Oleh. Uswatun Khasanah
Muslimahtimes.com–Perwakilan Pencegahan dan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, mengatakan pemerintah pusat sedang berjuang untuk menemukan alasan mengapa angka kemiskinan ekstrem tidak dapat dihentikan. Namun, kata Pahala, pihaknya belakangan mengetahui bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) hanya mengalokasikan sedikit dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem.
Pernyataan itu disampaikan Pahala ketika menyoroti anggaran sejumlah Pemerintah Daerah (Pemkab) yang proporsinya paling kecil diperuntukkan bagi kemiskinan ekstrem. Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengatakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat digunakan untuk menganalisis cara di berbagai daerah dalam menangani kemiskinan ekstrem.
SIPD merupakan sistem yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan mengintegrasikan data dari SIPD, pemerintah dan masyarakat dapat memahami bagaimana belanja daerah direncanakan. Hal ini dimungkinkan karena mekanisme SIPD merupakan sistem informasi yang lengkap dan transparan.
“Itu (penanganan kemiskinan ekstrem) harus bisa dianalisis melalui data, bagaimana data terakhirnya, apa kira-kira yang paling lemah dari daerah tersebut sehingga kemiskinan bisa ditangani. Kami melakukan analisis, kondisi datanya seperti apa, kami akhirnya bisa menghasilkan prioritas sektornya seperti apa,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin. (antaranews.com, 28/08/2023).
Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Pemerintah dinilai perlu mengkaji ulang kriteria standar Purchasing Power Parity (PPP).
Hal ini karena Bank Dunia mencatat dalam laporan bertajuk “Indonesia Poverty Assessment” bahwa Indonesia belum mengadopsi standar PPP global. Sejak tahun 1998, Indonesia masih menggunakan PPP sekitar US$1,9 atau Rs 28.969 per hari.
Faktanya, standar PPP global yang ditetapkan untuk negara-negara berpendapatan menengah saat ini adalah US$3,2 atau sekitar Rp47.502 per hari. Said menilai bahwa perbedaan standar PPP tersebut akan berdampak pada upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Tingkat kemiskinan ekstrim akan meningkat jika pemerintah mengadopsi langkah-langkah keseimbangan daya beli global, katanya. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dikatakan tidak akan tercapai.
Angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 diperkirakan sebesar 1,12 persen, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Angka tersebut turun dibandingkan 1,74% pada September 2022 dan 2,04% pada Maret 2022.
Tidak Tepat Sasaran
Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia sangatlah kompleks. Hal ini disebabkan karena angka kemiskinan di negara ini masih tinggi dan terdapat kecurigaan bahwa banyak program yang tidak mencapai target. Alokasi anggaran dianggap sebagai parameter untuk mengukur keseriusan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran jaminan sosial (perlinsos) tahun depan pada RAPBN 2024 dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun, meningkat dari proyeksi tahun 2023 (Rp439,1 triliun).
Umumnya anggaran digunakan untuk program bantuan sosial (seperti PKH dan bantuan sembako), bantuan iuran JKN, beasiswa (PIP dan KIP), dana siaga bencana, subsidi BBM, subsidi LPG 3kg, subsidi bunga KUR dan BLT desa.
Namun, Menteri PANRB, Abdullah Azwal Anas, mengatakan anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp 500 triliun pada tahun 2022 yang dialokasikan kepada kementerian dan lembaga negara tidak berjalan dengan baik. Ia mengatakan para birokrat terlalu sibuk dengan pertemuan dan penelitian komparatif daripada melakukan pekerjaan pengentasan kemiskinan.
Ekonom Yusuf Wibisono, dari Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), mengatakan pengentasan kemiskinan tidak bisa dicapai hanya dengan meningkatkan anggaran. Angka tersebut tepat setelah target ambisius pada tahun 2024, yang tidak akan banyak berubah, karena rencana tersebut lebih bersifat “dividen”.
Melalui anggaran perlinsos, terdapat 22 proyek pengentasan kemiskinan. Ada yang ditransfer ke rekening masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai, ada pula yang dalam bentuk barang, bantuan modal untuk usaha, bantuan keuangan pendidikan, dan lain-lain. Namun Menteri PANRB Abdullah mengeluhkan sebagian besar total anggaran tahun 2022 dikhususkan untuk rapat proyek atau seminar di hotel dan sebatas studi banding.
Kapitalis Akar Masalah Kemiskinan
Akar permasalahan kemiskinan sebenarnya adalah akibat dari penerapan sistem kapitalis. Wajar jika masyarakat menganggap kenaikan anggaran perlinsos pada 2024 hanya sekedar tujuan ambisius penguasa dan rakyat tidak mendapat apa-apa. Pejabat yang menangani pengentasan kemiskinan akan semakin kaya, sementara rakyat biasa tetap menderita.
Buruknya tata kelola birokrasi yang menangani berbagai program rakyat, termasuk kemiskinan, sudah banyak diketahui masyarakat. Sasaran sering kali tidak tercapai, peraturan rumit, tidak jelas, atau data sering salah, yang semuanya menambah kompleksitas masalah.
Perlinsos memiliki anggaran ratusan triliun yang disalurkan hanya untuk masyarakat. Aliran anggarannya begitu besar hingga masuk ke birokrat. Masyarakat memang mendapat kabar kenaikan anggaran perlinsos, namun kenyataannya kemiskinan semakin rumit. Kemiskinan masyarakat merupakan akibat dari penerapan sistem kapitalis, yaitu sistem yang mensejahterakan kaum kapitalis oligarki. Sungguh menyedihkan anggaran tersebut justru diperuntukkan bagi rakyat jelata dan justru dinikmati oleh para birokrat.
Dalam sistem kapitalis, segala persoalan yang dihadapi rakyat ibarat “proyek” bagi pemerintah untuk mencari keuntungan. Permasalahan kemiskinan, kebutuhan akan air bersih, pengelolaan sampah, dan lain-lain, semuanya merupakan perencanaan yang memberikan manfaat bagi pejabat dan stafnya, bukan penyelesaian masalah yang sebenarnya.
Islam sebagai Solusi
Masyarakat Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, harus kembali ke hukum Islam, satu-satunya sistem yang mampu meringankan penderitaan manusia. Hanya hukum Islam yang bisa menjamin kesejahteraan hidup manusia. Bagaimana mekanisme sistem Islam mengatasi kemiskinan?
Pertama, Islam menganjurkan setiap orang untuk bekerja keras mencari nafkah bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Kedua, dari sisi kolektif (sosial), Allah memerintahkan umat Islam untuk saling menjaga terhadap orang-orang yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Ketiga, Allah memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab terhadap segala urusan masyarakat, termasuk menjamin kebutuhan pokok.
Dalam sistem Islam, anggaran benar-benar disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Tepat sasaran karena memiliki sistem manajemen yang baik. Dengan sistem administrasi yang bersih dan baik, negara bisa melayani masyarakat dengan lebih proaktif. Hasilnya, pengumpulan dan penyaluran zakat dan bantuan pada masa kekhalifahan berikutnya berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.
Keamanan kesejahteraan yang ditunjukkan oleh para pemimpin dalam sistem Islam sungguh luar biasa. Maka, layak dikatakan bahwa tidak ada keraguan lagi bahwa umat kembali menerapkan hukum syariat Islam secara menyeluruh. Kemiskinan bisa segera diatasi, dan penyimpangan anggaran tidak lagi terjadi. Wallahu’alam.
