Oleh. Henyk Widaryanti
MuslimahTimes.com– Gonjang-ganjing pergantian kabinet santer bergulir. Setiap orang menunggu hari Rabu Pon untuk mendengarkan putusan reshuffle. Pasalnya, kabar perombakan kabinet selalu dilakukan pada hari tersebut. Namun sayang, sampai detik tanggal 8 Desember 2021 tidak ada tanda-tanda pemberitahuan. Benarkah isu pengubahan formasi kabinet akan terjadi di akhir tahun ini?
Kinerja Pejabat
Perubahan kabinet di masa pemerintahan saat ini sudah terjadi setidaknya 5 kali, 4 kali pada masa jabatan 2014-2019 dan sekali pada masa jabatan 2019-2024. Di masa kekuasaan sebelumnya, pergantian seperti ini juga terjadi. Pada era SBY reshuffle dilakukan sebanyak 20 kali, sedangkan waktu Gusdur tercatat 13 kali. Sepertinya reshuffle merupakan cara terampuh untuk memperbaiki kinerja para menteri.
Walaupun pergantian kabinet telah banyak dilakukan, nyatanya tidak merubah kinerja para menterinya. Dari zaman presiden pertama hingga saat ini, rakyat masih ada yang melarat. Pengangguran semakin banyak yang berkeliaran. Pendidikan tak juga melahirkan generasi idaman. Bahkan lebih parah, utang kian menjulang. Tingkat korupsi bertambah tinggi. Kerusakan lingkungan menjadi tantangan untuk diselesaikan. Kekayaan sumber daya alam (SDA) pun hengkang dari negara.
Semua ini terjadi bukan karena salah para pejabat semata. Akan tetapi ini adalah bukti nyata. Sebaik apa pun pribadi yang terpilih untuk menjalankan tanggung jawab, masalah baru tetap muncul. Sementara itu masalah yang lama belum terselesaikan. Kalau seperti ini terus, kapan negeri khatulistiwa ini akan membaik?
Kesalahan Sistemik
Timbulnya masalah dalam mengurusi rakyat bukan hanya disebabkan oleh perorangan. Kalau hanya kesalahan personal, cukup ganti orang yang lebih kompeten. Masalahnya, sudah ganti orang tapi kesulitan terus datang. Hal ini memberi kesan ada kesalahan selain ganti personal. Kesalahan ini berhubungan dengan sistemik. Ada hal yang sama dan terus terulang, baik sebelum atau setelah reformasi. Kesamaan itu adalah aturan yang dipakai sebagai landasan kebijakan.
Sepanjang kemerdekaan diperoleh, negeri seribu pulau ini mengambil demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Dimana kekuasaan dan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Maknanya, hak memilih penguasa sekaligus mengambil kebijakan diserahkan pada manusia. Agama tidak boleh ikut andil dalam prosesnya. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan sepanjang sejarah. Dimana kita mempercayakan kepengurusan hidup pada akal manusia.
Andai sejak awal mengetahui, jika akal manusia itu memiliki keterbatasan. Dimana pikiran manusia hanya dapat menjangkau hal-hal yang biasa dijumpai. Oleh karena itu, kebiasaan ini menyebabkan, nalar orang satu dengan yang lain berbeda, tergantung dari kecerdasan dan tempat tinggalnya. Jika kemampuan ini dimanfaatkan untuk membuat kebijakan, tanpa ada standar yang jelas, kita akan menemukan perbedaan pandangan sekaligus menimbulkan perdebatan. Itulah mengapa sering menjumpai cekcok perbedaan pendapat dalam membuat undang-undang di kalangan wakil rakyat. Selain itu, kepentingan personal juga dapat memengaruhi kebijakan. Semua bergantung siapa yang memegang kekuasaan. Jamak diketahui orang, bahwa demokrasi dipegang oleh para kapital.
Perubahan Sistemis
Rumah yang sudah reyot, perlu diperbaiki. Jika pondasi rumah juga rusak, maka kita perlu menggantinya dengan pondasi baru. Demikian pula negara, ketika masalah berasal dari landasannya, hal yang harus dilakukan adalah mengganti landasan tersebut. Selama ini demokrasi menjadikan sekularisme sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dimana kalam konstitusi lebih tinggi dari Kalamullah.
Sebagai seorang muslim, yang memiliki keimanan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, seyogianya menjadikan Islam sebagai petunjuk hidup. Baik dalam kehidupan rumah tangga keluarga maupun negara, hubungan individu atau masyarakat. Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna. Sehingga Islam dapat menyelesaikan seluruh masalah.
“…Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu …” (QS. Al-Maaidah: 3).
Islam memiliki sistem yang komprehensif. Mulai dari sistem pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga sanksi. Jika semua itu diterapkan, akan menjaga seluruh pejabat dari perbuatan maksiat. Atas dasar keimanan mereka akan menjalankan amanah. Selain itu, orang-orang yang akan diangkat sebagai pemimpin dan pembantunya adalah orang yang mampu. Baik dalam ilmu agama maupun ilmu dunianya. Sehingga, setiap amanah akan berjalan dan tidak akan sering ganti personal. Kalaupun pejabat itu akan dicopot, karena alasan syar’i bukan karena kepentingan apalagi bagi-bagi kursi kekuasaan.
Khatimah
Meskipun pada akhirnya reshuffle kabinet akan terjadi di akhir tahun ini, dapat dipastikan upaya tersebut tidak akan membuahkan hasil. Selama sistem yang dipakai tidak berubah, perbaikan personal hanya akan sia-sia. Satu-satunya sistem yang dapat memperbaiki kondisi ini hanya sistem Islam.
