Oleh : Sunarti PrixtiRhq
Muslimahtimes– “Nek rendeng ra iso ndodok, nek tigo ra iso cewok”. Bila musim penghujan tidak bisa duduk karena becek dan banjir. Bila musim kemarau tidak bisa cebok, karena kekeringan. Inilah yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur khususnya. Begitu banyak kasus bermunculan di musim penghujan dan musim kemarau. Yang lebih mengenaskan adalah perubahan iklim dan cuaca di tanah negeri yang membuat berbagai persoalan muncul secara berulang-ulang.
Seperti yang dialami saat ini, di akhir tahun yang masih musim kemarau, atau terjadi kemarau panjang. Tak cukup kemarau panjang, tapi juga disetai dengan banyaknya persoalan. Diantaranya, kebakaran hutan, kekeringan dan krisis air bersih. Sebagaimana diberitakan Kompas.com pada September yang lalu, bahwa bantuan 1 juta liter air bersih dilepas dari Surabaya, untuk daerah di Jatim yang mengalamai kekeringan. Distribusi air bersih untuk 22 daerah penyandang status darurat kekeringan di Jawa Timur terus dilakukan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat total sudah 55 juta liter air bersih sudah didistribusikan kepada 450 desa di Jawa Timur yang mengalami kekeringan. Pihaknya terus mendorong kabupaten dan kota di Jawa Timur yang mengalami kekeringan untuk menaikkan status darurat agar BPBD Jawa Timur bisa mendistribusikan air bersih.
Sementara musim kemarau di Jawa Timur sendiri diprediksi berakhir hingga November 2019. Puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2019. Jawa Timur sebelumnya disebut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami musim kemarau parah tahun ini karena mengalami masa 60 hari tanpa hujan (Kompas.com).
Selain kekeringan dan krisis air bersih, juga terjadi kebakaran di berbagai titik di area hutan di Jawa Timur. Seperti tertulis di Luputan6.com, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengklaim seluruh titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sebelumnya terjadi di beberapa wilayah Jatim telah dipadamkan.
Diberitakan juga kebakaran hutan sebelumnya terjadi di Gunung Arjuno, Gunung Welurang, Gunung Semeru, Gunung Raung, dan beberapa wilayah lainnya, dilansir dari Antara.
Memang kebakaran hutan di Jawa Timur tidak separah dengan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Lantaran hutan-hutan di Jatim tidak terdapat gambut, sehingga kebakaran hutan lebih mudah dipadamkan. Namun dampak terhadap lingkungan juga sangat berpengaruh, seperti peningkatan suhu udara di sekitar wilayah hutan, kerusakan ekosistem hutan dan penguapan air tanah.
Sebelumnya, baru dua bulan lalu Gunung Arjuno terbakar hebat. Ratusan hektare hutan dan lahan saat itu hangus. Belum pulih benar dari bencana tersebut, gunung yang masuk kawasan konservasi itu kembali terbakar. Hal ini menunjukkan berulang peristiwa yang sama.
Menilik bencana yang berulang, sebenarnya bisa tersebab dari perubahan cuaca dan iklim. Di sisi ini pengaruh tangan manusia juga sangat besar. Sebab dengan ulahnya juga, beberapa kawasan subur yang menjadi lahan serapan, tergerus oleh beton-beton menjulang. Dengan alasan kemajuan, pabrik-pabrik didirikan tanpa melihat lahan yang digunakan untuk pembangunan, apakah lahan subur atau lahan tandus.
Seperti yang tercatat dalam media Jatim.com bahwa saat ini di Jawa Timur, selain kawasan industri yang dikelola perusahaan plat merah, bermunculan pula kawasan industri yang dikelola pihak swasta. Beberapa di antaranya hasil saham gabungan dengan anak perusahaan negara.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur mencatat ada tujuh kawasan industri selain SIER dan PIER. Selain itu, ada pula tujuh kawasan industri pengembangan, yakni Jombang, Salt Lake Gresik, Argo Industri Gresik Utara, MISI (Madura Industrial Seaport City), Maritim Lamongan, Malang, dan Banyuwangi.
Sistem Sekuler Melemahkan Riayah Negara pada Rakyat
Sistem kapitalisme telah mengebiri kemampuan negara mendapatkan dana segar dari sumber daya alam yang ada untuk penanggulangan bencana. Sebab, begitu banyaknya perusahaan yang ada saat ini adalah perusahaan milik asing. Negara hanya memiliki sebagian kecil saja, bahkan hanya pemilik sedikit modal yang secara otomatis mendapat keuntungan yang kecil pula.
Saat ini pemerintah takluk dengan perusahaan besar Air Minum, hingga terjadi kekeringan massal diberbagai desa di Jatim. Hal ini disebabkan karena banyaknya sumber air bersih di banyak daerah di Jatim (di Indonesia pada umumnya) juga dikuasai oleh para pengusaha. Sehingga rakyat dengan terpaksa membeli dengan harga yang cukup mahal.
Selain persoalan itu semua, pemerintah seolah tak berdaya kepada perusahaan yang membakar hutan dan perusahaan yang mendirikan bangunan di atas tanah subur. Ini menunjukkan penguasa tidak berpihak pada rakyat, namun berpihak pada koorporat/perusahaan.
Kebijakan Sistem Sekuler Berbanding Terbalik dengan Sistem Islam
Bertolak belakang dengan kondisi saat ini, sistem Islam yang sempurna sebagai penjaganya akan hadir memberi solusi maksimal. Dalam perannya Khalifah sebagai pengatur urusan rakyatnya akan mengelola segala yang ada di alam untuk kepentingan umat dengan berpatokan kepada aturan Allah saja.
Tentu saja pencegahan bencana secara promotif kapada jajaran pemerintahan hingga rakyat. Diantaranya, memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang manfaat hutan untuk siklus alam. Hutan merupakan keindahan alam dari Sang Pencipta. Dengan fungsinya sebagai pencegah erosi akan melindungi lapisan tanah paling atas. Fungsi ini menjaga lapisan tanah tidak hanyut ketika terjadi banjir atau hujan lebat (mencegah longsor dan banjir bandang). Selain mampu mencegah erosi, hutan juga dapat menjaga lapisan bagian atas dari tanah tetap dalam kondisi subur.
Fungsi berikutnya adalah mengatur iklim. Keberadaan hutan bisa menjaga kelembaban dan suhu udara akan tetap stabil. Serta mengurangi tingkat penguapan air di dalam tanah.
Selain hal di atas hutan juga memiliki fungsi hidrologis, yaitu berperan sebagai penyimpan air di dalam tanah dan mengatur peredarannya dalam bentuk mata air.
Fungsi lain yaitu hutan sangat berguna sebagai tempat hidup (ekosistem) hewan.
Upaya preventif yaitu dengan edukasi penguatan iman (wajibnya menjaga lingkungan). Perlindungan ketat terhadap hutan lindung dari para penambang liar, penebang pohon liar maupun dari kepemilikan individu dan kelompok (pengusaha) sangat dilarang. Menilik hutan adalah bagian dari kepemilikan umat yang musti kemanfaatan sepenuhnya untuk rakyat. Penebangan hutan untuk lahan perkebunan akan diatur sesuai dengan konstruktur tanah. Tidak asal tenang dan membuat ladang. Apalagi dengan menjual hutan kepada para pengusaha sungguh tidak akan dilakukan oleh penguasa.
Di sisi lalin dalam usaha preventif, pemerintah (khalifah) akan mengadakan penelitian untuk mencegah dan mengatasi bencana (dukungan dana tak terbatas dari Baitul Mal, untuk memotivasi para peneliti demi mencari solusi terbaik). Khilafah juga akan mencegah aset negara dan umum dikuasai oleh individu atau korporat.
Tindakan kuratif juga akan dilakukan. Yaitu tindakan tegas berupa hukuman akan penebangan liar, pembakaran ataupun pengrusakan dan hal lain yang merusak hutan. Ini dilakukan untuk memberi efek jera pada pelaku dan rasa takut kepada orang-orang yang hendak melakukan pengrusakan hutan. Sebab, hutan merupakan fasilitas alam yang menjadi salah satu penjaga siklus air di di atas dan di dalam bumi.
Selain pengawasan hutan juga pemanfaatan tanah oleh para pengusaha dengan pemanfaatan pada lahan tandus saja. Jadi perusahaan didirikan/dibangun hanya di atas tanah yang tandus, jauh dari hunian penduduk dan tentu saja dikelola oleh pemerintah. Agar rakyat tetap bisa memanfaatkan tanah subur. Serta untuk menjaga sirkulasi air tanah di tanah subur.
Belajar dari pengalaman terdahulu, hendaknya cuaca seharusnya menjadi acuan bagi Pemerintah untuk menanggulangi akibat bencana agar tidak berulang. Harus ada upaya agar kasus serupa tidak terulang. Harus ada upaya serius dari Pemerintah, dengan memaksimalkan potensi yang ada,untuk melakukan upaya promotif, preventif dan kuratif.
Wallahu alam bishshowwab. [nb]
