ZONASI BIKIN EMOSI, MINIM SOLUSI

Spread the love

Meitya Rahma, S.Pd

(Praktisi Pendidikan Keluarga)

 

#MuslimahTimes — Masa pandemi  ini membuat dunia pendidikan mendapat banyak sorotan.  Beberapa kritikan terkait beberapa  kebijakan pendidikan yang diterapkan selama pandemi. Setelah beberapa pekan yang lalu  diributkan soal UKT di perguruan tinggi. Kini kebijakan Kemendikbud ini menuai beberapa kritikan terkait PPDB (penerimaan siswa baru). Gara gara sistim PPDB pada 23 Juni lalu, orangtua murid berunjuk rasa di Kantor Gubernur DKI Jakarta memprotes aturan PPDB zonasi di wilayah Jakarta. Mereka protes prioritas penetapan PPDB berdasarkan usia (kompas.com).

Protes keras orangtua murid terjadi saat konferensi pers Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Kantor Disdik DKI, Kuningan Jakarta Selatan. Orangtua murid yang diketahui bernama Hotmar Sinaga ini marah karena anaknya yang berusia 14 tahun, gagal masuk ke SMA, karena terlalu muda (kompas.com).

Komisi Perlindungan Anak meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ini dibatalkan atau diulang. Alasannya, kebijakan batas usia yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 (Vivanews.id).

Imbas dari sistim PPDB yang baru dengan mengutamakan syarat usia ini banyak siswa yang tidak mendapatkan sekolah padahal siswa tersebut memiliki nilai akademik yang bagus. Zonasi usia yang menjadi prioritas dalam PPDB tahun ini membuat para peserta didik dan orang tua stres. Padahal dalam Permendikbud yang menjadi prioritas adalah zonasi wilayah. Kemudian zonasi usia menjadi pertimbangan ketika jumlah kapasitas melebihi batas. Hal inilah yang memicu kekacauan karena pada akhirnya banyak yang tidak diterima di sekolah yang dekat dengan rumah. Padahal prinsip dari Permendikbud 44/2019 dalam pasal 16 adalah mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah . Faktor usia peserta didik yang lebih tua baru menjadi faktor yang dipertimbangkan ketika terdapat kesamaan jarak tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Sistim PPDB yang baru ini berdampak pada kondisi psikologis anak,  karena merasa sia-sia telah belajar keras tetapi nilai tidak dipakai.

Terkait penerimaan berdasarkan usia, Pemprov DKI menegaskan, hanya menjalankan peraturan kemendikbud tentang PPDB. Berdasarkan surat keputusan kepala dinas pendidikan nomor 501 tahun 2020 tentang penetapan zonasi sekolah untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 (detikNews.com ).

Semua daerah juga hanya menjalankan peraturan Kemendikbud tentang aturan PPDB. Jadi jika pemerintah daerah / Pemda disalahkan maka Pemda tidak bisa berbuat apa apa,karena itu sudah kebijakan dari atas (Kemendikbud).

Semakin hari terlihat semakin kacaunya pendidikan negri kita ini. Dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sebenarnya apa yang salah dari pendidikan kita? Tujuannya pendidikan yang termaktub dalam Sisdiknas (Sistem pendidikan nasional) sudah memiliki visi yang jelas, namun pada tataran praktek belum dapat menyelesaikan carut marutnya pendidikan di Indonesia.

Menilik tentang kebijakan zonasi ini masih perlu dikaji ulang,karena beberapa hal belum siap,misal penyediaan fasilitas dan sumber daya manusia, persebaran sekolah yang tidak merata dan infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi salah satu faktor munculnya problem dalam penerapan sistem zonasi. Pemerintah wajib memastikan ada pemerataan kuantitas, kualitas, sarana dan prasarana yang layak,tidak diskriminatif, hingga jumlah tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Tanpa upaya ini sistem zonasi  yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendidikan mustahil tercapai.

Semua upaya ini sejatinya adalah tanggung jawab pemerintah, tinggal bagaimana para stakeholder pendidikan menyikapinya. Pengelolaan pendidikan  tidak boleh menggunakan standar untung dan rugi. Karena  generasi bangsa taruhannya. Jika pemerintah tidak memberikan solusi dalam masalah ini maka ini adalah suatu bentuk pengabaian terhadap nasib generasi.

Sejenak kita beralih dari buramnya pendidikan bangsa kita. Membuka kembali sejarah gemilang yang pernah diukir oleh peradaban Islam. Dimana ilmu sains teknologi dapat berkembang pesat pada saat itu. Bahkan Eropa ketika itu mengalami abad kegelapan (dark age) pun dibuat silau oleh kemajuan ilmu pengetahuan di masa Islam berkuasa yaitu pada masa khilafah Islam.

Dalam sistem Khilafah, pendidikan merupakan hajat atau kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Tanggung jawab penyelenggaraan proses pendidikan ada pada negara. Khalifah (kepala negara) wajib membuka dan membangun sekolah sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada. Khalifah juga wajib menyelenggarakan pendidikan yang mudah diakses untuk semua kalangan, baik kaya atau miskin. Semua pembiayaan ini ditanggung oleh negara yang diambil dananya dari kas Baitul Mal. Kurikulum juga memiliki standarisasi yang dibuat oleh negara yakni kurikulum yang terintegrasi dengan Akidah Islam. Memiliki metode pembelajaran yang baku dalam proses belajar mengajar. Menyediakan pula tenaga pengajar yang berkualitas dan menggajinya dengan upah yang lebih dari  layak. Negara juga mendorong dan memfasilitasi orang tua untuk meningkatkan kemampuan dalam mendidik anak agar bisa bersinergi dengan sekolah, sehingga hasil output memiliki kualitas bagus. Dengan demikian dapat tercipta individu-individu terbaik yang memiliki Syakhsiyah Islamiyah, Faqih fii ad-Din, terdepan dalam sains dan teknologi serta berjiwa pemimpin.

Generasi inilah yang akan meneruskan estafet untuk membangun negara, agar  menjadi negara mandiri, kuat, terdepan dan mampu memimpin bangsa-bangsa lainnya. Jika sistim pendidikan ini diterapkan maka tidak akan ada lagi momen memilukan  orang tua dan anak  dalam mencari  sekolah. Tak perlu sistem zonasi dalam Pendidikan Islam, karena setiap sekolah sudah memiliki standarisasi yang sama baik kurikulum, sarana prasarana,dll. Karena khilafah memberikan hak yang sama bagi semua warganya dalam mendapatkan pendidikan. Perlu ada solusi jitu untuk problem pendidikan bagi negri ini agar pendidikan menjadi terarah. Sistim pendidikan Islam  dalam naungan khilafah lah yang bisa menuntaskan problematika pendidikan ini. Sudah teruji selama 13 abad lamanya menjadi mercusuar dunia.

(Visited 39 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *