Oleh. Hana Annisa Afriliani, S.S
(Penulis Buku dan Member Revowriter)
MuslimahTimes– Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Begitulah slogan demokrasi. Seolah rakyat yang memegang peran besar dalam mekanismenya. Namun, kenyataan tak semanis slogannya. Faktanyanya rakyat hanya sekadar simbol formalitas untuk diambil suaranya, padahal kenyataannya yang menjadi penentu corak kebijakan adalah para pengusaha (pemilik modal) yang berkolaborasi dengan penguasa.
Contohnya hari ini. Fakta sangat telanjang terjadi di hadapan kita. Pemilu diwarnai dengan aneka kecurangan yang nyata. Demi memenangkan salah satu paslon, segala cara dilakukan meski dengan melakukan kecurangan yang memalukan.
Lantas, apa gunanya pemungutan suara jika hasil akhirnya dapat direkayasa sesuai yang diminta?
Sebagaimana dilansir oleh tabloid Media Umat (edisi 242/10-23/05/2019) bahwa Mustofa Nahrawardana, Koordinator Relawan IT Padi, menyebut bahwa yang terjadi pada pemilu kali ini bukan sekadar kecurangan, melainkan kejahatan. Ia mengungkapkan temuannya berdasarkan penelitian dua hari sejak Pilpres berlangsung. Setiap hari mencapai 1.000 kejahatan entri data. Lalu penelitian tanggal 30 April-1 Mei itu mencapai 13.650 kejahatan. Luar biasa.
Inilah borok demokrasi, bersembunyi di balik nama rakyat. Namun sejatinya menikam rakyat. Rakyat hanya menjadi instrumen dalam pelaksaan pemungutan suara 5 tahunan. Itupun tak sepenuhnya menentukan hasil akhirnya, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.
Tak hanya itu, rakyat juga menjadi martir demokrasi. Lihatlah fakta adanya ratusan anggota KPPS yang meninggal dunia dalam waktu singkat.
Tercatat selama Pemilu 2019, total ada 469 petugas KPPS yang meninggal dunia per Jumat (10/5). Petugas KPPS yang dilaporkan sakit berjumlah 4.602 orang. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyimpulkan meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bukan karena kelelahan. Dan IDI menyarankan agar kematian mereka diinvestigasi secara independen dan ilmiah. (IDNTimes.com/13-05-2019)
Sungguh sangat nampak berbagai kebobrokkan yang ditimbulkan demokrasi. Bagaimana tidak, sejak kelahirannya demokrasi telah membawa kecacatan. Ia lahir dari rahim sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan.
Maka, dalam praktiknya pun demokrasi menjadikan akal manusia sebagai asas untuk melegislasi hukum. Akhirnya tak jarang produk hukum yang dihasilkan tebang pilih, bergantung kepentingan. Padahal hakikatnya akal manusia lemah dan terbatas. Sangat rentan salah.
Inilah yang menjadi muara yang menjadikan demokrasi tak mampu menghadirkan sejahtera bagi rakyat. Sebaliknya, demokrasi menimbulkan banyak kerusakan di segala aspek kehidupan.
Sangat bertolak belakang dengan sistem Islam yang sesuai fitrah manusia. Hal ini pernah dibuktikan manakala Islam diterapkan di hampir 2/3 bagian dunia selama lebih dari 1400 tahun dalam naungan Khilafah Islamiyah. Keberadaannya membentang dari  ufuk barat di Maroko, Afrika Utara hingga ufuk timur Filipina Selatan. Pada saat itu rakyat hidup bergelimang sejahtera, baik muslim maupun nonmuslim.
Bagaimana tidak, Khilafah lahir dari rahim akidah Islam. Itulah yang menjadi asasnya. Maka aturan dan hukum-hukum yang terpancar darinya pun benar adanya karena bersumber dari wahyu Sang Pencipta.
Wajarlah jika kesejahteraan, keadilan dan kesejahteraan melingkupi seluruh rakyat yang dinaunginya. Sebagaimana fakta yang terjadi di masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, tidak ada satupun rakyat yang berhak menerima zakat karena hidupnya telah disejahterakan oleh negara.
Tak hanya itu, pemimpin terpilih pun atas saringan yang ketat sesuai syariat. Rakyat pun ridha atasnya. Dan yang paling utama, mereka memimpin bukan karena ambisi kekuasaan, melainkan spirit pengabdian kepada rakyat. Sebagaimana Islam telah menetapkan bahwa fungsi pemimpin adalah sebagai wakil rakyat untuk menerapkan syariat Islam.
Jelaslah bahwa sistem Islam lah yang layak dijadikan alternatif untuk dipilih oleh rakyat. Karena dengannya rakyat akan merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di bawah naungan ridaNya.
Wallahu’alam
[Fz]
