Oleh. Julfaningsih, S.PdI
MuslimahTimes.com–Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir pekan ini menggelar rapat untuk antisipasi varian baru Covid-19 bernama Omicron atau B.1.1.529. Pemerintah akhirnya mengambil langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri. Hal ini disampaikan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan usai rapat, Minggu (28/11/2021).
Virus Covid-19 Varian Baru
Pandemi Covid-19 masih melanda di seluruh belahan dunia. Belum ada tanda-tanda bahwa virus ini akan musnah dari muka bumi ini. Padahal sudah berbagai cara yang dilakukan agar bisa menahan laju penularannya, namun yang terjadi malah sebaliknya makin bermutasi dan bertambah varian baru seperti Alpha, Beta dan Delta. Bahkan baru-baru ini telah terdeteksi juga varian baru yang bernama Omicron.
Varian Omicron merupakan varian baru yang tingkat penularannya lebih tinggi dan memiliki banyak strain atau mutasi dari berbagai jenis varian lain yang sebelumnya pernah ada. Bahkan Omicron ini oleh Word Health Organization (WHO) dikategorikan sebagai variant of concert (VOC). Omicron pertama kali terdeteksi di negara Afrika Selatan pada 9 November lalu dan telah terdeteksi menyebar ke 13 negara lain, mulai dari Inggris, Jerman, Belgia, Hong kong hingga ke bebera negara lain di Eropa.
Adapun gejala yang timbul dari varian Omicron ini adalah tidak biasa seperti pada gejala yang ditimbulkan oleh varian-varian sebelumnya. Di mana pada umumnya penderita Covid-19 akan mengalami kehilangan rasa atau bau alias anosmia. Tetapi ini berbeda, gejala yang ditimbulkan dari virus Omicron ini adalah pasien mengalami kelelahan hebat, dan dengan keluhan denyut nadi yang sangat tinggi. Dokter pertama di Afrika Selatan, Angelique Coetzee memaparkan jika para pasien muncul dengan gejala Covid-19 yang “tidak langsung masuk di akal”. Para pasien termasuk orang-orang muda dari berbagai latar belakang dan etnis datang dengan kelelahan hebat, bahkan ada seorang anak berusia enam tahun dengan denyut nadi yang sangat tinggi. (CNBC Indonesia)
Sebagai jenis virus yang memiliki jumlah mutasi yang tinggi, virus Omicron membuat para ilmuwan menjadi khawatir karena dapat mempengaruhi kekebalan tubuh penderita cepat menurun. Sehingga sejumlah ahli mengatakan bahwa vaksin Covid-19 yang pernah ada sekalipun tidak cukup mampu untuk melawan virus ini. Badan Word Health Organization (WHO) telah menyarankan kepada seluruh negara agar tetap selalu waspada.
Penanganan ala Kapitalis
Oleh karena demikian, dalam rangka mencegah penularan virus Omicron ini beberapa negara telah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasinya. Misalnya negara Inggris, untuk mencegah virus ini pemerintah Inggris menetapkan tes PCR dua hari setelah masuk ke Inggris. Begitu pula dengan Indonesia. Sebagai langkah pencegahan terhadap virus Omicron ini pemerintah telah mengantisipasi dengan mengetatkan kedatangan dari luar negeri untuk beberapa negara. Bahkan ada yang dilarang penuh untuk masuk ke Indonesia.
Namun jika kita tela’ah secara mendalam apapun bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai dunia, selama ini hasil yang kita dapati adalah bukan menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah baru. Penanganan pandemi yang tidak tepat adalah faktor pemicu kemunculan varian-varian baru. Seperti yang kita ketahui bahwa penanganan yang dilakukan sekarang di dunia secara umum adalah penanganan ala kapitalis.
Pandemi Covid-19 dari tahun ke tahun tak kunjung menemukan solusi. Kebijakan dan langkah strategis yang diambil hanya sebagai langkah untuk menahan laju penyebaran bukan untuk membasmi. Harusnya dari awal kemunculan pandemi ini dunia melakukan langkah antisipasi yang mumpuni untuk membasmi virus karena penanganan pandemi pada fase awal dapat menentukan bagaimana pandemi itu akan bisa berakhir.
Selama ini penanganan ala kapitalis hanya berdominan pada nilai materi (ekonomi) saja, tidak serius bahkan tidak peduli terhadap keselamatan jiwa manusia. Penanganan ala kapitalis hanya berfokus pada 3T, yakni Testing, Trecing, dan Treatment serta 5M yakni (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas), tanpa melakukan penguncian wilayah secara total. Walhasil tidak membuat virus punah malah makin merajalela dan tak terkendalikan penyebarannya.
Penanganan Wabah ala Sistem Islam
Berbeda halnya jika dilakukan penanganan ala sistem Islam. Islam sebagai agama yang sempurna tentunya juga memiliki seperangkat aturan yang sempurna yang dapat mengatur segala hal termasuk dalam mengatur penanganan soal wabah. Rasulullah saw sebagai suri teladan kita telah mengajarkannya dan telah diikuti oleh para khalifah terdahulu bagaimana cara dalam menghadapi wabah seperti yang terjadi pada saat ini.
Di masa khalifah Umar bin Khattab, wabah juga pernah terjadi. Walaupun nama wabah yang terjadi saat dulu dan sekarang tidak sama namun terlihat sama dari segi penularannya. Cepat menular dan berbahaya bagi manusia bahkan bisa memakan korban jiwa jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.
Pada saat itu penanganan yang dilakukan oleh khalifah Umar adalah dengan melakukan penguncian secara total (lockdown) wilayah yang terkena wabah. Seperti dalam hadis telah disabdakan oleh Rasulullah saw bahwa, “Apabila kalian mendengar ada suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Sebaliknya kalau wabah tersebut berjangkit di suatu daerah sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya.”
Penguncian wilayah ini bertujuan untuk mencegah virus keluar menyebar ke wilayah lain. Masyarakat yang terkena wabah dilarang untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun walaupun begitu rakyat tidak perlu khawatir akan pemenuhan kebutuhan hidupnya karena negaralah yang akan menanggung biaya hidup masyarakat selama terisolasi.
Berbeda dengan penanganan sekarang ini, di mana penanganannya berstandar pada asas manfaat. Setiap kebijakan yang diambil pasti memperhitungkan faktor ekonomi (untung dan rugi). Itulah salah satu alasan mengapa sampai pada saat ini penanganan wabah tidak dilakukan penguncian wilayah secara total, karena akan berimplikasi pada sektor ekonomi. Ibarat kata perkembangan ekonomi lebih berharga daripada nyawa rakyat.
