Oleh. Mela Ummu Nazry Najmi Nafiz
(Pemerhati Generasi)
MuslimahTimes.com – Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan digantikan dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di era kemajuan teknologi yang sedang berlangsung saat ini.
“Jadi (PNS digantikan robot), ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama kepada detikcom, Minggu (28/11/2021). (Jakarta, Detik.com, November 2021).
Adalah hal yang patut diapresiasi manakala ada upaya dan niat baik untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan robot. Namun, tetaplah patut diperhitungkan pula tingkat efektivitasnya. Sebab robot tetaplah berbeda dengan manusia.
Dari sisi kemampuannya mengorganisasi dan menyelesaikan masalah mungkin robot bisa lebih cepat dari manusia, namun robot tetaplah robot yang kaku dan tidak bisa diajak dinamis seperti manusia. Selain juga patut diperhitungkan biaya pengadaan robot untuk menggantikan posisi pekerjaan manusia yang pasti bernilai besar dan mahal. Juga risiko lost data dan kemungkinan kerugian lainnya jika robot aus dan rusak karena berbagai macam faktor.
Sepertinya sekilas memang terkesan modern manakala banyak pekerjaan manusia yang bisa diselesaikan oleh robot. Namun sekali lagi, robot tetaplah robot, tidak akan pernah bisa menggantikan posisi dan sifat unik manusia yang sangat dinamis.
Wacana penggunaan robot sebagai pengganti manusia dalam menyelesaikan tugas administratif manusia yang terkesan modern, jika ditinjau lebih jauh adalah disinyalir sarat dengan hitung-hitungan ekonomi ala kapitalis yang menempatkan untung rugi materi duniawi sebagai landasannya. Padahal aspek pelayanan publik akan sangat berbahaya jika landasannya adalah hitung-hitungan untung rugi ala kapitalis. Sebab bisa menghilangkan satu aspek nilai rasa yang dimiliki manusia. Semisal ingin didengarkan keluhannya sehingga bisa diberikan solusi yang manusiawi sehingga bisa merasakan keadilan dalam pelayanan publik bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa kecuali. Sebab pelayanan publik adalah ranah aksi untuk memenuhi seluruh kebutuhan publik individu per individu masyarakat, bukan sekadar mencatat data.
Selain itu, hal ini juga menunjukan secara tidak langsung, atas ketidakmampuan sistem dalam menggaji tenaga administrasi manusia. Sebab semakin menipisnya atau mungkin bisa jadi karena kosongnya dana untuk membeli tenaga manusia yang lebih banyak dalam menggarap masalah administrasi terkait pelayanan publik.
Adalah hal yang sangat wajar saja, jika hal tersebut terjadi hari ini, sebab sumber pendapatan negara saat ini tidak mencukupi belanja negara, yang semakin hari semakin bertambah banyak. Terlihat dari angka utang luar negeri yang menembus angka 6.000 triliun. Sedangkan pendapatan hanya disandarkan pada pendapatan pajak saja. Sedangkan nonpajak pun pada akhirnya akan berakhir pada hitung-hitungan pajak juga. Memang seperti itulah watak dasar sistem yang menerapkan konsep kapitalisme dalam sistem sekulerisme.
Pada akhirnya, sistem akan menyerah manakala harus menggaji pegawai dalam jumlah banyak apalagi harus menyiapkan dana pensiun manakala para pegawai masuk dalam masa pensiun. Tentu biaya yang dibutuhkan untuk belanja skill pegawai menjadi sangat besar ditengah kecilnya pendapatan negara yang digali hanya dari pajak.
Inilah kesalahan sistem kapitalisme yang menyebabkan negara menjadi miskin, hingga memiliki tumpukan utang nergunung gunung, sehingga tidak sanggup untuk belanja skill pegawai yang sangat banyak yang pada kenyataannya memang sangat dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan urusan pelayanan publik.
Maka, muncullah narasi untuk menggunakan robot pengganti manusia dalam menyelesaikan pekerjaan administratif yang biasa dilakukan oleh manusia. Dengan harap bisa menekan anggaran belanja skill pegawai negara dan terkesan modern.
