pengujian dan pemeriksaan yang ketat seperti sebelumnya. 
Perlu diketahui, self declare adalah aksi yang “diharamkan” UU Nomor 33/2014 terkait jaminan produk  halal (JPH). UU JPH telah menjadi acuan untuk menyematkan logo halal pada suatu produk di Indonesia. Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI, Nadratuzzaman Hosen menyoroti tentang auditor halal. Dalam Pasal 14 Omnibus Law UU Ciptaker, mereka tidak perlu lagi meminta sertifikasi dari MUI. Dia manegaskan auditor  adalah saksi dan wakil ulama yang wajib memahami aspek ilmu kehalalan dan juga dipercaya ulama. Mereka tidak boleh menjadi saksi palsu dan berbohong. MUI menganggap perlu sertifikasi auditor. 
Self-declare atau pernyataan produk halal secara mandiri oleh UMKM sesuai pasal baru di UU Ciptaker, yakni pasal 4A ayat 1 pasal tersebut berbunyi untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Ayat (2) nya dijelaskan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (kabar 24.bisnis.com, 16/10/2020)
Dilansir dari MuslimahNews. Com, Ada beberapa poin krusial yang disorot dalam UU Ciptaker berkenaan dengan sertifikasi halal adalah; 
Pertama, sertifikasi halal untuk pengusaha mikro atau UMKM.  UU Cipta Kerja menambah pasal 4A yang menyatakan, sertifikasi halal bagi pelaku UMKM didasarkan pada pernyataan pelaku usaha yang sebelumnya dilakukan Proses Produk Halal (PPH). Mekanisme PPH ditetapkan berdasarkan mekanisme halal yang dilakukan BPJPH. Pelaku UMKM juga tidak perlu membayar sertifikat halal. (detik, 6/10/2020). 
Satu sisi memberi napas bagi pelaku UMKM karena bebas biaya untuk sertifikasi halal, disisi lain pasal ini membuka peluang bagi pelaku UMKM melakukan klaim halal versi mereka sendiri.
Kedua, penghapusan syarat auditor halal. Dalam UU No. 33 taun 2014 auditor halal memiliki beberapa syarat, yaitu beragama islam, WNI, berwawasan luas terkait kehalalan produk dan syariat Islam, minimal S1 bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industry, biologi atau farmasi. Dalam UU Ciptaker, pasal ini dihapus. Konsekuensinya, siapapun berpeluang menjadi auditor halal.
Ketiga, pengurangan kewenangan MUI. Dalam UU Ciptaker, MUI bukan lagi pemain tunggal fatwa halal. Ormas Islam bisa mengeluarkan fatwa halal bekerja sama dengan BPJPH. Aturan ini tercantum dalam pasal 7 ayat 2 dan 3. Keempat, Pemangkasan alur sertifikasi dengan menghilangkan proses fatwa MUI. Hal ini tercantum dalam pasal 34A. 
Kelima, terkait transaksi administratif. UU JPH mengatur jenis sanksi administratif yang diterima jika tidak melaksanakan ketentuan sertifikasi halal. Sanksi dijatuhkan sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dalam Omnibus Law UU Ciptaker, sanksi administratif  tidak dijelaskan lebih lanjut berikut jenis pelanggarannya. (detik, 6/10/2020).
Jika UU Ciptaker ini berlaku bagaimana dengan nasib produk halal dimasyarakat? Bila semua pihak menjadi pemain dalam labelisasi halal pangan, bukan tidak mungkin standar halal-haram makin rancu, bias dan kabur. Ketiadaan peran negara sebagai penghilang perbedaan merupakan penyebab utamanya.
 Perbedaan pandangan dalam perkara furu’ itu sunnatullah. Hanya saja bila hal itu menyangkut urusan publik atau muamalat maka dibutuhkan peran negara. Adanya perbedaan itu mestinya justru menyadarkan dan semakin mendorong kita untuk mewujudkan seorang khalifah yang akan bisa menghilangkan perbedaan itu dalam tataran praktis. Kaidah syariat menyatakan; Amr al-Imam yarfa’u al-khilaf (perintah imam menghilangkan perselisihan). Sayangnya Negara ini berasaskan kapitalisme-sekuler yang justru menyepelekan urusan halal-haram dengan mengembalikannya pada kebutuhan pasar. Apa saja yang menghalangi, direduksi. Apa saja yang mengambat dihilangkan. 
Padahal yang dibutuhkan kaum muslimin adalah produk halal yang sesuai dengan petunjuk alquran dan sunah. Sebuah produk mulai dari bahan baku, proses pengerjaan hingga menjadi produk pangan harus dipastikan kehalalannya. Sehingga jika negara hanya menyerahkan sertifikasi halal pada kelompok, lembaga atau pelaku usaha yang dilegitimasi pemerintah berpotensi terjebak kepentingan bisnis kapitalis. 
Sedangkan dalam Islam persoalan halal haram bukanlah hal yang remeh-temeh karena jika menyerahkan suatu urusan tetapi bukan kepada ahlinya maka hanya menghantarkan kepada kehancuran. Sebagai penekanan di dalam sistem Islam semua warga negara Islam mengkonsumsi halal ataupun memproduksi makanan yang halal bukan didasari karena asas keuntungan yang diperoleh dari jaminan halalnya saja, tetapi karena mengkonsumsi makanan yang halal merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana firman-Nya: 
“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. “(QS Al-Ma’idah: 88).
 Wallahu’alam bi shawab…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *