Yang Kaya Terserah, yang Miskin Pasrah

Spread the love

Oleh. Azra Syafiya

MuslimahTimes.com- Disadari atau tidak, pandemi Covid-19 sudah berlangsung satu setengah tahun di Indonesia. Siapa yang mengira bahwa kehidupan pendemi akan mengubah banyak dari pola hidup kita. Hashtag #dirumahaja selalu menjadi sorotan di media maya, diikuti pula dengan beragam sebutan kebijakan pembatasan wilayah yang hingga kini masih menjadi polemik di tengah masyarakat. “Sampai kapan pandemi ini berlangsung?” pada akhirnya menjadi tanda tanya kosong yang tak kunjung bertemu jawabannya.

Pandemi yang berkepanjangan ini telah banyak membawa duka bagi banyak keluarga. Sangat miris melihat tetangga sekitar atau saudara yang nun jauh di sana berjuang mempertaruhkan keselamatan dirinya untuk mengais nafkah demi keluarga. Tidak sedikit pegawai yang dirumahkan hingga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah orang miskin hingga akhir Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini naik 1,12 juta orang dibandingkan dengan akhir Maret 2020.
Di saat yang sama, jumlah orang kaya pun melonjak naik. Menurut data dari lembaga keuangan Credit Suisse, orang dengan kekayaan bersih 1 juta dolar AS atau lebih di Indonesia mencapai 171.740 orang pada tahun 2020. Angka tersebut melonjak 61,69 persen dan jumlah orang Indonesia sangat kaya atau dengan kekayaan tercatat lebih dari 100 juta dolar AS pada tahun 2020 mencapai 417 orang atau naik 22,29 persen dari tahun sebelumnya.

Data tersebut menjadi indikasi kuat betapa slogan “yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin” itu nyata di negeri kita. Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,384. Angka ini meningkat 0,003 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,381.

//Privilege Kaya dan Himpitan Kemiskinan//

Seorang kepala investasi di Credit Suisse, Nannette Hechler-Fayd’herbe, mengatakan bahwa fenomena ini dapat terjadi karena adanya penurunan suku bunga yang dilakukan oleh banyak bank-bank sentral di seluruh dunia. Sejumlah orang kaya yang memiliki sejumlah aset saham atau rumah mengalami peningkatan kekayaan, sedangkan bagi mereka yang tidak punya aset-aset tersebut terpaksa harus berjuang melawan ‘siksaan’ ekonomi semasa pandemi.

Belakangan ini kita juga dihebohkan dengan fenomena wisata vaksin di Asia. Ramai-ramai warga, termasuk dari Indonesia, terbang ke Amerika Serikat (AS). Dalam salah satu iklan, tertera paket perjalanan vaksinasi ke AS dimulai dengan banderol Rp14 juta. Fasilitas ini mendapatkan penginapan selama tiga malam di Los Angeles, tes PCR di Los Angeles, dan tiket pesawat pulang pergi kelas ekonomi.

Nasib terbalik bagi masyarakat yang terhimpit ekonomi. Jangankan untuk pergi wisata vaksin, mencari tabung oksigen keliling kota saja susah. Belum lagi ada kenaikan sejumlah harga bahan pangan juga pajak. Negara seolah tak mau menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Berdasarkaan ungkapan Co-inisiator LaporCovid-19, Ahmad Arif, data yang tercatat hingga 12 Juli 2021,ada 450 pasien Covid-19 meninggal saat menjalani isolasi mandiri.
Rasanya tidak ada pilihan lain selain pasrah dan tetap bertahan hidup sebisa mungkin.

//Ilusi Kesejahteraan dan Solusinya//

Sudah kita ketahui bersama bahwa dunia hari ini disetir oleh sistem kapitalisme yang mewajarkan adanya ketimpangan ekonomi. Kapitalisme memfasilitasi yang kaya untuk menumpuk harta, sedangkan yang miskin menjadi imbasnya. Ekonomi ribawi menjadi basis perputaran uang hanya menguntungkan para pemilik modal. Siapa yang memiliki uang, dialah yang mampu mengakses segala kebutuhan, sedangkan yang miskin dengan segala keterbatasannya harus rela tak terpenuhi kebutuhannya.
Seharusnya kesejahteraan itu bukan sekadar ilusi yang hanya termaktub dalam dasar negara atau kerap disebut dalam janji manis pesta demokrasi negeri kita.

Keadilan dan kesjahteraan tampaknya menjadi barang langka di sistem kapitalisme hari ini. Mustahil untuk mewujudkan tatanan hidup yang adil dan menyejahterakan masyarakat.

Namun coba kita lihat bagaimana Islam memberikan solusi atas masalah ketimpangan ekonomi ini. Dalam Islam, penyebab utama terjadinya ketimpangan adalah pada buruknya distribusi kekayaan. Tidak boleh terjadi penumpukan harta pada golongan orang-orang kaya saja. Kriteria miskin pun tidak dihitung dari rata-ratanya, melainkan dihitung satu per satu kepala. Oleh karenanya, peran sentral penguasa yang adil sangat penting. Dapat kita lihat dalam sejarah bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz memastikan masyarakatnya tercukupi sampai-sampai tidak ada lagi yang mau menerima zakat dari Baitul Maal. Lihat juga bagaimana Umar bin Khattab senantiasa berkeliling menemui rakyatnya untuk memastikan apakah ada di antara mereka yang kelaparan atau kesusahan.

Sistem Islam terbukti mampu menuntaskan masalah ekonomi dengan baik sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera karena sudah dijamin oleh Sang Maha Pencipta kita dan alam semesta. Memang sudah seharusnya kita kembali pada aturan Sang Mahakuasa untuk menjadi baldatun thoyyibun wa rabbun ghofur.
Wallahu a’lamu bisshowab.