oleh: Pipit Agustin
(Anggota Akademi Menulis Kreatif Regional Jatim)
#MuslimahTimes — Sudah menjadi rahasia umum bahwa persepsi politik dalam system demokrasi secular saat ini adalah tentang kekuasaan atau tentang capaian kuota tertentu di parlemen maupun eksekutif. Tak hanya itu, politik praktis tersebut juga kental dengan aroma rupiah, modal, serta ‘balas budi’ kepada Sang Tuan Pemodal.
Oleh sebab itu, wajar bila Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengingatkan kepada segenap perempuan, khususnya ibu-ibu PKK agar tidak menyentuh politik. Cukup focus saja kepada program yang telah digariskan PKK. Pesan itu disampaikan dalam acara peresmian pembukaan rapat koordinasi tim penggerak PKK seluruh Indonesia tahun 2018 di Jakarta, selasa (10/04/2018). Bahkan, Beliau mengingatkan lebih jauh jika ada anggota PKK yang melanggar, maka meminta kepada Ketua Umum Tim Penggerak PKK Erni Guntarti Tjahjo Kumolo untuk menjelaskan sanksi sesuai aturannya.
Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Ibu Negara melarang perempuan berpolitik. Sementara itu kita masih ingat para anggota legislative justru berkali-kali melontarkan wacana akan pentingnya peran politik perempuan. Lalu bagaimana perempuan bersikap?
Ada baiknya kita menyamakan persepsi tentang politik itu sendiri. Sebab sejatinya dalam persepsi islam, politik itu adalah ibadah, mengabdi pada Allah, bukan pada Tuan yang lain. Paradigma politik islam adalah melayani urusan umat, cakupannya adalah individu, masyarakat, dan negara. Politik dilaksanakan oleh Negara dan umat. Negara secara langsung melaksanakan pengaturan secara praktis, sedangkan umat mengawasi Negara dalam pelaksanaan pengaturan tersebut. Dengan kata lain, Negara sebagai institusi yang mengatur urusan umat secara praktis, sedangkan umat mengoreksi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.
Bicara politik itu tidak bias terpisah dari agama. Harus diluruskan sebab secara fitrahnya politik itu lahir dari rahim agama yang merupakan aturan kehidupan manusia. Politik dan agama tidak boleh dikavling-kavling. Agama telah mengajarkan tata cara bersuci dari hadas dan najis fisik. Ini yang dinamakan agama sebagai aqidah ruhiyah (landasan ketuhanan). Demikian pula agamapun mengajarkan tata cara bersuci dari ‘hadas dan najis’ non fisik, yaitu persepsi-persepsi keliru dan berbahaya dalam mengatur kehidupan. Ini yang dinamakan aqidah siyasiyah (landasan politik). Landasan keimanan kepada Allah mencetak mentalitas politisi yang bertanggung jawab kepada umat. Kepribadiannya terintegrasi berlandaskan pola piker dan pola sikap islami. Ini akan mencegahnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menzalimi umat.
Oleh sebab itu, wajah politik praktis sebagaimana terjadi saat ini sudah semestinya dibasuh dan disucikan agar lenyap debu-debu penutup yang menyebabkannya kusam. Bagaimanapun, Islam bukan agama sempalan, melainkan sempurna dan paripurna. Islam mengatur bukan hanya aspek ritual melainkan juga aspek social kemasyarakatan. Islam punya landasan ketuhanan dan landasan politik.
Sekali lagi, politik itu adalah ibadah. Sebagai wujud pengabdian kepada Allah, berpolitik itu kewajiban bagi setiap muslim/muslimah. Mengambil peran politik dalam Islam adalah bagian dari tanggung jawab terhadap Sang Kholiq dan umat islam. Peran politik itu diambil untuk kepemimpinan umat mulia atas dasar tanggung jawab politik dunia akhirat. Politik dalam islam itu teraktualisasi dengan syariah dan bernaung di bawah system khilafah. Aktivitas politik islam memiliki system baku berdasar pada Al-Quran dan As-sunnah.
Para politisi vision telah banyak mewarnai perjalanan hidup kaum muslim sepanjang hayatnya. Sebagaimana dicontohkan genersi awal islam. Mereka berpolitik bukan untuk ambisi pribadi, melainkan berdedikasi untuk umat dan peradaban. Melalui edukasi Nabi kepada para sahabat, telah diwariskan kepada kita sebuah peradaban lengkap dengan tatanan sistemnya. Rasulullah mengajarkan bagaimana kehidupan bernegara itu sejatinya diatur untuk menyebarkan risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Aqidah Islam yang kokoh menjaga keluhuran politik islam dari mental dan ambisi egois lagi hina yang menjadi cikal bakal praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sudah barang tentu, pernyataan Ibu Negara di atas tidak dikunyah bulat-bulat. Justru semakin mendorong kita betapa semakin penting dan mendesaknya edukasi tentang politik islam kepada masyarakat termasuk juga kaum perempuan. Mereka butuh kebangkitan pemikiran. maka di tangan para politisi muslim dan muslimahlah misi politik Ilahiah bias terealisasikan.
“Barangsiapa yang pada pagi harinya hasrat dunianya lebih besar, maka itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah, dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah, dan barang siapa yang tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin semuanya, maka dia bukan golongan mereka.” (HR. al-Hakim danBaihaqi)
