Oleh. Shelly Natali
#MuslimahTimes — Akhir-akhir ini istilah unicorn naik daun selepas debat kedua pemilihan presiden 2019. Unicorn sendiri adalah sebutan bagi perusahaan rintisan (Strat up) berbasis digital yang memiliki valuasi nilai 1 miliar dolar AS atau setara dengan 14 Triliun rupiah. Indonesia termasuk salah satu negara tersubur di Asia Tenggara dengan pertumbuhan unicorn terbanyak dikarenakan menurut Prasetyantoko Rektor Unika Atma Jaya sekaligus peraih gelar Ph.D dari Ecole Normale Superieure (ENS) Lyon – Perancis, Indonesia tidak memiliki aturan dalam hal penanaman modal asing terhadap perusahaan-perusahaan unicorn.
Sementara unicorn yang tumbuh di Indonesia diantaranya adalah Gojek, Tokopedia, Bukalapak dan Traveloka. Menilik keberhasilan unicorn di Indonesia, nampak ada peran Penanaman Modal Asing atau (PMA) di sana. PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan (Wikipedia).
Bagaimanapun, Indonesia adalah sebuah negeri besar yang seringkali dilirik bahkan menarik bagi investor asing. Para pemilik modal asing tersebut paham benar tentang keuntungan yang akan mereka dapatkan dengan investasi yang mereka lakukan. Sementara di pihak lain, Indonesia beranggapan bahwa investasi asing akan meningkatkan pertumbukan ekonomi negeri ini dan melahirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Benarkah demikian? Semakin banyak investor asing yang bermain di negeri ini, ketergantungan rakyat dan pemerintah kepada mereka akan semakin besar. Para business school owner ini dapat melakukan lobi atau bahkan pressure baik secara ekonomi atau politik kepada pemerintah atau masyarakat untuk kepentingan mereka.
Sungguh keberadaan unicorn menjadi hal yang sangat dilematis bagi perusahaan yang tidak berbasis digital, perekonomian mereka turun drastis setelah kehadiran para unicorn, katakanlah angkutan umum & ojek pangkalan atau perusahaan retail lainnya. Nyatanya regulasi terhadap perekonomian non digital tidak ada jaminan selain memutus mata rantai perekenomian menengah kebawah, beginilah ekonomi kapitalistik hanya memperhatikan kepentingan perorangan yakni pengusaha, bukan masyarakat banyak.
Berbeda dengan politik ekonomi Islam. Ketahanan pada sektor pokok dalam sistem Islam tidak terlepas dari sistem politiknya. Yaitu jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara menyeluruh. Sistem ekonomi ini pun memberikan jaminan bagi setiap orang agar memungkinkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya. Dalam sistem Islam transportasi massal menjadi hal yang wajib disediakan dan dipenuhi oleh negara.
Berharap perekonomian negeri bisa mensejahterakan rakyat melalui unicorn dengan investasi asingnya hanya angan-angan belaka karena Pertumbuhan ekonomi negeri dan kesejahteraan rakyat hanya akan didapat dengan menerapakan sistem politik Islam dan sistem ekonomi Islam secara sempurna. Bukan menggadaikan negeri ini kepada para investor asing. Dengan sistem Islam saja lah negeri ini akan menjadi negara yang mandiri. Ia mampu bersikap tegas terhadap investasi yang melemahkan kedaulatannya, baik di dalam maupun luar negeri.
Wallahu alam Bi shawwab.