Namun dalam sistem kapitalisme, upaya untuk menekan belanja pegawai dengan menggantinya dengan robot sungguh bukanlah pilihan yang cerdas walaupun terkesan modern. Karena sistem kapitalisme akan senantiasa melahirkan orang-orang yang senantiasa berwatak rakus yang pada akhirnya akan menggerogoti harta negara, menghabiskan harta negara melalui aktivitas korupsi secara sistemis atau pembiayaan gaya hidup para pejabat negara yang tidak murah. Sebab kapitalisme akan menghasilkan masalah turunan lainnya semacam gaya hidup hedonis dan yang sejenisnya yang membutuhkan biaya tinggi. Pada akhirnya kas negara tetap jebol juga, akibat perilaku hedonis para pejabat. Tidak ekonomis juga.
Maka, hal ini tidak menjadikannya sebagai solusi yang cerdas dan tidak akan menunjukan kemajuan akan sebuah bangsa sebab hadirnya robot sebagai ikon kemodernan dalam segala aspek kehidupan dalam aktivitas pelayanan publik. Sementara konsekuensi logis dari hadirnya banyak robot pengganti pegawai administratif negara (PNS) adalah akan meningkatkan dan menambah angka penggangguran dalam masyarakat. Dimana per Agustus 2021 saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang.
Maka hal ini tentu akan menambah banyak persoalan baru karena pemerintah mengambil kebijakan dengan bersandar pada tren global dan ingin dinilai modern saja tanpa memikirkan matang-matang efek besarnya bagi kehidupan sosial masyarakat.
Jika pengangguran tinggi, sudah pasti otomatis tingkat kriminalitas pun akan meningkat. Rasa aman akan hilang. Masyarakat akan bergejolak. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan terusik. Lalu untuk kepentingan siapakah melakukan kebijakan menggantikan PNS dengan robot?
Bukankah pada akhirnya tidak ekonomis, tidak efektif dan tidak manusiawi, sebab keberadaan robot ternyata hanya akan menimbulkan banyak masalah sosial dalam masyarakat yang kapitalistik seperti saat ini.
Mungkin hal yang patut kita renungkan kembali adalah tentang keinginan untuk dianggap sebagai negara yang maju dan modern dengan mengikuti tren global, janganlah sampai mengorbankan sisi kemanusiaan kita sebagai manusia yang menginginkan kehidupan penuh dengan rasa aman, adil dan terpenuhinya segala rasa yang diinginkan manusia, dan terpenuhi segala kebutuhan hidup manusia individu per individu tanpa kecuali.
Sebab manusia tetaplah manusia yang memiliki potensi hidup yang berbeda dengan robot. Maka hal yang harus dilakukan untuk menunjukan kemajuan negeri, semestinya menggunakan ukuran dasar yang manusiawi yaitu tercapainya kesejahteraan hidup setiap individu masyarakat tanpa kecuali, terciptanya ketenangan dan stabilitas dalam masyarakat dan tercapainya peradaban mulia manusia. Yaitu peradaban yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, peradaban yang dapat menjawab setiap tanya manusia dengan jawaban yang dapat memuaskan akalnya dan menentramkan jiwanya, atau perabadan yang manusiawi.
Dan terwujudnya peradaban tinggi manusia bukanlah dilihat dari kemajuan teknologi berupa penggunaan robot pengganti manusia dan pembangunan fisik semisal gedung bertingkat dan jalan mulus bebas hambatan. Namun dilihat dari seberapa besar ketundukan manusia pada aturan sunatullah kehidupan sehingga manusia bisa menempatkan diri sebagai manusia, hidup penuh dengan kemuliaannya dan peradaban yang bisa diwujudkan oleh manusia adalah benar-benar peradaban yang manusiawi dan jauh dari kehidupan ala hukum rimba.
Dan yang dapat menciptakan kehidupan berperadaban tinggi manusia hanyalah sistem Islam. Sebab sistem ini akan menjadikan kehidupan manusia benar-benar sebagai kehidupan manusia yang manusiawi yang berbeda dengan kehidupan binatang yang menggunakan hukum rimba seperti yang diciptakan oleh sistem kapitalisme saat ini.
Karena itu, jika tugas pegawai negara (PNS) diganti oleh robot, dalam sistem kapitalisme seperti saat ini, betul-betul merupakan ilusi kemajuan bangsa. Sebab sejatinya yang terjadi adalah kemunduran bangsa dan peradaban, sebab bisa memantik timbulnya masalah sosial dalam masyarakat yang akan menyebabkan hancurnya peradaban mulia manusia.
Wallahualam.
