Dalam Demokrasi, Hoaks itu Pasti

Spread the love

Oleh : Yulida Hasanah

(Penulis adalah Pemerhati masalah sosial masyarakat, tinggal di Kabupaten Jember)

 

#MuslimahTimes — “Hoaks”, sebuah istilah yang mulai ramai dipakai dan booming di masa pemerintahan jokowi ini seakan tak pernah habis untuk dibahas. Masih hangat di ingatan kita, bagaimana dimasanya lah banyak terjadi hoaks. Hal itu terbukti dari janji-janji jokowi yang hampir semuanya hoaks karena tak ditepati. Salah satu contohnya adalah terkait masalah stop budaya impor, lalu stop investasi asing di negeri ini faktanya semua hanyalah kebohongan yang dibangun dengan balutan janji semata. Maka tidak keliru pernyataan juru kampanye BPN Prabowo-Sandi yang menyebutkan bahwa sumber hoaks terbanyak adalah penguasa. Pemerintah sendiri yang sebetulnya paling bertanggungjawab atas maraknya kabar bohong atau hoaks. Sebab kekuasaan ada di tangan pemerintahan. (RMOL)

Di satu sisi, panasnya kondisi politik pra Pilpres saat ini, membuat jokowi harus membela diri dari lebel penguasa hoaks. Wajar jika pada pidatonya sebagai Capres, ia banyak menyerang kubu lawan dengan pernyataannya di hadapan sejumlah pendukungnya di Solo. Jokowi menggunakan istilah teori propaganda Rusia untuk menyerang kubu lawan, dia mengatakan teori propaganda Rusia dipakai oleh kubu lawan yaitu menyemburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoaks sebanyak-banyaknya.

Di sisi lain, jokowi tak melihat potensi yang akan dimunculkan dari pernyataannya tersebut dapat menuai kontroversi dari banyak kalangan khususnya dari Dubes Rusia sendiri.

//Demokrasi Sumber Hoaks//

Menjadi suatu hal yang wajar dalam sistem politik demokrasi, jika setiap menghadapi Pemilu khususnya Pilpres, meniscayakan adanya kampanye-kampanye dengan berbagai model, termasuk model saling serang, saling tuduh bahkan saling menebar hoaks pun akan dilakukan demi meraih suara rakyat. Mengapa demikian? Sebab dalam demokrasi, suara rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi.

Inilah yang juga menjadi titik kritis demokrasi, di mana dalam sistem politik yang berdiri di atas landasan sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan dan negara) menjadikan manusia bebas berpendapat walaupun itu hoaks. Bebas menebar janji-janji manis saat pemilu walaupun itu hanya sebagai penarik hati rakyat.

Dan yang lebih kritis lagi, sejak kelahirannya, demokrasi justru tidak pernah sinkron antara teori dan praktiknya di negeri-negeri yang menganutnya sebagai sistem politik terbaik.

Buktinya teori kedaulatan rakyat hanya dipakai ketika pemilu saja. Namun, ketika membuat kebijakan tetaplah para kapital lah yang berdaulat, bahkan lebih dari itu, kebijakan dan UU yang ada cenderung memenuhi pesanan dari luar negeri atau hasil pertemuan-pertemuan internasional yang wajib diratifikasi. Seperti UU Penanaman Modal Asing, UU Minerba, UU Terorisme, dll.

Jadi, bagaimana para pemimpin dalam negara demokrasi ini tidak hobi menyebar hoaks, jika sistem demokrasinya sendiri memang sejak awal implentasinya jauh dari anti hoaks?

//Sistem Islam dijamin anti hoaks!//

Islam adalah sebuah agama yang sempurna dan paripurna, mencakup atura-aturan yang menjadi solusi bagi seluruh permasalahan yang dihadapi manusia dalam hidupnya. Termasuk dalam urusan politik (pengaturan urusan rakyat). Di mana dalam penerapannya, dibangun atas 3 pilar, pertama yaitu ketaqwaan individu, kedua adanya kontrol masyarakat dan ketiga adalah adanya negara sebagai pilar terkokoh dalam menerapkan syari’at Islam.

Ketaqwaan individu merupakan hal asasi yang melandasi menerapan syari’at Islam, dan ketaqwaan individu ini mencakup semua lapisan umat Islam, termasuk pemimpin umat Islam. Sebab pemimpin umat Islam dituntut dalam menerapkan syari’at atas landasan ketaqwaan, bukan yang lain, apalagi karena pencitraan.

Selain merupakan pilar pertama penerapan syariat, ketaqwaan ini jugalah yang menjadi benteng bagi seorang pemimpin untuk terbebas dari perkara-perkara hoaks dalam meraih dukungan rakyat. Sebab Islam meletakkan kedaulatan bukan di tangan rakyat. Tetapi kedaulatan sepenuhnya berada di tangan Asy Syari’ Sang Pembuat Hukum yaitu Allah SWT.

Terlebih, Rasulullah SAW sendiri dengan tegas menyatakan bahwa seorang penuduh dengan tuduhan keliru, akan berpotensi menjadi muflisin, yaitu bangkrut di akhirat, akibat amal darinya akan dipindahkan ke orang yang salah dituduh, dan dosa dari yang salah dituduh akan dipindahkan kepada penuduh.

“Tahukah kalian siapa orang yang pailit (bangkrut)? Para sahabat menjawab: “Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta.” Nabi berkata: “Sesungguhnya orang yang bangkrut di umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa (pahala) shalat, puasa, dan zakat; akan tetapi dia datang (dengan membawa dosa) telah mencaci si ini, menuduh si ini, memakan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si itu; maka si ini (orang yang terzhalimi) akan diberikan (pahala) kebaikannya si ini (pelaku kezhaliman), dan si ini (orang yang terzhalimi lainnya) akan diberikan kebaikannya si ini (pelaku kezhaliman). Jika kebaikannya telah habis sebelum dituntaskan dosanya, maka (dosa) kesalahan mereka diambil lalu dilemparkan kepadanya kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka.” (HR Muslim).

Inilah salah satu keagungan Islam jika diterapkan dalam kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Jadi, sampai kapan kita mau dibohongi terusmenerus oleh sistem buatan manusia, sistem demokrasi yang menyuburkan hoaks hanya untuk meraih dukungan sesama manusia?

Wallahu a’lam.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *