Bansos dan BLT, Jurus Sakti Rezim Kapitalis

Spread the love

Oleh. Eri
(Pemerhati Masyarakat)

Muslimahtimes.com- Di saat pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah telah menyiapkan skenario bantalan sosial bagi rakyat miskin. Bantuan tersebut untuk membantu rakyat miskin tetap bisa memenuhi kebutuhan hariannya. Selain itu, menjaga daya beli rakyat sebagai antisipasi dampak dari kenaikan BBM. Bantuan yang diterima senilai Rp600.000.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan ada tiga jenis bansos yang akan diberikan kepada masyarakat. Bansos tersebut yakni BLT, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan bantuan dana transportasi bagi pemerintah daerah (pemda). Anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp24,17 triliun, khusus untuk bansos dalam bentuk BLT sebesar Rp12,4 triliun. (tempo.co 2/9/22)

Bansos sebagai upaya yang diambil pemerintah untuk mengatasi dampak yang terjadi akibat harga BBM naik. Tentu, kenaikan BBM selalu disertai alasan klise. Mirisnya, alasan tersebut tidak lainnya menyelamatkan anggaran negara yang defisit. Ini mengindikasikan subsidi yang menjadi kebutuhan rakyat sebagai beban. Alasan lainnya, seperti subsidi BBM tidak tepat sasaran karena yang menikmati hanya masyarakat mampu. Alasan-alasan klise sengaja digaungkan pemerintah supaya kebijakan yang ditetapkan dapat diterima tanpa ada perlawanan.

Sayangnya, bantuan yang disalurkan tidak sebanding dengan dampak yang akan ditimbulkan. Sebab, BBM naik maka harga-harga akan ikut naik dan sulit untuk turun kembali. Belum lagi, pekerja yang terkena PHK tidak akan mudah mendapatkan pekerjaan baru.

Menurut Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, sebaiknya pemerintah menggunakan cara lain untuk mengatasi defisit anggaran. Seperti proyek-proyek yang lemah proyeksi keuntungannya terhadap APBN, lebih baik dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM. Contohnya, menunda pembangunan IKN dan PMN Kereta Api Cepat. (tempo.co 3/9/22)

Belum lagi teknis distribusi bansos yang amburadul, birokrasi yang ruwet serta syarat yang ribet. Mulai dari data ganda, identitas penerima tidak valid, salah sasaran dan masalah lainnya yang menjadi polemik dari bantalan sosial. Sungguh miris, rakyat harus merasakan kezaliman yang bertubi-tubi untuk mendapatkan haknya. Bahkan, besaran dana yang dikucurkan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang harus ditanggung rakyat akibat naiknya harga BBM.

Ini wajah asli sistem kapitalisme yang semrawut dalam mengurusi kebutuhan rakyat. Pasalnya realisasi di lapangan, bansos tidak semanis yang dijanjikan. Dari mulai teknis distribusi sampai besaran nominal yang diterima tidak mencukupi kebutuhan rakyat. Ditambah buruknya kinerja pemerintah, semakin meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap rezim.

Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam tegas mewajibkan penguasa menjamin kebutuhan dasar rakyat. Bahwa setiap individu terpenuhi haknya tanpa ada perlakuan diskriminasi. Negara wajib memberikan bantuan tanpa mekanisme berbelit. Terlebih lagi mencari tahu apakah ada orang yang berhak belum terdata.

Selain itu, Islam memiliki aturan lengkap dalam mengelola harta. Sumber Daya Alam (SDA) yang jumlah besar seperti minyak bumi merupakan harta milik umum. Dalam hal ini, negara wajib mengelola secara mandiri, tidak boleh menyerahkan kepada individu atau sekelompok orang untuk menguasai SDA tersebut. Sehingga hasil pengelolaannya diberikan kepada seluruh rakyat dengan murah bahkan gratis.

Islam menutup celah bagi asing atau swasta untuk menguasai bahkan privatisasi SDA demi kepentingan pribadi. Dengan demikian, harga jual SDA tidak akan mengikuti standar para pengusaha kapitalis atau mekanisme pasar. Inilah konsep pengelolaan SDA yang terikat dengan seluruh aturan syari’at.

Aturan Islam yang diterapkan dalam kehidupan akan melahirkan para pemimpin yang amanah. Sebab, setiap kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat kelak. Rasulullah saw. bersabda:

فَاْلإمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Mengurus kemaslahatan dan melindungi rakyat merupakan fungsi seorang pemimpin. Maka, karakter pemimpin yang bertanggung jawab dan mencintai rakyatnya akan terbentuk. Sehingga kebijakan yang diterapkan tidak akan menzalimi rakyat.

Semua kebijakan zalim saat ini akibat diterapkannya sistem demokrasi kapitalis. Sistem yang mendukung kepentingan para pengusaha meraih keuntungan dari pengelolaan SDA. Tidak ada solusi lain untuk menghapus kezaliman dengan mengganti sistem pemerintahan yang shahih. Menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah.

Khilafah sebagai institusi satu-satunya yang mampu menjalankan seluruh syari’at Islam. Khilafah akan mewujudkan kemandirian energi untuk menjamin kebutuhan rakyat. Kesejahteraan akan tercipta secara nyata dan merata, sehingga rakyat tidak membutuhkan bansos sesaat. Waallahu a’lam bis shawwab.